DEMOCRAZY.ID – Sejumlah media internasional menyoroti kesediaan Presiden RI, Prabowo Subianto untuk menjadi mediator antara Iran dan Amerika Serikat di tengah eskalasi yang meningkat.
Pernyataan ini dikabarkan luas oleh media global setelah serangan militer yang dilancarkan oleh AS dan Israel terhadap wilayah Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan kesiapan Prabowo memfasilitasi dialog Iran dan AS.
Melalui akun resmi X @kemlu_RI, Indonesia menyesalkan gagalnya perundingan AS dan Iran yang berdampak pada meningkatnya eskalasi militer di Timur Tengah.
Laporan seperti media Malay Mail mencantumkan kutipan dari AFP dalam pernyataan resmi tersebut, yang kemudian dijadikan sumber oleh sejumlah media lain di luar negeri seperti LBC International, hingga media Azerbaijan, report.az.
Dalam tulisan itu, disebutkan bahwa tawaran mediasi Indonesia muncul setelah negosiasi antara Washington dan Teheran mengalami kegagalan.
Media New Straits Times juga menyoroti kesediaan Prabowo untuk terbang ke Teheran demi memediasi dua negara.
Media Thailand, nationthailand.com juga mengutip pemberitaan Al Jazeera yang melaporkan kesediaan Prabowo menjadi penengah AS dan Israel.
Melalui akun X, berikut pernyataan lengkap Indonesia:
“Indonesia sangat menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi.”
“Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.”
“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi.”
“Peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia.”
“WNI di wilayah terdampak diimbau tetap tenang, waspada, mengikuti arahan otoritas setempat, dan menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat,” tulis Kemlu.
Pernyataan Kemlu RI memicu repsons pro kontra di dalam negeri.
Mantan Duta Besar RI untuk Iran, Dian Wirengjurit, menilai Iran tidak akan suka jika Indonesia menjadi mediator.
Sebab, Indonesia kini sudah berada di pihak AS, apalagi setelah Prabowo memutuskan bergabung dengan Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS, Donald Trump.
“Saya kira mungkin Iran pun dalam hal ini tidak akan happy menerima Indonesia menjadi mediator, karena Indonesia sudah ada di pihak Amerika kok,” jelas Dian, Minggu (1/3/2026), dikutip dari YouTube Kompas TV.
“Suka atau tidak suka, kita tidak usah berdebat panjang, baik de jure maupun de facto, kita sudah ada di pihak Amerika yang kalau kita bergabung dengan BoP di lapangan pada waktunya, kalau masih ada BoP, kita harus bernegosiasi dengan Israel,” tambahnya.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengatakan momentum saat ini dinilai belum tepat untuk melakukan diplomasi damai.
“Bila Presiden mau jadi juru damai sebaiknya tidak sekarang,” kata Hikmahanto kepada Tribunnews.com, Minggu.
Hikmahanto menilai, upaya damai sebaiknya dilakukan ketika konflik sudah berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama karena pada fase tersebut, peran mediator sangat dibutuhkan secara psikologis oleh negara-negara yang bertikai.
Hikmahanto menyebut, dalam situasi perang yang berlarut, negara yang bertikai biasanya enggan mengakui kekalahan secara terbuka.
Sebaliknya, kata Hikmahanto, jika Prabowo masuk saat eskalasi serangan baru saja terjadi seperti saat ini, upaya tersebut diprediksi akan mengalami penolakan.
“Kalau sekarang terlalu dini dan tidak akan diterima oleh para pihak yang berkonflik,” tuturnya.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo yang mau menjadi mediator AS dan Iran.
“Kami sangat mendukung langkah yang diambil oleh Bapak Presiden dan saya rasa ini adalah kepala negara, salah satu pertama yang menyatakan kesiapan untuk menjadi mediator bagi negara yang sedang berkonflik dalam hal ini Iran-Israel dan juga di-backup oleh Amerika,” katanya, Minggu (1/3/2026), dikutip dari YouTube Kompas TV.
“Saya rasa itu adalah langkah yang tepat sebagai bagian dari komunitas internasional dan merupakan langkah diplomatik yang sangat baik,” sambung Amelia.
Amelia menambahkan, Prabowo juga sudah berperan aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia, terutama untuk rakyat Gaza, Palestina.
Hal itu, kata Amelia, dibuktikan dengan bergabungnya Prabowo dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS, Donald Trump.
“Masuk ke dalam BoP itu adalah langkah diplomatik yang menurut saya juga baik. Tetapi ini saya melihatnya pada perspektif ikhtiar ya, sebuah usaha diplomatik begitu.”
“Kalau kita tidak ada di dalam, bagaimana kita bisa memediasi pihak-pihak hasil berkonflik? Paling tidak kalau ada di dalam, kita bisa bersuara, kita bisa bersuara dan positioning kita kan jelas,” papar Amelia.
Sumber: Tribun