Lagi, Prabowo Terkena Sihir Jokowi!
DEMOCRAZY News
7 November 2025 2:25 am
.
5 menit membaca
Lagi, Prabowo Terkena Sihir Jokowi!
CITRA Presiden Prabowo Subianto bakal memburuk jika ia mengabaikan tuntutan rakyat dan memilih menjadi bemper Joko Widodo.
Pilihan yang sangat keliru, apalagi di tengah harapan rakyat yang begitu besar pada Prabowo untuk menegakkan keadilan terhadap pelanggaran serius Jokowi dan gengnya.
Dugaan pelanggaran serius itu ada dalam puluhan kasus korupsi, manipulasi, dan mark-up proyek strategis nasional selama 10 tahun Jokowi bercokol.
Satu hal yang kini tengah disorot adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang sarat manipulasi dan KPK sedang bergerak.
Baca Juga
Presiden Prabowo Subianto berikrar akan mencicil utang Kereta Cepat Whoosh Rp 2,1 Triliun setiap tahun. Pernyataan ini disampaikan dalam peresmian stasiun kertas Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat.
Alasan Prabowo negara harus hadir dalam urusan PSO (Public Service Obligation). Segala hal yang menyangkut rakyat banyak negara harus turun tangan.
Proyek Kereta Cepat Whoosh saat ini mengalami kesulitan keuangan. Sejak proyek dibangun, konsorsium memiliki utang Rp 116 triliun.
Jumlah ini berpotensi terus membengkak jika tidak segera diatasi, dengan perkiraan beban keuangan PT KAI bisa mencapai Rp4 triliun lebih pada tahun 2025.
Baca Juga
Prabowo mewakili negara tampil sebagai pahlawan. Ia mengambil alih pembayaran cicilan utang Whoosh ke Cina.
Kata Prabowo, rakyat tak perlu cemas, konsorsium BUMN yang dipimpin PT KAI juga tak perlu risau.
Pokoknya negara hadir, berikan perlindungan, bayar cicilan bunga utang Whoosh pakai APBN yang di atas 80 persen berasal dari pajak rakyat.
Prabowo menekankan transportasi publik jangan dihitung untung dan rugi, namun manfaatnya untuk rakyat.
Dia menyebut seluruh dunia menggunakan skema PSO dalam pelayanan publik, termasuk transportasi umum.
Kalimat Prabowo itu, mirip dengan apa yang dikatakan bekas Presiden Joko Widodo bahwa kereta cepat bukan untuk cari laba, tapi untuk investasi sosial alias pelayanan publik.
Kalimat Jokowi ini juga dibenarkan oleh Menteri Keuangan yang sedang naik daun, Purbaya Yudi Sadewa.
Tidak ada yang salah bahwa transportasi publik, prinsip dan tujuan utamanya adalah layanan publik. Bukan untuk cari untung. Bahkan negara berkewajiban mensubsidi.
Rakyat Indonesia juga sepakat dengan itu, tidak ada yang mempermasalahkannya.
Namun yang jadi persoalan adalah proyek Whoosh sejak awal dirancang, pengerjaan hingga finishing, tampak banyak masalah, kongkalikong, indikasi mark up, dan korupsi.
Anak PAUD tahu, proyek ini dirancang di era Jokowi yang ambisius. Semula ditawarkan ke Jepang lalu tiba-tiba beralih ke Cina.
Di sini terlihat jelas indikasi korupsi. Jepang tawarkan investasi US$ 6,2 milyar, tenor 40 tahun dan bunga 0,1 persen (turun dari 0,5 persen).
Sementara Cina US$ 5.5 milyar, tenor 50 tahun dan bunga 2 persen.
Kenapa Jokowi, Luhut dan kroni saat itu malah pilih Cina yang jelas-jelas lebih mahal 20 kali lipat?
Apakah normal, logis, dan waras, Jepang menawarkan pembiayaan dan bunga utang yang lebih murah, tapi dipaksa pilih Cina yang lebih mahal?
Terang benderang ada sesuatu yang tidak beres. Boleh jadi ada kompensasi yang diberikan Cina berupa suap dan korupsi kepada Jokowi dan geng untuk ditunjuk dan dilibatkan sebagai pendonor dan pelaksana proyek Whoosh.
Baca Juga
Kedua, soal peningkatan cost over run dari US$ 5,5 milyar menjadi US$ 7,27 milyar.
Potensi korup sangat kuat karena disepakati tanpa didahului audit investigasi untuk mengetahui dengan jelas rasionalisasi peningkatan biaya proyek.
Bayangkan peningkatan US$ 1,77 milyar itu, setara 20% dari keseluruhan nilai proyek awal. Melonjaknya angka ini tanpa audit investigasi, tanpa punya alasan yang jelas.
Peningkatan biaya itu benar-benar sesuai fluktuasi kebutuhan rill lapangan atau untuk membayar inefisiensi dan kebocoran anggaran akibat perilaku korup?
Mirisnya, akibat peningkatan biaya tersebut, Jokowi kembali utus Luhut berangkat ke China minta tambahan pinjaman dari China Development Bank dengan bunga yg meningkat dari 2 persen jadi 3,4 persen.
Peningkatan cost over run ini, tidak hanya berpotensi menguntungkan koruptor dalam negeri saja, melainkan juga menguntungkan China karena bisa mengikat Indonesia lewat jangka waktu pengembalian pinjaman dengan bunga yang sangat mahal dalam jangka waktu lama.
Dengan bunga utang yang mahal dampaknya menyulitkan BUMN Indonesia melunasi cicilan.
Akhirnya dilakukan restrukturisasi, memperpanjang jangka waktu pelunasan serta menambah waktu penjajahan Cina di Indonesia.
Ketiga, biaya kereta cepat bermasalah karena potensi mark up. Total biaya US$ 7,27 milyar: panjang Whoosh 142,3 Km = US$ 51,8 juta per Km.
Di Cina biaya pengerjaannya hanya US$ 17 juta per KM. Artinya, Whoosh lebih mahal 3 Kali lipat.
Selain korupsi apa alasan yang tepat untuk menjelaskan betapa mahalnya Whoosh di Indonesia?
Mahalnya biaya proyek, praktik mark up dan korupsi yang terang benderang inilah yang menjadi titik permasalahan yang dipertanyakan rakyat Indonesia.
Rakyat tidak ada satu pun yang mempersoalkan Whoosh itu cari laba atau untuk pelayanan publik.
Prabowo harus proporsional, profesional, harus berdiri bersama rakyat, harus menegakkan keadilan. Proyek Whoosh harus diaudit investigasi.
Jokowi, Luhut dan gerombolan yang terlibat dalam proses itu, harus diseret ke meja pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perilaku korupnya.
Prabowo malah konyol, mengabaikan korupsi dan mark up Whoosh, lalu dengan gagah berani mencuci dosa Jokowi, Luhut dan kroni dengan cara mengambil alih pembayaran utang Whoosh.
Prabowo seolah sedang meloloskan Jokowi, Luhut dan kelompoknya dari dosa Whoosh. Prabowo sedang menjadi pahlawan bagi mereka dari tanggung jawab hukum.
Mereka senang, kenyang dengan lahap menikmati hasil rampokan, lalu Presiden Prabowo menjadi bempernya. Dan rakyat makin sengsara.
Kesengsaraan itu dimulai pada 2021, lewat Perpres 93 tahun 2021, Jokowi perintahkan Sri Mulyani beri PMN Rp 7 triliun kepada PT. KAI.
Senilai Rp 4,3 triliun digunakan untuk membayar “base equity dan cost over run” Whoosh. Artinya rakyat yang membayar lewat pajak lalu dikorupsi oleh pemerintah dan kroninya.
Kini, akibat mark up dan korupsi, membebani BUMN, tidak sanggup lunasi utang, kemudian Prabowo kembali membebani rakyat lewat pajak pada APBN untuk membayar cicilan bunga utang Rp 2,1 triliun per tahun selama 60 tahun ke depan.
Jokowi tetaplah Jokowi. Tetap menjadi sosok istimewa di hati Prabowo. Jokowi tetap hidup dalam sanubari Prabowo.
Ia dilindungi, dicintai, dan disayangi sepenuh hati sebagaimana pekik yang menggema di Sentul Internasional Convention Center: Hidup Jokowi, Hidup Jokowi, Hidup Jokowi.
Ternyata gaya koboi Purbaya yang heroik menolak bayar utang Whoosh pakai duit APBN, hanya drama yang melankolis. ***
Artikel terkait lainnya
