Kupas Tuntas! Memahami Kenapa Rusia-China Tak Tawarkan Bantuan Militer ke Iran Usai Diserang AS–Israel

DEMOCRAZY.ID – Dua mitra diplomatik paling kuat Iran, yakni Rusia dan China, mengecam perang yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Konflik tersebut dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Sabtu (28/2/2026) sebagai tindakan yang tidak bermoral.

“Pembunuhan itu adalah pelanggaran sinis terhadap semua norma moral manusia,” kata Putin, dikutip dari TASS.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan kritik langsung kepada Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar.

Ia menegaskan bahwa penggunaan kekuatan tidak akan menyelesaikan masalah.

“Kekuatan tidak benar-benar bisa menyelesaikan masalah,” kata Wang Yi, sambil mendesak semua pihak menghindari eskalasi lebih lanjut, sebagaimana dilansir CNN.

Rusia dan China bahkan bersama-sama meminta pertemuan darurat United Nations Security Council atau Dewan Keamanan PBB untuk membahas konflik tersebut.

Reaksi keras itu mencerminkan hubungan erat antara Iran, Rusia, dan China.

Moskwa dan Beijing telah menandatangani berbagai perjanjian bilateral dengan Teheran serta meningkatkan koordinasi militer, termasuk latihan angkatan laut bersama.

Ketiganya kerap menampilkan diri sebagai blok yang menentang tatanan internasional yang dipimpin Amerika Serikat, yang menurut mereka selama ini berusaha mengisolasi negara-negara tersebut.

Namun, di balik retorika keras itu, baik Rusia maupun China belum menunjukkan tanda-tanda akan memberikan dukungan militer langsung kepada Iran.

Rusia–Iran: Mitra strategis, bukan aliansi militer

Pada Januari 2025, Rusia dan Iran menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif yang mencakup kerja sama perdagangan, militer, intelijen, sains, budaya, hingga pendidikan.

Perjanjian itu juga memperdalam koordinasi pertahanan dan mendukung berbagai proyek transportasi, termasuk koridor yang menghubungkan Rusia dengan kawasan Teluk melalui Iran.

Bahkan, kedua negara melakukan latihan militer bersama di Samudra Hindia pada akhir Februari 2026 atau hanya sekitar sepekan sebelum Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran.

Meski demikian, ketika perang pecah, Rusia tidak memiliki kewajiban untuk merespons secara militer.

Pasalnya, perjanjian tersebut tidak memuat klausul pertahanan bersama yang biasanya menjadi dasar sebuah aliansi militer formal.

Dikutip dari Al Jazeera, Kamis (5/3/2026), pakar kebijakan luar negeri Rusia Andrey Kortunov, mantan Direktur Jenderal Russian International Affairs Council dan anggota Valdai Discussion Club, menjelaskan perjanjian Rusia dengan Korea Utara justru lebih mengikat dibandingkan dengan Iran.

Menurutnya, dalam perjanjian pertahanan bersama Rusia dan North Korea yang ditandatangani pada 2024, Rusia berkewajiban membantu Korea Utara dalam konflik apa pun.

“Dalam perjanjian itu Rusia berkewajiban bergabung dengan Korea Utara dalam konflik apa pun yang mungkin dihadapi negara tersebut,” kata Kortunov kepada Al Jazeera melalui sambungan video dari Moskwa.

Sementara dalam perjanjian dengan Iran, kata dia, hanya disebutkan bahwa kedua pihak sepakat menahan diri dari tindakan bermusuhan jika salah satu pihak terlibat konflik.

Kortunov menilai Rusia hampir pasti tidak akan mengambil tindakan militer langsung untuk membantu Iran karena risikonya terlalu besar.

Ia juga menilai Moskwa saat ini lebih memprioritaskan hubungan dengan Amerika Serikat dalam konteks mediasi konflik Ukraina.

Ia mencontohkan sikap Rusia yang pernah mengkritik keras tindakan Amerika Serikat di Venezuela setelah militer AS menyerang dan menangkap presiden negara itu, Nicolás Maduro, pada Januari.

Meski tidak memiliki kewajiban untuk turun tangan, Kortunov mengatakan beberapa pihak di Teheran merasa kecewa.

Beberapa kontaknya di Teheran, kata Kortunov, menunjukkan “tingkat frustrasi tertentu”, karena ada harapan bahwa Rusia seharusnya melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar langkah diplomatik di Dewan Keamanan PBB atau forum multilateral lainnya.

Hubungan China–Iran dan batasannya

China dan Iran juga memiliki hubungan yang erat. Pada 2021, kedua negara menandatangani perjanjian kerja sama selama 25 tahun yang mencakup sektor energi serta integrasi Iran dalam proyek Belt and Road Initiative milik China.

Peneliti hubungan internasional Jodie Wen dari Centre for International Security and Strategy di Tsinghua University mengatakan hubungan tersebut dipandang di Beijing sebagai kemitraan yang pragmatis dan stabil.

“Dari sisi politik, kami memiliki pertukaran rutin,” katanya kepada Al Jazeera melalui sambungan telepon dari Beijing.

“Di sisi ekonomi, kerja samanya sangat dalam; banyak perusahaan yang memiliki investasi di Iran.”

Namun ia menegaskan bahwa Beijing sejak lama menetapkan batas yang jelas dalam hubungan tersebut, terutama terkait keterlibatan militer.

“Pemerintah China selalu berpegang pada prinsip tidak mencampuri urusan negara lain. Saya tidak berpikir pemerintah China akan mengirimkan senjata ke Iran,” ujarnya.

Sebaliknya, peran China kemungkinan lebih fokus pada diplomasi dan manajemen krisis.

“Saya pikir China sedang mencoba berbicara dengan pihak Amerika Serikat dan negara-negara Teluk agar situasi tetap tenang,” katanya.

Kejelasan batas hubungan tersebut, menurut Wen, justru membantu membangun kepercayaan di Teheran.

Namun hubungan ini juga tidak sepenuhnya seimbang. Data dari layanan pelacakan kapal Kpler memperkirakan sekitar 87,2 persen ekspor minyak mentah Iran setiap tahun dikirim ke China.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pasar China bagi Iran, sementara bagi China, Iran hanyalah salah satu mitra kecil dalam perdagangan globalnya.

Sumber: Kompas

Artikel terkait lainnya