Kritik Kebijakan Prabowo Sejak Tahun Lalu, Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Ungkap ‘Tolak’ Undangan Istana
DEMOCRAZY News
28 Februari 2026 1:04 pm
.
6 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, mengungkap bahwa kritik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka bukanlah sikap spontan, yang baru belakangan ini saja ia lontarkan.
Tiyo menegaskan, bahwa sikap kritis terhadap sejumlah kebijakan Prabowo-Gibra, termasuk MBG, telah disampaikan sejak setahun terakhir.
Hal itu dijelaskan Tiyo dalam podcast di kanal YouTube Terus Terang Media, yang tayang, Rabu (25/2/2026).
Bahkan karena kritik pedasnya itu, Tiyo mengaku pernah diundang ke Istana pada Agustus 2025 lalu.
Namun Tiyo atas nama BEM UGM memilih menolak dan terus mengkritisi kebijakan Prabowo.
Salah satu kebijakan yang dikritik keras Tiyo adalaj program makan bergizi gratis atau MBG yang oleh Tiyo diplesetkan menjadi Maling Berkedk Gizi.
“Saya sudah diundang untuk ke Istana di bulan Agustus 2025 lalu, dan saya menolaknya. Jadi enggak usah bicara kalau. Karena kita sudah pernah nolak itu,” ujar Tiyo.
Alasannya kata Tiyo karena konsistensi mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik tidak bisa “dibeli” dengan sekadar pertemuan formal, sementara suara rakyat di akar rumput terus diabaikan.
Tiyo menjelaskan bahwa upaya pemerintah untuk merangkul tokoh mahasiswa sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu.
Namun, ia memilih untuk tetap berada di barisan oposisi intelektual.
Menurutnya, tidak ada gunanya bertemu atau memenuhi undangan istana, jika kritik yang disampaikan lewat berbagai kanal digital dan aksi lapangan tidak pernah sampai ke “otak” pengambil kebijakan.
Isu utama yang menjadi sorotan BEM UGM adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tiyo bahkan memplesetkan singkatan tersebut dengan istilah yang sangat keras: “Maling Berkedok Gizi”.
Ia menilai program ini merupakan ironi besar di tengah krisis anggaran pendidikan.
Kemarahan mahasiswa memuncak saat melihat tragedi seorang siswa SD di Ngada, NTT, yang nekat mengakhiri hidup karena gagal membeli buku dan pena seharga Rp10.000.
“Negara bisa menggelontorkan Rp1,2 triliun setiap hari untuk MBG, tapi ada anak bunuh diri karena buku Rp10 ribu. Ini ironi luar biasa. Kami mengkritik anggaran pendidikan yang dirampas untuk MBG. Presiden tidak boleh berhenti sebagai pemberi nutrisi, dia harus pelaksana konstitusi. Pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan jelas-jelas dirampas,” ujarnya.
Baca Juga
Tiyo menambahkan bahwa program ini berpotensi menjadi celah korupsi sistematis yang dilegalkan, di mana kontrol terhadap pemasok bahan baku dan pemilik yayasan pelaksana sangat minim.
Sebut Pemerintah Bisu
Tiyo menegaskan bahwa BEM UGM tidak tiba-tiba marah atas program dan kebijakan yang dijalankan Prabowo-Giban saat ini.
“Kita itu tidak tiba-tiba marah ke presiden. Kita itu sudah sejak setahun yang lalu banyak mengkritik kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan dari rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi,” katanya.
Menurut Tiyo, sejumlah isu, mulai dari UU TNI hingga mandatory spending yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi hal yang dikawalnya.
Baca Juga
“Ternyata seluruh kritik yang disampaikan oleh publik itu tidak terolah dengan baik oleh pemerintah. Jadi ada jarak antara suara, telinga, dan otak,” kata Tiyo.
Menurutnya, respons pemerintah terhadap kritik justru cenderung membungkam.
“Syukur-syukur kalau sampai ke otak, kalaupun sampai ke otak, beberapa justru respons-nya adalah memaki-maki dan membungkam pengkritik,” tambah Tiyo.
Soroti Anggaran Pendidikan dan MBG
Tiyo menilai kebijakan MBG bermasalah karena menyentuh alokasi anggaran pendidikan.
“Yang terjadi adalah demi memberi nutrisi dia melanggar konstitusi. Pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan yang jelas-jelas dirampas oleh BGN dari anggaran pendidikan,” katanya.
Ia menyebut angka Rp 223 triliun anggaran MBG, sebagaian merampas anggaran pendidikan dan berdampak.
“Kalau 223 triliun anggaran pendidikan yang dirampas oleh MBG itu kita kelola untuk pendidikan, kita hanya butuh 180 triliun untuk menggratiskan seluruh mahasiswa di Indonesia,” kata Tiyo.
Sisanya, Rp 43 triliun kata Tiyo bisa dipakai membayar gaji guru honorer di Indonesia yang selama ini gajinya jauh dari layak.
Ia juga mengkritik skema investasi dalam pelaksanaan program MBG tersebut.
“MBG itu investasi yang baik bagi kemenangan politikmu, bukan bagi kesejahteraan rakyat… Justru lebih dekat pada korupsi yang tersistematis, korupsi yang dilegalkan,” katanya.
Meski demikian, Tiyo menegaskan pihaknya tidak menolak pengentasan stunting.
“BEM UGM tidak pernah mengatakan untuk MBG itu dihentikan karena kita sadar bahwa persoalan stunting itu penting. Tapi MBG yang ugal-ugalan, MBG yang total, MBG yang jadi celah bagi korupsi itulah yang kami kritisi,” katanya.
Tiyo juga menyinggung respons pejabat pemerintah terhadap kritiknya yang justru represif.
“Kami ini bosmu… Sebagai rakyat kalian itu buruh outsourcing yang dipekerjakan oleh rakyat,” kata Tiyo.
Menanggapi tudingan bahwa mahasiswa tidak santun karena menyebut Presiden “bodoh”, Tiyo membela diri dengan latar belakang budaya Jawanya yang kental. Ia menegaskan dirinya dibesarkan dengan bahasa Kromo Inggil.
“Jangan dibayangkan kita menyebut presiden bodoh kemudian kita enggak santun. Kita sangat santun menghadapi kejahatan yang dia lakukan. Ketika kami yang terbiasa pada kesantunan terpaksa mengatakan presiden bodoh, berarti kejahatannya sudah tidak termaafkan,” pungkasnya
“Ketika kita yang terbiasa pada kesantunan, terpaksa mengatakan presiden bodoh, berarti ini kejahatannya sudah tidak termaafkan,” tambah Tiyo.
Menurutnya, teror yang ia alami menjadi indikator buruknya demokrasi.
“Teror sebenarnya adalah tanda cacatnya demokrasi. Apalagi ketika teror, pemerintah tidak berpihak pada korban.”
Serukan Reformasi Jilid Dua
Tiyo mengajak mahasiswa dan masyarakat mulai berimajinasi tentang perubahan besar.
“Saya ngajak teman-teman… untuk kita mulai berimajinasi tentang reformasi jilid dua. Karena seluruh syarat terjadinya reformasi itu sudah lengkap.”
Meski keras mengkritik, Tiyo menyatakan terbuka mendukung pemerintah jika ada perubahan nyata.
“Kalau saja Pak Presiden bertaubat secara politik dan jadi presiden yang baik, mungkin saya mau kok jadi orang pertama yang akan dukung beliau.”
Ia menutup dengan penegasan bahwa rakyat mendambakan pemimpin yang bisa dibanggakan.
“Rakyat ini enggak pengin punya pemimpin yang harus dikritik. Penginnya punya pemimpin yang bisa kita andalkan, bisa kita banggakan,” ujar Tiyo.
Sebut Kabinet ‘Bodoh’ dan Layangkan Protes ke Dunia Internasional
Kekecewaan BEM UGM memuncak pada kualitas menteri yang dianggap tidak kompeten dalam merespons keresahan warga.
Tiyo secara terbuka menyebut pemerintahan saat ini “bodoh” dan menterinya tidak paham persoalan mendasar.
Ia mengkritik keras Mensesneg Prasetyo Hadi yang dianggap tidak peka terhadap teror digital yang dialami aktivis, serta Menteri HAM Natalius Pigay yang ia nilai gagal membela korban teror.
Karena merasa kanal komunikasi domestik sudah “bisu, buta, dan tuli”, Tiyo mengambil langkah berani dengan menyurati Direktur Eksekutif UNICEF di Amerika Serikat.
Melalui bantuan jaringan diaspora, surat tersebut dikirimkan langsung ke alamat pribadi Executive Director UNICEF, Catherine Russell, agar isu pelanggaran konstitusi anggaran pendidikan di Indonesia menjadi sorotan internasional.
Menuju Imajinasi ‘Reformasi Jilid 2’
Tiyo memperingatkan bahwa saat ini syarat kehancuran bangsa sudah mulai lengkap, mulai dari krisis politik, mundurnya demokrasi, hingga potensi krisis ekonomi.
Ia mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk mulai mengimajinasikan “Reformasi Jilid 2” sebagai upaya membatalkan kehancuran bangsa yang ia ramalkan bisa terjadi sebelum 2030.
“Kalau Presiden Prabowo bertaubat secara politik, mencopot menteri yang bermasalah, dan memprioritaskan pendidikan di atas kepentingan modal politik 2029, mungkin saya orang pertama yang mendukung beliau. Tapi sayangnya, beliau sepertinya tidak percaya diri tanpa uang banyak untuk menang lagi,” kata Tiyo.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
