Kata Fadli Zon: Kepemimpinan Kuat Prabowo Bukan Militerisme, Tapi Jalan Demokrasi yang Beradab!
DEMOCRAZY News
7 Januari 2026 11:51 am
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Menteri Kebudayaan Fadli Zon memberikan pembelaan sekaligus testimoni terhadap gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini merespons pernyataan terbuka Presiden dalam acara Puncak Peringatan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Senayan, Senin (5/1/2026), yang menyatakan keterbukaannya terhadap kritik mengenai isu militerisme.
Melalui unggahan di akun X pribadinya pada Selasa (6/1/2026), Fadli Zon menegaskan bahwa tuduhan militerisme atau kediktatoran terhadap Prabowo adalah anggapan yang keliru.
Menurutnya, perjalanan karier politik Prabowo selama puluhan tahun adalah bukti nyata kepatuhan terhadap prinsip demokrasi.
Baca Juga
Sebagai sosok yang telah mendampingi Prabowo selama lebih dari tiga dekade, Fadli Zon menekankan bahwa Prabowo memilih jalur politik yang konstitusional dan beradab (civilized).
“P @prabowo memilih jalan demokrasi, masuk partai politik, lalu membangun partai politik, ikut kontestasi politik, kalah dan menang. Dilakukan berpuluh tahun, jalan yang beradab,” tulis Fadli Zon.
Ia menambahkan bahwa fokus utama Presiden saat ini adalah percepatan kesejahteraan rakyat, yang terkadang menuntut langkah-langkah tegas dalam memangkas birokrasi yang berbelit.
Fadli menilai Indonesia beruntung memiliki nakhoda dengan karakter kepemimpinan yang kuat (strong leadership) di tengah situasi global yang tidak menentu.
Ia memberikan garis tegas pemisah antara ketegasan dengan otoritarianisme.
“Beruntung kita punya kepemimpinan yang kuat di saat dunia sedang bergejolak. Strong leadership bukan berarti militerisme apalagi dictatorship,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Pernyataan Fadli ini muncul setelah sebelumnya Presiden Prabowo secara rendah hati menanggapi kritik masyarakat di acara Natal Nasional. Saat itu, Presiden menyatakan:
“Kritik, koreksi adalah menyelamatkan. Jadi saya terima kasih kalau ada yang teriak-teriak ‘Prabowo mau hidupkan lagi militerisme’. Saya koreksi lagi, apa benar? Saya panggil ahli hukum untuk mengkaji mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter.”
Sikap Presiden yang meminta ahli hukum mengkaji batas otoritarianisme tersebut dinilai banyak pihak sebagai bentuk transparansi dan komitmen pemerintah untuk tetap berada di koridor hukum meski menjalankan kepemimpinan yang tegas.
Sumber: JakartaSatu
Artikel terkait lainnya
