Kapolri Listyo Sigit Prabowo Ingin Tiru ‘Konflik’ Kapolri Bimantoro Vs Presiden Gus Dur?
DEMOCRAZY News
12 Oktober 2025 1:17 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Konflik terbuka antara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Presiden Prabowo sudah terendus publik.
Ada 3 (tiga) perlawanan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang terendus publik:
Pertama, Kapolri mendahului pembentukan Tim Transformasi Polri sebelum Presiden Prabowo membentuk dan mengumumkan Komite Reformasi Polri.
Banyak yang menilai langkah Kapolri Listyo Sigit Prabowo mendahului Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo sebagai bentuk perlawanan Kapolri terhadap Presiden;
Baca Juga
Kedua, Orang-orang Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditolak mentah-mentah oleh Presiden Prabowo masuk Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo.
Penolakan ini memicu konflik lebih tajam lagi antara Kapolri Listyo Sigit Prabowo dengan Presiden Prabowo. Meski ada bantahan dari Istana tentang penolakan nama-nama yang disodorkan Kapolri;
Ketiga, Pernyataan Kapolri Listyo Sigit Prabowo tentang pembentukan Komite Reformasi Polri, “Seberapa hebat apapun komite atau komisi yang dibentuk orang-orang yang di dalamnya kalau kita nggak mau mereform kita sendiri ya percuma”.
Pernyataan Kapolri sinyal kuat penolakan Kapolri terhadap Komite Reformasi Polri bentukan Presiden.
Percuma Presiden mrmbentuk Komite Reformasi karena Polri menurut Kapolri tidak mau mereformasi diri.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo tampaknya ingin mengulang sejarah.
Konflik Kapolri S Bimantoro dengan Presiden Gus Dur tahun 2001 dengan kemenangan S Bimantoro dan menyebabkan jatuhnya Presiden Gus Dur.
Menurut berbagai sumber, awal mula konflik antara Gus Dur dengan Bimantoro terjadi akibat persoalan bendera Bintang Kejora.
Baca Juga
Salah satu cara meredam konflik di Papua menurut Gus Dur memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora yang menjadi lambang OPM pada 1 Desember.
Dengan catatan kata Gus Dur, pengibaran bendera Bintang Kejora tidak boleh lebih tinggi dari pengibaran bendera Merah Putih.
Kapolri Bimantoro adalah salah satu orang yang tidak sepaham dengan cara Gus Dur menangani Papua, terutama terkait pengibaran bendera Bintang Kejora yang berujung dicopotnya Kapolri Bimantoro dan digantikan Chairuddin Ismail.
Kapolri Bimantoro melawan. Saat bersamaan Gus Dur diterpa isu panas. Bruneigate dan Buloggate bergulir di DPR. Gus Dur jatuh.
Semua fraksi di MPR minus PKB sepakat pelengseran Gus Dur. Gus Dur diganti oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo tampaknya ingin mengulang kisah sukses Kapolri Bimantoro menang melawan Presiden Gus Dur. Gus Dur jatuh. Bimantoro tetap bertahan sebagai Kapolri.
Listyo Sigit Prabowo dan Geng Solo lupa kalau situasi politik baik masa Presiden Gus Dur maupun masa Presiden Prabowo jauh berbeda.
Konstelasi politik di DPR dan MPR berbeda dengan konstelasi politik DPR dan MPR di masa kejatuhan Gus Dur.
Baca Juga
Presiden Prabowo belum menjadi bulan-bulanan DPR.
Berbeda dengan Gus Dur yang ketika itu sedang menghadapi skandal korupsi Bruneigate dan Buloggate yang kasusnya sedang bergulir di DPR.
Ini yang lebih penting. Saat Presiden Gus Dur masih berlaku UUD 1945 Asli.
Impeachment Presiden oleh MPR lebih mudah ketimbang pasca berlakunya UUD 1945 Palsu alias UUD 2002. Impeachment terhadap Presiden Prabowo hampir dapat dikatakan mustahil. Proses panjang dan berliku.
Kemenangan Kapolri Bimantoro vs Presiden Gus Dur kecil kemungkinan akan dimenangkan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang tinggal menunggu waktu dicopot oleh Presiden Prabowo kecuali Presiden Prabowo dibunuh. Waspada! ***
Artikel terkait lainnya
