Kajian Politik Merah Putih: 2026 Berpotensi Jadi “Medan Pembunuhan Politik” Bagi Presiden Prabowo!
DEMOCRAZY News
28 Desember 2025 12:33 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, mengingatkan potensi ancaman serius terhadap kekuasaan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2026.
Ancaman itu, menurutnya, bukan dalam bentuk fisik, melainkan apa yang ia sebut sebagai “pembunuhan politik senyap” yang bekerja melalui isolasi informasi, sabotase kebijakan, dan tekanan kekuatan ekonomi-politik di sekitar lingkar kekuasaan.
Dalam kajiannya, Sutoyo menggunakan konsep klasik intelijen yang dikenal sebagai killing ground atau zona pembunuhan—sebuah ruang abstrak tempat berbagai kepentingan bertemu dan dapat melumpuhkan pemimpin tanpa harus menjatuhkannya secara formal.
“Ancaman terhadap kepala negara tidak selalu datang dari arah yang terlihat. Justru yang paling berbahaya adalah ketika presiden dibuat tidak mampu bergerak dan tidak mengetahui realitas sebenarnya,” ujar Sutoyo, Sabtu (27/12/2025)
Baca Juga
Menurut Sutoyo, ring pertama—lingkar terdekat presiden—menjadi titik krusial.
Orang-orang yang memiliki akses harian kepada presiden dinilai berpotensi melakukan penyaringan berlebihan terhadap informasi strategis.
Ia menyoroti peran Sekretariat Kabinet yang secara struktural bertugas mengatur administrasi dan agenda presiden, namun dalam praktiknya juga memiliki kewenangan menentukan informasi apa yang sampai ke kepala negara.
“Dalam pengamatan politik, ketika fungsi penyaringan ini dimainkan di luar batas tugas pokok, presiden bisa terlambat mengetahui situasi darurat. Ini berbahaya,” katanya.
Baca Juga
Sutoyo bahkan menilai, keterlambatan presiden dalam merespons sejumlah isu krusial merupakan indikasi adanya hambatan komunikasi internal yang serius.
Ring pertama, lanjutnya, tersambung dengan ring kedua, yakni birokrasi dan elite politik pendukung pemerintahan.
Di lapisan ini, killing ground bekerja lebih halus melalui sabotase kebijakan, manipulasi laporan lapangan, serta penyaringan agenda yang membuat presiden terisolasi dari kondisi riil.
Ia menyinggung komposisi Kabinet Merah Putih yang, menurut sebagian pengamat, tidak sepenuhnya diisi oleh loyalis presiden.
“Sekitar 60 persen kabinet lebih loyal pada partai atau kekuatan di luar kendali langsung presiden. Ini menciptakan kerentanan serius,” ujarnya.
Pada ring ketiga, Sutoyo menempatkan para pemilik modal besar, oligarki, jaringan bisnis lintas negara, serta kelompok kepentingan internasional.
Ia menilai tekanan dari kelompok ini tidak akan muncul dalam bentuk demonstrasi, melainkan lewat mekanisme ekonomi dan opini publik.
“Pengeringan dukungan finansial, manipulasi pasar, perang opini melalui media, hingga tekanan internasional adalah senjata mereka. Ini killing ground paling sunyi dan paling mematikan,” tegasnya.
Dalam konteks ini, Sutoyo juga menyinggung relasi Indonesia dengan kekuatan global, termasuk Cina, yang dinilai dapat memengaruhi ruang gerak kebijakan nasional jika tidak dikelola dengan hati-hati.
Ring terakhir adalah arena publik: rakyat, media sosial, oposisi politik, serta kalangan intelektual dan aktivis.
Sutoyo memperingatkan bahwa sikap presiden yang dinilai defensif atau cenderung meremehkan kritik ilmuwan dan negarawan justru dapat mempercepat erosi legitimasi.
“Keangkuhan dan kesombongan kekuasaan adalah sinyal klasik menjelang kejatuhan politik. Ketika presiden merasa paling tahu dan paling mampu, di situlah bahaya terbesar,” katanya.
Ia menilai, jika presiden semakin menjauh dari kepentingan rakyat dan terlihat lumpuh menghadapi oligarki, maka ketidakpuasan publik dapat berubah menjadi tekanan politik yang masif.
Berdasarkan rangkaian indikator tersebut, Sutoyo memprediksi tahun 2026 berpotensi menjadi fase paling gawat bagi Presiden Prabowo.
Kejatuhan, menurutnya, tidak harus melalui mekanisme formal, tetapi bisa terjadi melalui pelumpuhan fungsi kepemimpinan.
“Tanda-tandanya jelas: loyalitas bergeser menjadi ambisi, kedekatan berubah menjadi instrumen kontrol, dan dukungan menjelma tekanan tersembunyi,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa satu-satunya jalan keluar dari skenario tersebut adalah mengembalikan orientasi kekuasaan pada amanat konstitusi dan kepentingan rakyat luas.
“Jika tidak, medan pembunuhan politik itu akan bekerja dengan sendirinya,” pungkas Sutoyo.
Sumber: RadarAktual
Artikel terkait lainnya
