Jusuf Kalla Sindir ‘Warisan Utang’ Jokowi Bikin Berat Ekonomi Prabowo Subianto
DEMOCRAZY News
17 Februari 2026 5:00 am
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Lugas saja, mantan Wakil Presiden (Wapres) yang dikenal sebagai pengusaha senior, Jusuf Kalla (JK) menyebut sejumlah tantangan ekonomi yang tidak ringan, harus dihadapi Presiden Prabowo Subianto.
Mulai faktor eksternal hingga internal, termasuk warisan utang dari pemerintahan sebelumnya (Jokowi-KH Maruf Amin).
Dikutip dari siniar Quo Vadis Indonesia yang dipandu mantan Dubes Norwegia, Todung Mulya Lubis, Senin (16/2/2026), JK yang mengenakan kemeja lengan panjang abu-abu itu, memaparkan pandangan ekonominya.
“Pak Prabowo membawa warisan dari kebijakan pemerintah yang lalu. Ya, saya memang termasuk tapi yang pertama (periode) dengan Pak Jokowi. Yakni masalah utang,” kata JK.
Dari data digital yang dihimpun, jumlah utang pemerintah per Agustus 2024 atau 2 bulan menjelang Jokowi lengser, mencapai Rp8.461,93 triliun, setara 38,49 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).
Sedangkan posisi utang pemerintah per 31 Desember 2025, mencapai Rp9.637,90 triliun. Atau setara 40,46 persen di PDB.
Selain itu, pemerintahan Prabowo juga harus putar otak guna membayar utang jatuh tempo yang rata-rata besarnya Rp500 triliun hingga Rp600 triliun.
Belum termasuk bunganya. Serta utang kereta cepat yang dicicil Rp1,2 triliun per tahun.
Selanjutnya, JK menyebut tantangan eksternal yang tak kalah sulitnya. Saat ini, berbagai negara di dunia mengalami kontraksi ekonomi.
Mulai Amerika Serikat (AS), China, Rusia, Jepang, hingga Eropa, perekonomiannya bermasalah.
Sebagai negara yang memiliki hubungan dagang dengan berbagai negara di dunia, perlambatan ekonomi yang mendera mereka, tentunya berdampak kepada Indonesia.
“Memang ekonomi dunia sekarang mengalami masalah di mana-mana,” kata mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu.
Selanjutnya dia menerangkan bahwa sebuah negara itu ditopang dua pilar utama yakni kekuatan pemerintah berupa APBN, dan pengusaha lewat investasi dan bisnisnya.
Ketika keuangan sebuah negara mengalami tekanan hebat, solusinya ditempuh dengan mengurangi belanja. Termasuk alokasi anggaran untuk pemerintah daerah ikut dipangkas.
“Paling kasihan adalah kepala daerah. Pengurangan spending ini dampaknya ke mana-mana. Melemahkan daya beli,” ujarnya.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
