Jusuf Kalla Minta Indonesia Tagih ‘Perdamaian’ Iran ke BoP: Kalau Tidak Bisa Buat Apa RI Jadi Anggota!
DEMOCRAZY News
8 Maret 2026 10:00 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) buka suara terkait keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump hingga konflik yang terjadi antara Iran vs AS-Israel.
JK mengatakan, Indonesia adalah anggota Board of Peace, sebuah organisasi yang dibentuk dengan tujuan perdamaian yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump.
Sebagai organisasi perdamaian, maka JK menilai Indonesia harus bisa mendesak BoP untuk mendorong perdamaian dalam konflik Iran vs AS-Israel yang kini makin memanas.
Selain itu, JK juga menilai BoP harus bisa mengatasi perang Iran vs AS-Israel ini.
“Indonesia anggota daripada board of peace untuk perdamaian di bawah Trump. Jadi harus ditagih (ke) Trump, untuk mengatasi kericuhan ini semua perang ini,” kata JK dilansir Kompas TV, Minggu (8/3/2026).
Jika BoP tidak bisa mengatasi konflik antara Iran vs AS-Israel ini, maka JK mempertanyakan kembali urgensi Indonesia menjadi anggota BoP.
JK menegaskan, Indonesia harus menentukan sikapnya dalam menanggapi konflik yang terjadi dan harus berpihak kepada negara yang teraniaya.
Wapres era Presiden SBY dan Jokowi itu menambahkan, jika Indonesia tidak bisa tegas dalam menentukan sikap, maka ini akan berimbas pada terganggunya diplomasi dan kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia dan Islam lainnya.
“Kalau tidak bisa ya buat apa Indonesia di anggota, kalau ini tidak bisa diatasi oleh Board of Peace itu.”
“Kita harus ada keberpihakan sebagai negara yang diserang, negara yang di teraniaya,”
Kalau tidak punya sikap, kita kehilangan diplomasi, kerja sama dengan negara-negara Asia, negara-negara Islam sebagai penduduk Islam terbesar,” jelas JK.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan memanfaatkan posisi Indonesia di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk mendorong deeskalasi konflik di Timur Tengah.
Hal itu disampaikannya usai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para ulama, kiai, habib, pimpinan pondok pesantren, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
“Yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Presiden tadi adalah bahwa beliau akan berusaha menggunakan BoP ini sebagai semacam instrumen untuk ikut mendorong terjadinya proses deeskalasi dan lebih-lebih lagi perdamaian atas perang yang sekarang sedang berlangsung,” ucap Gus Yahya.
Ia menyebut, Indonesia seharusnya bisa menunda (on hold) agenda BoP hingga ada pembicaraan deeskalasi antara dua negara yang berkonflik, yakni Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.
“Kalau perlu misalnya Indonesia bisa menyatakan bahwa agenda-agenda BoP on hold sampai ada pembicaraan untuk deeskalasi dan perdamaian dari perang Amerika-Israel melawan Iran,” tuturnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, Gus Yahya menegaskan Prabowo berkomitmen untuk ikut menciptakan perdamaian di Timur Tengah.
Sejumlah negara di Timur Tengah yang juga berada di BoP pun telah bersepakat untuk menjalin komunikasi dengan Indonesia.
“Dan lebih-lebih karena penyelesaian masalah, terutama konflik di Timur Tengah hari ini akan terkait secara cukup langsung dengan keadaan kepentingan-kepentingan domestik kita sendiri, maka Presiden akan melakukan semuanya.”
“Dan alhamdulillah Indonesia, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, adalah aktor yang diterima oleh semua pihak sehingga punya peluang untuk bisa menjadi semacam mediator komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat,” ungkap Gus Yahya.
Indonesia Tak Tergesa-gesa Gabung BoP
Di sisi lain, Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhadjir Effendy menjelaskan tentang keanggotaan Indonesia di Board of Peace.
Menurutnya, Prabowo menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia di BoP sudah melalui proses yang panjang dan tidak tergesa-gesa.
“Sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk yang kemudian sepakat untuk bergabung,” ujar Muhadjir.
Ia mengatakan, bergabungnya Indonesia ke BoP merupakan strategi yang disiapkan oleh Kepala Negara.
Strategi itu sebagai bentuk perjuangan Indonesia menciptakan perdamaian dari internal forum strategis.
“Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam,” ungkap Muhadjir.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji ini menekankan, dalam menjalankan perannya di BoP, Prabowo akan tetap berada dalam koridor konstitusi.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
