Jokowi Tak Terima Ditinggalkan Partai-Partai, Mulai Menyerang Balik!

DEMOCRAZY.ID – Tak terima ditinggalkan partai-partai, Jokowi mulai ungkit soal Perubahan UU KPK mengklaim bukanlah inisiatif dari dirinya, melainkan DPR.

DPR masa itulah yang paling menginginkan UU KPK diubah, bukan dirinya. Tandas Finalis Tokoh Terkorup Dunia 2024 Verci OCCRP ini.

DPR yang hakikatnya terdiri dari semua partai yang ada di DPR saat ini, plus PPP yang sudah tersingkir, merekalah yang paling bertanggung jawab terhadap diubahnya UU KPK. Jokowi mulai sudutkan partai-partai.

Tak mau kalah dengan Bapaknya, Gibran juga mendesak DPR secepatnya membahas dan mengesahkan UU Perampasan Aset.

Baca Juga

Alamak! Dokter Tifa Tak Temukan ‘Jokowi’ di Foto KKN yang Dipamerkan Bareskrim

Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa UU Perampasan Aset itu mentoknya di DPR, karena tak kunjung dibahas.

Kalau mentok di DPR, berarti mentoknya di semua partai yang ada di DPR. Dan kalau mentok di semua partai, berarti mentoknya di ketua umum partai.

Ketua umum partai yang tak lagi menyebut Gibran sebagai Cawapres mereka seperti Pilpres 2024 lalu.

Tentu bukan suatu kebetulan Jokowi mengungkit Perubahan UU KPK bukan inisiatif dirinya, tapi DPR. DPR-lah yang ngotot mengubah UU KPK.

Baca Juga

Aksi Lancung Pejabat BUMN Kebablasan hingga Bikin Murka Sang Jenderal 08!

Dan dia setuju, kalau UU KPK itu dikembalikan seperti saran Abraham Samad kepada Presiden Prabowo saat bertemu tokoh-tokoh oposisi.

Dan bukan kebetulan pula Gibran membuat video monolog terkait desakan supaya UU Perampasan Aset secepatnya dibahas dan disahkan.

Kebetulan dalam politik itu nyaris tak ada, apalagi bersamaan seperti itu. Pastilah orkestrasi yang sengaja dibuat. Istilahnya ‘settingan’.

Selain mengarahkan sasaran tembak pada partai-partai, yang seolah sudah meninggalkan dirinya, Jokowi seperti ingin mengambil kembali isu pemberantasan korupsi, yang memang menurut hasil survei terbaru, masih menjadi alasan terkuat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo.

Baca Juga

Kronologi Lengkap Lagu Cita-Citaku (Ga Jadi Polisi) Milik Gandhi Sehat ‘Ditarik’ dari Peredaran

Tapi, buang badan Jokowi terhadap perubahan UU KPK hanya pada partai-partai saja, sungguh tidak tepat.

Partai-partai di DPR tak ada artinya apa-apa, kalau dirinya sebagai Presiden waktu itu menolak seperti yang dilakukan SBY. Perppu bisa diterbitkan kapan saja, kalau dia mau.

Apalagi semua korupsi yang terbongkar saat ini, mulai dari urusan tambang, pertamina, pendidikan, hingga umroh, semua terjadi di masa kepemimpinannya.

Jadi kurang elok kalau buang badan merasa bersih seperti itu, setelah semuanya terbongkar. ***

Baca Juga

Ketua BEM UGM: Rp335 Triliun Itu Bukan “Makan Bergizi Gratis” Tapi “Maling Berkedok Gizi”!