Jokowi Menjual Negara, Prabowo Menjual Harga Diri Bangsa!

Oleh: Sholihin MS | Pemerhati Sosial dan Politik

KEGIGIHAN Prabowo untuk masuk ke dalam aliansi Board of Peace (BoP) yang digagas Donald Trump, serta sikapnya yang membuka ruang persahabatan dengan Israel dengan mengabaikan kepentingan Palestina, merupakan tindakan yang bertentangan dengan pendirian para pendiri bangsa dan aspirasi rakyat Indonesia.

Diduga, demi memperoleh pinjaman utang dari Amerika Serikat, Prabowo rela mengorbankan harga diri bangsa yang selama ini dikenal sebagai negara merdeka dan nonblok.

Donald Trump merupakan sekutu utama Israel dan simbol kekuatan global yang secara konsisten membela kepentingan Israel, seraya mengabaikan penderitaan rakyat Palestina.

Baca Juga

Dari BoP sampai Perjanjian Dagang: Lawatan Prabowo ke AS Dianggap Tabrak Konstitusi, Ini Alasannya!

Sikap Prabowo yang terkesan tunduk pada kepentingan asing dan aseng menjadikannya tidak berbeda dengan Jokowi.

Keduanya dipandang sama-sama bergantung pada kekuatan luar, tidak menunjukkan kemandirian dalam memimpin negara, tidak berdaya menghadapi mafia dan praktik bisnis ilegal, serta membiarkan sumber daya alam dikuasai pihak asing.

Lebih dari itu, keduanya dinilai gagal memperjuangkan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat, serta menjadikan utang sebagai solusi instan untuk menutup defisit APBN.

Tidak tampak terobosan besar dan visioner dari Prabowo yang benar-benar ditujukan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang terus menghadapi berbagai persoalan serius.

Baca Juga

Polemik 5 Salinan Ijazah Jokowi: Tanda Tangan Dekan Berbeda, Kecocokan Cuma 30-40 Persen!

Hingga saat ini, Prabowo belum menunjukkan langkah konkret dan solutif bagi kemajuan negara.

Sebaliknya, ia justru lebih tampak sebagai problem maker (pembuat masalah) daripada problem solver (penyelesai masalah).

Kali ini, dampak dari kebijakan tersebut sangat luas dan melukai perasaan umat Islam Indonesia pada khususnya, serta umat Islam dunia pada umumnya.

Keputusan Prabowo untuk bergabung dengan aliansi Board of Peace yang digagas Donald Trump dipandang sebagai langkah gegabah, kontraproduktif, dan paradoksal, karena aliansi tersebut dinilai tidak lepas dari kepentingan geopolitik yang menguntungkan Israel dan merugikan Palestina.

Baca Juga

Sidang Ijazah di Solo Kembali Bergulir: Fakta, Kontroversi, dan Perkembangan Terbaru!

Pernyataan Prabowo bahwa perdamaian tidak akan tercapai tanpa menjamin keselamatan Israel dinilai sebagai pernyataan yang tidak sensitif terhadap sikap mayoritas rakyat Indonesia yang secara historis dan emosional mendukung perjuangan Palestina.

Fakta yang selama ini dipahami publik tentang Israel adalah sebagai berikut:

Pertama, Israel dipandang sebagai pihak yang menduduki wilayah Palestina melalui kekuatan militer.

Kedua, Israel kerap dituduh melakukan tindakan kekerasan yang menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi rakyat Palestina.

Baca Juga

Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas

Ketiga, berbagai operasi militer Israel telah menimbulkan korban sipil, termasuk anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

Keempat, Israel sering dianggap mengabaikan berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kelima, tindakan militer Israel dinilai oleh banyak pihak sebagai bentuk kekerasan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

Setelah 16 bulan pemerintahan Prabowo berjalan, belum terlihat kemajuan signifikan selain program MBG, yang dalam pelaksanaannya pun memunculkan berbagai persoalan baru.

Baca Juga

Dari Bisnis Narkoba hingga Aniaya Siswa Madrasah: Sejauh Mana ‘Reformasi Polri’ Bekerja?

Pertanyaannya, ke mana arah bangsa ini akan dibawa oleh kepemimpinan Prabowo-Gibran?

Akan lebih bijak apabila kepemimpinan nasional diisi oleh sosok yang benar-benar mampu, mandiri, dan berpihak sepenuhnya pada kepentingan rakyat dan kedaulatan bangsa. ***