Jokowi Emoh Tanggapi Pembengkakan Utang Proyek Whoosh: Itu Kewenangan Pemerintah!
DEMOCRAZY News
28 Oktober 2025 1:53 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo ( Jokowi ) tak mau merespon saat ditanya wartawan mengenai utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang tak ditanggung APBN.
Dia menyebut bahwa utang Whoosh kini menjadi urusan Pemerintahan Prabowo
Seperti diketahui, pembayaran utang proyek kereta cepat sempat menjadi polemik
Pemerintahan Prabowo Subianto melalui Menteri Keuangan, Purbaya, menyatakan menolak pembayaran utang itu menggunakan dana negara
Sejumlah tokoh kemudian mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengusut dugaan mark up proyek tersebut.
KPK pun menyatakan telah memulai penyelidikan
Adapun total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.
Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.
Kereta cepat merupakan moda transportasi modern berbasis rel yang dirancang untuk mengangkut penumpang dalam waktu singkat dengan kecepatan jauh lebih tinggi daripada kereta konvensional.
Kereta ini biasanya dioperasikan di jalur khusus (rel eksklusif) agar tidak terganggu oleh lalu lintas kereta lain atau kendaraan jalan raya.
Menurut Jokowi soal utang Whoosh tersebut menjadi kewenangan pemerintah.
“Itu kewenangan pemerintah, saya tidak mau jawab,” kata Jokowi di Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (27/10/2025), sebagaimana dilansir dari Kompas.com.
Di sisi lain, Jokowi juga mengklaim proyek Whoosh memang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan finansial.
Menurut Jokowi, Whoosh merupakan investasi sosial untuk masyarakat. Dia mengatakan ide proyek Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah di Jabodetabek dan Kota Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.
“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja, sekitar Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun,” ujar Jokowi.
“Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” kata ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.
Jokowi menyampaikan bahwa prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah layanan publik sehingga tujuannya tidak untuk mencari laba.
Baca Juga
“Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” ucap dia.
Menurut dia, keuntungan sosial itu termasuk penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
