JOKOWI: ‘Antara Ijazah Palsu dan Bandara Siluman’
DEMOCRAZY News
27 November 2025 3:35 pm
.
3 menit membaca
JOKOWI: ‘Antara Ijazah Palsu dan Bandara Siluman’
ENTAH sampai kapan bangsa Indonesia sepi dari rasa takjub, gemas, dan kecewa. Setiap saat mendapatkan berita buruk tentang sepak terjang bekas Presiden Jokowi yang mengecewakan.
Kebohongan, keculasan, kecurangan, dan kebodohan terungkap satu per satu. Sial sekali republik ini.
Bekas presiden yang diusung PDIP yang kemudian pengusungnya dilepeh itu, menjadi produsen kegaduhan paling aktif. Gaduh karena jejak perilakunya kurang terpuji,.
Belum selesai gaduh yang pertama disusul gaduh yang kedua. Belum selesai gaduh yang kedua ditimpali gaduh ketiga, keempat dan seterusnya.
Suasana makin memuakkan ketika kegaduhan itu diorkestrasi secara masif dan radikal oleh sekelompok ternak Mulyono.
Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Pokoknya Jokowi tidak boleh salah. Dengan demikian pokok persoalan menjadi kabur.
Dua isu besar di luar puluhan isu lainnya telah mengaduk-aduk perasaan rakyat Indonesia.
Dugaan ijazah palsu dan bandara siluman di Morowali menjadi catatan khusus bagi publik untuk segera bersikap memberi sanksi tegas pada kelakuan Jokowi.
Baca Juga
Kedua isu ini telah membuka mata publik tentang betapa buruknya pemerintahan Jokowi dan mempertanyakan integritasnya sebagai pemimpin.
Penggunaan ijazah palsu untuk menjadi presiden telah menjadi perdebatan panjang dan mempertanyakan kredibilitas Jokowi sebagai manusia normal.
Sementara itu, bandara siluman di Morowali telah menunjukkan betapa Jokowi mengabaikan kedaulatan negara, melanggar hukum, memfasilitasi pelanggaran, dan membiarkan korupsi merajalela. Jokowi nyata musuh dalam selimut bagi bangsa Indonesia.
Kedua isu ini telah menunjukkan bahwa Jokowi tidak memiliki integritas dan tidak dapat dipercaya.
Ia telah gagal melindungi kedaulatan negara dan mengabaikan hukum. Ini adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan harus dihukum dengan tegas.
Jokowi harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi dan memberikan penjelasan yang jelas kepada rakyat.
Ia harus membuktikan bahwa ia tidak terlibat dalam tuduhan ijazah palsu dan bandara siluman. Jika tidak, maka ia harus mundur dari jabatannya dan menghadapi konsekuensi hukum.
Rakyat Indonesia tidak dapat lagi dipermainkan oleh pemimpin yang tidak memiliki integritas.
Baca Juga
Pemerintah harus segera bertindak agar Jokowi memberikan penjelasan yang jelas dan bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi dalam kebohongan demi kebohongan.
Jokowi tidak transparan dalam mengungkapkan asal-usul ijazahnya dan tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang kebenaran ijazahnya.
Jokowi selalu berbohong dan mengumbar alibi tentang ijazahnya dan tidak segera mengakui kesalahan.
Jokowi tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Morowali dan tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang bandara Siluman.
Jokowi mengabaikan hukum dan membiarkan bandara Siluman beroperasi tanpa izin yang jelas.
Jokowi diduga banyak terlibat dalam korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus bandara Siluman.
Jokowi tidak memiliki integritas sebagai pemimpin dan tidak dapat dipercaya.
Jokowi menggunakan kuasanya untuk melindungi kepentingan pribadinya dan bukan untuk kepentingan rakyat.
Baca Juga
Jokowi tidak mau mendengarkan kritik dan tidak terbuka untuk menerima masukan dari rakyat.
Karakter buruk ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak memiliki kualitas sebagai pemimpin yang baik dan tidak dapat dipercaya untuk memimpin Indonesia.
Jokowi, sebagai kepala negara, harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di wilayahnya.
Namun, alih-alih mengambil tanggung jawab, Jokowi malah terkesan membela dan melindungi para pelaku.
Ini adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan harus dihukum dengan tegas.
Hukuman mati bukanlah hal yang berlebihan untuk Jokowi. Ia telah gagal melindungi kedaulatan negara, mengabaikan hukum, dan membiarkan korupsi merajalela.
Ia telah mengkhianati kepercayaan rakyat dan harus membayar harga yang setimpal.
Publik menuntut agar Jokowi diadili dan dihukum mati atas kejahatannya.
Ini adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan kepercayaan rakyat dan menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum di Indonesia. ***
Artikel terkait lainnya
