DEMOCRAZY.ID – Sejumlah tokoh menanggapi kesediaan Presiden Prabowo Subianto menjadi penengah konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran yang pecah pada 28 Februari 2026.
Kesediaan Prabowo menjadi mediator diungkap Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui akun X resminya, @Kemlu_RI.
Bahkan apabila kondisi memungkinkan dan disetujui dua negara, Prabowo bersedia terbang ke Teheran untuk menjadi mediator.
“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” tulis keterangan Kemlu RI.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) menilai niat Prabowo baik.
Tetapi, situasi Timur Tengah saat ini tidak sesederhana yang dibayangkan.
“Ya niat rencana itu baik saja, tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya,” kata JK di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026).
Menurut JK, konflik di kawasan Timur Tengah selama ini sulit diselesaikan.
Ia menyinggung konflik Israel dan Palestina yang hingga kini belum menemukan titik damai.
“Ya Israel dengan Palestina saja tidak bisa, sulit didamaikan. Karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat dan Amerika,” tuturnya.
JK juga turut menyayangkan perjanjian dagang Indonesia-AS yang menurutnya tidak seimbang dan merugikan sebelah pihak.
“Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara, dalam keadaan ini, dalam hal perundingan seperti itu,” ucapnya.
Pengamat politik Rocky Gerung memberikan pujiannya untuk Presiden Prabowo terkait keinginannya menjadi penengah konflik Amerika Serikat-Israel vs Iran.
Menurut dia, Prabowo pintar mencari kesempatan di tengah-tengah situasi memanas guna membuktikan Indonesia memiliki pengaruh di dunia internasional.
Meskipun, lanjut Rocky, dirinya tidak yakin apakah Presiden Prabowo mampu menciptakan perdamaian atau perang tetap terus berlanjut.
“Jadi kelihatannya Presiden Prabowo cukup cerdik atau cukup cerdas untuk memanfaatkan momentum, bukan demi efektivitas Indonesia di dalam upaya mencegah perang berkelanjutan atau bahkan upaya untuk menengahi Israel dan Iran.”
“Tetapi minimal memberi sinyal, bahwa Presiden Prabowo punya inisiatif untuk tampil di forum internasional sebagai juru damai. Itu entah berhasil apa tidak,” katanya, dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, Minggu (1/3/2026).
Setidaknya dengan inisiatif Indonesia, lanjut Rocky, opini publik kepada Prabowo bisa mengarah positif.
Dengan cara ini juga, Prabowo bisa menjawab keraguan publik terkait kebijakan politik luar negeri Indonesia yang dinilai berantakan dan banjir kritik netizen karena bergabung dengan Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian Gaza bentukan Trump.
“Jadi lebih sebagai pesan politik ke dalam negeri, sebetulnya keinginan Presiden Prabowo pergi ke Iran untuk menjawab segala kritik yang ada di dalam negeri bahwa Presiden Prabowo itu hanyalah antek Amerika di dalam BOP, dia tidak mungkin punya standing di situ.”
“Terlihat bahwa Presiden Prabowo punya cara unik sebetulnya untuk masuk di dalam proses penyelesaian konflik antara Iran dan Israel dengan memanfaatkan kedudukan dia di BOP. Ini (juga sebagai) upaya Presiden Prabowo untuk memperoleh kembali legitimasi diplomasinya yang kemarin-kemarin berantakan,” tegas Rocky.
Mantan Duta Besar RI untuk AS, Dino Patti Djalal menilai wacana terbang ke Teheran untuk menjadi penengah dipandang tidak realistis.
“Sebagai political scientist yang independen dan juga sebagai mantan diplomat Indonesia, saya heran kenapa ide ini tidak difilter dulu sebelum diumumkan karena sangat tidak realistis,” ungkapnya dalam video yang diunggah pada akun X pribadinya, @dinopattidjalal, Minggu (1/3/2026).
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI itu menilai, dalam melakukan serangan militer kepada musuhnya, Amerika Serikat jarang sekali mau ditengahi atau dimediasikan oleh pihak ketiga.
Menurutnya ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima mediator.
“Dan saya juga meyakini Presiden Trump kali ini tidak mau Indonesia ikut campur karena mood-nya pada saat ini sedang gelap mata untuk menumbangkan pemerintah Iran,” ungkapnya.
Selain itu, peraih gelar PhD dari London School of Economics itu menilai, pemerintah Iran belakangan ini tidak begitu dekat dengan pemerintah Indonesia.
Ia menyebut, dalam 15 bulan terakhir, Prabowo tidak pernah bertemu dengan Presiden Iran dan juga tidak pernah mengunjungi Iran, walaupun belakangan ini ada undangan dari Iran yang dilayangkan kepada Prabowo.
“Dan juga tidak pernah ada pertemuan bilateral antara kedua pemimpin di negara ketiga, misalnya sewaktu KTT BRICS atau sewaktu KTT D-8. Menlu Sugiono juga tidak pernah melakukan kunjungan bilateral ke Teheran walaupun pernah ketemu sekali dengan Menlu Iran di Jenewa,” ungkapnya.
Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada kurun 2004-2010 itu meyakini ide Prabowo menjadi penengah AS dan Iran tidak akan terjadi.
“Kalau Presiden Prabowo merencanakan untuk terbang ke Teheran untuk melakukan mediasi, tidak mungkin Presiden Trump atau Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai pihak yang menyerang Iran akan bersedia berkunjung ke Teheran.”
“Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi. Kita harus jujur mengenai hal ini,” tegasnya.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, meminta Presiden Prabowo tidak terburu-buru bertolak ke Teheran, Iran, untuk berperan sebagai juru damai.
Menurut Hikmahanto, momentum saat ini dinilai belum tepat untuk melakukan diplomasi damai.
“Bila Presiden mau jadi juru damai sebaiknya tidak sekarang,” kata Hikmahanto kepada Tribunnews.com, Minggu (1/3/2026).
Hikmahanto menilai, upaya damai sebaiknya dilakukan ketika konflik sudah berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama.
Sebab, pada fase tersebut, peran mediator sangat dibutuhkan secara psikologis oleh negara-negara yang bertikai.
“Sebaiknya tunggu bila perang ternyata akan selesai untuk jangka waktu yang lama, karena saat itu juru damai dibutuhkan untuk menyelamatkan muka negara-negara yang berkonflik,” ujar Hikmahanto.
Mantan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) ini menyebut, dalam situasi perang yang berlarut, negara yang bertikai biasanya enggan mengakui kekalahan secara terbuka.
“Mereka tidak mau dikatakan kalah dan karenanya menerima proposal damai,” ungkapnya.
Sebaliknya, kata Hikmahanto, jika Prabowo masuk saat eskalasi serangan baru saja terjadi seperti saat ini, upaya tersebut diprediksi akan mengalami penolakan.
“Kalau sekarang terlalu dini dan tidak akan diterima oleh para pihak yang berkonflik,” tuturnya.
Sumber: Tribun