Isu Ketegangan Presiden–Kapolri Mencuat, Sinyal “Kejutan” dari Lingkaran Dalam Prabowo!
DEMOCRAZY News
30 Januari 2026 1:00 am
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Isu ketegangan antara Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencuat ke ruang publik.
Sejumlah sumber menyebut Presiden Prabowo dikabarkan marah besar terhadap Kapolri, menyusul pernyataan Listyo Sigit yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Sedikitnya tiga sumber berbeda menyampaikan secara terpisah bahwa sikap Kapolri tersebut dinilai sebagai bentuk arogansi dan dianggap melampaui batas kewenangan, mengingat Polri secara konstitusional berada langsung di bawah Presiden.
Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani, bahkan menyebut Kapolri telah lebih dari sekali menunjukkan sikap yang dinilai berseberangan dengan Presiden.
Pernyataan itu diperkuat oleh komentar mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, yang mempertanyakan sikap Kapolri terkait instruksi kepada jajaran kepolisian untuk “melawan sampai titik darah penghabisan” terhadap wacana tertentu.
“Memangnya dia mau memberontak?” ujar Gatot dalam pernyataan yang beredar di ruang publik, Kamis (29/1/2026).
Salah satu sumber yang mengaku baru bertemu dengan lingkaran sangat dalam Presiden Prabowo menyebutkan bahwa Presiden tengah menahan kemarahan dan meminta publik menunggu perkembangan selanjutnya.
“Presiden marah besar. Tunggu sebentar lagi akan ada kejutan,” ujar sumber tersebut, Rabu malam (28/1).
Baca Juga
Pernyataan itu memicu spekulasi luas di kalangan publik dan pengamat politik.
Sejumlah pihak menilai “kejutan” yang dimaksud bisa berkaitan dengan perombakan di tubuh Polri, termasuk kemungkinan pencopotan Kapolri.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan maupun Mabes Polri terkait isu tersebut.
Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai, polemik ini mencerminkan kembali perdebatan lama soal posisi dan reformasi kelembagaan Polri, sekaligus menguji konsistensi Presiden Prabowo dalam menegakkan prinsip komando sipil atas aparat penegak hukum.
Sementara itu, publik menunggu langkah konkret dari Presiden.
Sejumlah kalangan menilai, tanpa keputusan tegas, isu ini berpotensi dianggap sekadar manuver opini politik semata.
Sumber: MoneyTalk
Artikel terkait lainnya
