Indonesia dan 7 Negara Muslim Masuk Dewan Perdamaian Gaza Besutan Trump
DEMOCRAZY News
23 Januari 2026 7:00 am
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Arsitektur perdamaian di Jalur Gaza memasuki babak baru yang cukup mengejutkan.
Indonesia resmi mengonfirmasi keterlibatannya dalam ‘Board of Peace’ atau Dewan Perdamaian, sebuah badan yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengelola masa depan Gaza pasca-agresi brutal Israel.
Kepastian ini terungkap melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang dirilis pada Kamis (22/1/2026).
Indonesia tidak sendirian; Jakarta bergabung bersama tujuh poros kekuatan dunia Islam lainnya, yakni Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).
“Para Menteri menyampaikan keputusan bersama negara-negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” tulis keterangan resmi Kemlu RI melalui akun X.
Menjadi ‘Pemerintahan Transisi’ Gaza
Langkah ini bukan sekadar tanda tangan di atas kertas. Kedelapan negara ini memberikan dukungan penuh terhadap mandat Dewan Perdamaian sebagai otoritas pemerintahan transisi di Gaza.
Misi besarnya jelas: mengawal implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Fokus utamanya mencakup pengokohan gencatan senjata permanen, rekonstruksi besar-besaran di wilayah yang hancur lebur, hingga pemulihan ekonomi melalui ‘Rencana Perdamaian 20 Poin’ yang disodorkan Trump.
Bagi Indonesia, partisipasi ini adalah upaya strategis untuk memastikan hak rakyat Palestina dalam menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara yang berdaulat tidak tergerus oleh kepentingan sepihak.
Proyek Ambisius Trump dan Tony Blair
Donald Trump memang bergerak cepat.
Ia dikabarkan telah mengirimkan surat ke lebih dari 60 negara agar terlibat memantau kinerja Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) yang baru dibentuk pekan lalu.
Yang menarik, Dewan Perdamaian ini dipimpin langsung oleh Trump dengan melibatkan tokoh-tokoh kawakan dunia, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.
Dewan ini akan menjadi “pengawas” bagi pemulihan Gaza, sekaligus pintu masuk bagi mobilisasi bantuan internasional.
Harga Mati Kedaulatan Palestina
Meskipun bergabung dalam inisiatif AS, posisi Indonesia tetap teguh.
Keterlibatan ini bertujuan untuk membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas kawasan tanpa meninggalkan prinsip hukum internasional.
Jakarta menegaskan bahwa setiap langkah di Gaza harus berujung pada perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di kawasan tersebut.
Kini, bola panas perdamaian ada di tangan Dewan ini.
Publik menanti, apakah kolaborasi ‘tangan dingin’ Trump dan negara-negara Muslim ini mampu mengakhiri penderitaan panjang di tanah Gaza atau justru menjadi skema geopolitik baru di Timur Tengah.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
