HEBOH! Jenderal Soenarko Serukan ‘Prabowo Mundur’
DEMOCRAZY News
31 Maret 2026 5:00 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Jendral TNI (Purn) Soenarko melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia bahkan menyinggung kemungkinan pemakzulan presiden jika kebijakan pemerintah terus dinilai melanggar konstitusi dan mengabaikan aspirasi rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Soenarko dalam pertemuan tokoh yang tergabung dalam Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) di Yogyakarta, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, sejumlah kebijakan pemerintah saat ini menunjukkan kecenderungan presiden mengambil keputusan sepihak tanpa mendengarkan suara rakyat.
“Kalau rakyat nanti marah dan ingin memakzulkan, sebaiknya sebelum itu terjadi Presiden mundur saja. Itu lebih terhormat,” kata Soenarko dalam video yang diunggah di Youtube, Selasa (10/3/2026).
Tuduh Presiden Langgar Konstitusi
Dalam diskusi itu, Soenarko secara terbuka menilai Presiden Prabowo telah melanggar amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait prinsip kedaulatan bangsa dan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia.
Ia menyoroti keputusan Indonesia bergabung dalam skema internasional yang disebut BOP serta sejumlah perjanjian perdagangan yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan nasional.
Menurutnya, langkah tersebut bisa membuka pintu bagi bentuk baru “penjajahan ekonomi”.
“Kalau kebijakan itu benar-benar demi bangsa, rakyat pasti tidak menolak. Tapi kalau justru merugikan negara, wajar jika rakyat melawan,” ujarnya.
Singgung Dugaan Kepentingan Politik
Soenarko juga mempertanyakan motif di balik sejumlah keputusan pemerintah.
Ia menilai ada kemungkinan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya didorong oleh kepentingan nasional.
“Presiden harus ingat, dia mewakili bangsa, bukan mewakili kepentingan pribadi atau kelompok,” kata dia.
Ia menegaskan bahwa jika pemerintah terus mengabaikan aspirasi publik, gelombang penolakan dari masyarakat bisa semakin besar.
Kritik Program Pemerintah
Tak hanya kebijakan luar negeri, Soenarko juga menyinggung sejumlah program pemerintah di dalam negeri, termasuk program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.
Menurutnya, pelaksanaan program tersebut masih menuai berbagai persoalan di lapangan dan memicu kritik luas dari masyarakat.
“Program yang dipaksakan tanpa kesiapan hanya akan menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
Konsolidasi Gerakan Penekan Pemerintah
Pertemuan di Yogyakarta tersebut diprakarsai oleh purnawirawan TNI Tiasno Sudarto dan dihadiri sejumlah tokoh nasional, aktivis, serta perwakilan organisasi masyarakat.
Tokoh GMKR Marwan Batubara menyebut pertemuan itu sebagai bagian dari konsolidasi gerakan untuk memperluas tekanan politik terhadap pemerintah.
Menurutnya, saat ini masyarakat perlu mengambil peran lebih besar dalam mengawasi kekuasaan karena lembaga politik formal dianggap tidak lagi efektif menjadi penyeimbang pemerintah.
“Perlawanan ini harus datang dari rakyat,” kata Marwan.
Muncul Seruan “Reformasi Jilid Dua”
Dalam diskusi tersebut, sejumlah peserta bahkan menyinggung perlunya perubahan besar jika arah kebijakan negara dinilai semakin menjauh dari konstitusi.
Sebagian peserta menyebut gagasan “reformasi jilid dua” sebagai bentuk peringatan keras terhadap pemerintah agar kembali pada prinsip kedaulatan rakyat.
GMKR sendiri disebut akan terus memperluas konsolidasi gerakan di berbagai daerah sebagai bentuk tekanan politik terhadap pemerintah.
Artikel terkait lainnya
