Heboh Dubes AS Duduk Bak ‘Gubernur Kolonial’ Saat Bertemu Menhan Turki

DEMOCRAZY.ID – Sebuah foto yang menunjukkan Duta Besar Amerika Serikat (AS) Tom Barrack duduk sendirian di posisi tengah, saat melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Turki Yasar Guler, yang duduk di posisi samping, memicu kehebohan.

Foto itu dikritik terlebih karena pertemuan itu berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan Turki di Ankara, ibu kota Turki.

Para pengkritik, seperti dilansir AFP, Selasa (20/1/2026), menuduh Barrack mengadopsi sikap bagaikan “gubernur kolonial” dan mempertanyakan susunan tempat duduk untuk Duta Besar AS, yang dianggap terlalu dominan.

Barrack, yang juga merupakan Utusan Khusus Presiden AS Donald Trump untuk Suriah, menggelar pertemuan dengan Guler di Ankara pada Jumat (16/1) lalu.

Dalam foto yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Turki itu, terlihat Barrack duduk sendirian di kursi tengah, sedangkan Guler dan jajaran komandan senior Turki, termasuk Kepala Staf militer Turki, duduk di sampingnya.

Foto itu ramai dibahas di media sosial, dengan dibanjiri kritikan yang menafsirkan foto tersebut mengindikasikan bahwa Duta Besar AS mendominasi suasana, menempatkan para pejabat Turki dalam posisi seperti bawahan.

“Apakah orang ini seorang Duta Besar atau seorang gubernur kolonial?” kritik salah satu anggota parlemen Turki, Luftu Turkkan, dari partai sayap kanan IYI, dalam pernyataan via media sosial X.

“Tidak ada yang berhak menggambarkan Turki dalam keadaan tidak berdaya seperti itu,” tegasnya.

Para pejabat Kementerian Pertahanan, seperti dikutip media lokal Turki, memberikan pembelaan dengan menyebut protokol tempat duduk itu tidak dikhususkan untuk Barrack saja dan bahwa pengaturan yang sama diterapkan terhadap sejumlah pejabat yang berkunjung ke kantor Kementerian Pertahanan.

Namun para pengkritik mengatakan bahwa protokol negara bersifat seragam dan praktik menerima tamu telah diatur oleh konvensi nasional yang ditetapkan.

“Kecuali jika mereka yang ditugaskan untuk menangani protokol adalah individu-individu yang kurang memiliki keahlian profesional… mereka diharapkan untuk memahami konvensi negara yang telah ditetapkan,” kata Namik Tan selaku wakil ketua partai oposisi utama, CHP, dan mantan Duta Besar Turki untuk AS.

Tidak hanya kubu oposisi, kritikan juga muncul dari kalangan Partai AKP, yang didirikan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

“Situasi hari ini adalah kesalahan protokol lain yang sulit dibenarkan,” kata mantan ketua parlemen Turki, Bulent Arinc, yang juga salah satu pendiri AKP.

“Meskipun Barrack mungkin diberi tugas khusus oleh Presiden Trump, dia tetaplah Duta Besar AS untuk Ankara, dengan status yang sama seperti utusan asing lainnya. Seorang Duta Besar yang tampak memimpin pertemuan dengan Menteri Pertahanan dan kepala militer tidak sesuai dengan protokol negara,” sebutnya.

“Jika praktik seperti itu telah menjadi kebiasaan, hal itu harus segera ditinjau,” cetus Arinc.

Sumber: Detik

Artikel terkait lainnya