Guru Besar Unair: Saya Malu Dengan Sikap Presiden Prabowo Yang Terkesan Mendukung Trump dan Israel!

DEMOCRAZY.ID – Seorang akademisi senior dari Universitas Airlangga, Henri Subiakto, melontarkan kritik keras terhadap sikap pemerintah Indonesia terkait dinamika geopolitik global, khususnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Dalam pernyataannya, Henri bahkan mengaku merasa malu dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai terlalu dekat dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Henri menyebut suara seorang warga negara Indonesia di Iran bernama Ismail justru lebih jernih dan sesuai dengan nurani bangsa Indonesia dibanding sikap resmi Istana.

Menurutnya, penjelasan pemerintah mengenai strategi “dari dalam” untuk menjelaskan alasan Indonesia bergabung dengan gagasan Board of Peace (BOP) hanya sekadar pembenaran politik.

Ia menilai langkah tersebut dilakukan agar para pemimpin organisasi keagamaan yang diundang ke Istana bisa memahami dan menerima sikap Presiden.

“Strategi dari dalam yang dijelaskan Istana sebenarnya hanya alasan pembenar agar para pemimpin ormas bisa menerima sikap Presiden yang terlihat pro pada Trump dan Israel,” ujar Henri dalam pernyataannya, Ahad (8/3/2026).

Henri juga menilai kedekatan Presiden Prabowo dengan Trump dapat menimbulkan persepsi bahwa Indonesia mendukung langkah-langkah agresif Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah.

Menurutnya, dukungan tersebut berpotensi membuat Amerika Serikat semakin percaya diri melakukan serangan terhadap Iran dan para pemimpinnya.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang berperan sebagai penyeimbang geopolitik global.

Posisi tersebut, kata dia, telah dibangun sejak era Presiden Sukarno melalui kepemimpinan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok.

“Indonesia sejak awal adalah negara yang berada di tengah, tidak menjadi pengikut blok Barat maupun Timur. Tapi sekarang terlihat berubah menjadi penurut ketika Amerika dipimpin Trump,” ujarnya.

Henri bahkan mempertanyakan alasan di balik perubahan sikap tersebut.

Ia mempertanyakan apakah ada kepentingan politik tertentu yang membuat pemerintah Indonesia terlihat mentolerir tindakan Amerika Serikat dan Israel terhadap negara lain.

Ia juga menyinggung serangan yang dilakukan terhadap Iran dan konflik di Gaza yang menurutnya bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi Indonesia.

Menurut Henri, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Apakah serangan terhadap Iran, Gaza, dan upaya mengganti pemerintahan negara lain yang berdaulat itu sekarang ditafsirkan sesuai dengan amanah konstitusi kita?” kata Henri.

Pernyataan tersebut menambah daftar kritik dari kalangan akademisi dan masyarakat terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah memanasnya situasi geopolitik global.

Sampai berita ini ditulis, pihak Istana belum memberikan tanggapan resmi atas kritik yang dilontarkan Guru Besar Unair tersebut.

Sumber: JakartaSatu

Artikel terkait lainnya