Greenpeace Bocorkan 3 Nama Menteri yang Bertanggung Jawab atas Banjir Sumatera
DEMOCRAZY News
4 Desember 2025 5:27 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Bencana di Sumatera itu datang seperti amarah yang sudah terlalu lama ditahan.
Air bah, gelondongan kayu, lumpur, dan suara warga yang mencari keluarganya di antara rumah-rumah yang tercerabut dari tanah.
Dalam Abraham Samad Speak Up, suasana percakapan berubah menjadi ruang autopsi kebijakan negara—dingin, telanjang, dan memaksa kita melihat apa yang sebenarnya terjadi.
Abraham Samad membuka dialog dengan nada berat.
“Peristiwa yang mengharukan,” katanya, merujuk pada 174 korban jiwa yang tercatat sementara, ratusan hilang, dan ribuan orang mengungsi.
Layar menampilkan potongan video: gelombang banjir membawa kayu-kayu yang sudah digergaji rapi.
“Ini bukan sekadar cuaca,” tambahnya.
“Ini akibat rusaknya lingkungan.”
Baca Juga
Iqbal Damanik, Koordinator Kampanye Greenpeace, duduk tegak, menahan napas seolah sudah terlalu sering mengulang peringatan yang tak didengar.
“Tragedi ini sudah diprediksi sejak 10 tahun lalu,” ujarnya.
“Wilayah Batang Toru, Tapanuli, daerah esensial yang rapuh. Kita sudah bilang. Tapi tidak pernah didengar.”
Menurut Iqbal, dua penyebab utama bencana ini sangat jelas: cuaca ekstrem akibat krisis iklim, dan kehancuran ekologis akibat izin-izin yang dilepas tanpa pikir panjang.
“Cuaca ekstrem itu bukan tiba-tiba jatuh dari langit,” katanya. “Itu hasil kebijakan pemerintah yang gagal. Policy failure.”
Lalu ia mulai menyebut nama—dengan tenang, tetapi cukup tajam untuk membuat siapa pun di pemerintah merapatkan kerah baju.
Pertama, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.
“Pertambangan itu wilayah tanggung jawabnya. Kenapa pengawasan di daerah rawan ini tidak dilakukan? Sudah tahu akan ada cuaca ekstrem. Apa mitigasinya?”
Kedua, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raja Juli Antoni.
“Dia yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan hutan. Kita bicara wilayah DAS, bukan sekadar pinggir sungai. Lapuk tidak lapuk, kenyataannya kayu digergaji itu terbawa banjir.”
Ketiga, tanpa menyebut jabatan secara gamblang, Iqbal merujuk pada menteri yang berhubungan dengan tata ruang dan perizinan lintas sektor—menegaskan bahwa kerusakan seperti ini tidak mungkin terjadi tanpa rantai persetujuan panjang dari pusat.
Menurut Greenpeace, ketiganya harus bertanggung jawab. Bukan hanya minta maaf—mundur.
“Kalau di negara lain,” kata Iqbal, “menteri mundur itu biasa. Karena bencana ini akibat kebijakan yang salah, bukan takdir semata.”
Data pun membantu memperjelas tuduhan itu. Indonesia berada di posisi nomor dua dunia dalam deforestasi: 264.119 km² hutan hilang, atau 22,28% dari total tutupan hutan, hanya kalah dari Brasil.
Sumatera, lanjut Iqbal, hancur paling parah: deforestasi besar-besaran sejak 1990 yang baru mereda setelah hutan sudah hampir habis.
Sementara negara sibuk berdalih soal “kayu lapuk” dan “pohon tumbang”, publik menonton banjir membawa sisa-sisa kebijakan yang dilegalkan atas nama investasi.
Greenpeace menilai bukaan tambang emas, PLTA di Batang Toru, dan pembalakan liar yang dibiarkan menjadi kombinasi maut dari pemerintah yang lalai dan cuaca yang mengamuk.
Yang paling menyakitkan bagi Iqbal bukanlah bencana itu sendiri, tetapi kenyataan bahwa mereka sudah berkali-kali memperingatkan.
“Hal paling menyedihkan menjadi aktivis lingkungan,” ucapnya pelan, “adalah saat prediksi kita menjadi kenyataan.”
Di akhir percakapan, Abraham Samad menyimpulkan dengan nada getir: “Kalau kita ditabrak di jalan, kita cari siapa yang lalai. Kenapa dalam bencana sebesar ini kita tidak mencari siapa yang bertanggung jawab?”
Di Sumatera, air surut perlahan. Tapi bagi Greenpeace, bagi warga yang kehilangan keluarga, bagi publik yang lelah dengan pengalihan isu—pertanyaan itu justru baru mulai dibuka.
Sumber: Herald
Artikel terkait lainnya
