Greenpeace: Banjir Sumatera Adalah Kegagalan Negara, 3 Menteri Didesak Mundur!
DEMOCRAZY News
5 Desember 2025 2:44 am
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera dan telah merenggut 700 nyawa dinilai bukan sekadar bencana alam biasa.
Greenpeace Indonesia menyebut tragedi ini sebagai bukti nyata kegagalan negara dalam menjaga lingkungan, serta menuntut pertanggungjawaban dari tiga menteri terkait.
Koordinator Kampanye Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, secara spesifik mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq untuk meminta maaf kepada publik dan mundur dari jabatannya.
Alasan Tuntutan Mundur
Iqbal memaparkan bahwa ketiga menteri tersebut memiliki andil dalam carut-marut pengelolaan lingkungan yang memicu bencana ini:
- Menteri Kehutanan (Raja Juli Antoni): Bertanggung jawab atas kewenangan pemberian izin penggunaan kawasan hutan dan lemahnya pengawasan di lapangan.
- Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia): Dinilai berperan dalam penerbitan izin pertambangan yang masif, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, yang merusak daya dukung alam.
- Menteri Lingkungan Hidup (Hanif Faisol Nurofiq): Pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan AMDAL(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) sebagai gerbang terakhir penilaian kelayakan sebuah izin.
“Ini bisa masuk kategori pembiaran. Karena itu tiga menteri ini harus meminta maaf dan mengundurkan diri,” tegas Iqbal, dikutip Kamis (4/12/2025).
Bantah “Takdir”, Soroti Kayu Gergajian
Greenpeace menolak narasi bahwa bencana ini adalah takdir semata.
Iqbal mencontohkan kasus di Batang Toru, kawasan perbukitan yang dipenuhi aktivitas tambang emas dan pembangkit listrik.
Bukaan lahan yang luas membuat tanah tak mampu menahan air saat hujan deras.
Baca Juga
Ia juga menyoroti temuan banyaknya gelondongan kayu yang hanyut terbawa banjir.
Iqbal membantah klaim pemerintah yang menyebut itu hanyalah kayu lapuk atau tumbang alami.
“Tidak heran banyak gelondongan kayu. Meski Kementerian Kehutanan menyebut itu kayu lapuk, bukti di lapangan menunjukkan kayu-kayu yang sudah digergaji,” ungkapnya.
Hal ini mengindikasikan adanya praktik pembalakan liar yang luput dari penegakan hukum.
Baca Juga
Politik Mengalahkan Sains
Iqbal menyayangkan sikap pemerintah yang kerap melakukan denial (penyangkalan) terhadap peringatan para ilmuwan mengenai krisis iklim dan kerusakan lingkungan demi kepentingan politik.
“Yang paling menyedihkan bagi aktivis lingkungan adalah ketika prediksinya menjadi kenyataan. Kita selalu dibilang jangan mencari siapa yang salah. Ini bukan takdir semata, ini kegagalan kebijakan,” pungkasnya.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
