Great Institute: Prabowo Tata Kembali Hukum Kacau Balau Warisan Sebelumnya!
DEMOCRAZY News
27 November 2025 6:34 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Di ruang bicara Madilog Forum Keadilan, suara Darmawan Sepriyossa dan Syahganda Nainggolan membelah kegaduhan politik yang sejak lama tak benar-benar dijawab negara.
Percakapan mereka bergerak dari rehabilitasi Ira Puspadewi, lompatan politik Presiden Prabowo, hingga labirin kasus Morowali yang disebut-sebut menyimpan “kejahatan terbesar” dalam sejarah pertambangan modern Indonesia.
Syahganda, Ketua Dewan Direktur Great Institute, berbicara tanpa jeda. Ia menyebut Prabowo sebagai “Bapak Anti Korupsi Indonesia”—sebuah predikat yang ia sandarkan pada keputusan-keputusan presiden yang belakangan penuh risiko.
Koruptor Morowali, katanya, sedang diburu. Marinir sudah masuk, operasi TNI kian rapat, dan bila “dibongkar,” Morowali bisa menyeret nama yang lebih tinggi daripada seorang pejabat. Bahkan, ujarnya, “mungkin Jokowi terlibat.”
Bagi Syahganda, rehabilitasi Ira Puspadewi adalah sinyal. Bukan sekadar koreksi atas vonis, melainkan koreksi atas tata hukum yang ia sebut “kacau-balau.”
Negara, menurutnya, belum selesai menentukan batas: mana keputusan bisnis, mana tindak pidana korupsi. Korporasi negara masih dianggap sumber kerugian negara, tetapi juga diperlakukan sebagai ruang bisnis biasa.
Klop tak klop. “Kalau begini terus,” katanya, “BUMN kita tak akan berani bergerak.”
Percakapan melebar pada satu tema sentral: kekacauan hukum yang membuat negara kehilangan fokus.
Syahganda menyebut 10 tahun terakhir sebagai masa ketika politik berubah menjadi transaksi.
Ketika aparat ragu, ketika kepolisian “sedang sakit,” dan ketika KPK, menurutnya, menjadi lembaga KW yang kehilangan taring.
Di tengah situasi itu, muncul pertanyaan: mengapa isu ijazah palsu menyedot seluruh ruang publik? Siapa yang bermain?
Kelompok Ros Suryo? Kelompok Jokowi? Atau oligarki yang punya kepentingan mengaburkan skandal pertambangan, permainan lahan, hingga penjarahan sumber daya alam?
“ Kita dimakan isu ini setahun dua tahun,” ujar Syahganda. “Seharusnya korupsi Morowali, Weda Bay, Rempang, sampai urusan pagar laut itu yang dibongkar.”
Dalam percakapan itu, Syahganda berkali-kali menegaskan bahwa rehabilitasi terhadap Ira bukan ancaman terhadap semangat antikorupsi.
Menurutnya, justru sejalan dengan gagasan besar Prabowo untuk menertibkan BUMN, merapikan Danantara, dan mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi yang tak kalah dari konglomerat lama.
Ia bahkan menyebut Prabowo sudah lama memperhatikan kasus-kasus tertentu, termasuk yang melibatkan para tokoh civil society yang kini berhadapan dengan hukum.
Baca Juga
Tentang Roy Suryo, Tifa, dan Rismon, Syahganda menyebut peluang rehabilitasi atau pengampunan tetap terbuka.
Semua, katanya, tergantung navigasi politik presiden dalam merapikan negara yang “carut-marut” setelah satu dekade.
Namun perbincangan itu ditutup dengan sesuatu yang lebih dalam daripada hitam-putih politik dan institusi.
Darmawan mengingatkan, sejarah sering lebih tajam daripada pidato. Bahwa rehabilitasi, abolisi, dan amnesti bukan sekadar keputusan politik, melainkan ujian etika.
Baca Juga
Bahwa negara yang gagal menahan kecenderungan moralnya akan memutihkan yang kelam dan menggelapkan yang terang.
Dan ketika nama-nama besar disentuh dengan lembut, sementara yang kecil dihantam keras, kita sedang mengulang tragedi yang diperingatkan ribuan tahun lalu: Binasanya umat bukan karena kejahatan, tetapi karena pilih kasih dalam menegakkan keadilan.
Madilog Forum Keadilan memperpanjang gema itu: siapa yang benar-benar ingin membersihkan negara ini, dan siapa yang hanya ingin menyapu sampah ke bawah karpet kekuasaan?
Baca Juga
Sumber: Herald
Artikel terkait lainnya
