GMNI Jakarta Peringatkan “Bunuh Diri Fiskal 2026”, Desak Pemerintah Batalkan MBG dan Koperasi Merah Putih!
DEMOCRAZY News
16 Maret 2026 6:45 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan keras terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah yang dinilai berpotensi membawa Indonesia menuju krisis ekonomi.
Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda SE (Dendy SE), menilai pemerintah sedang melakukan langkah yang ia sebut sebagai “bunuh diri fiskal” di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global pada 2026.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan pada Senin (16/3/2026), GMNI DKI Jakarta menilai kebijakan fiskal pemerintah saat ini berisiko memperparah kondisi ekonomi nasional, terutama jika konflik global terus meningkat dan berdampak pada sektor energi serta perdagangan internasional.
GMNI DKI Jakarta mengutip data analisis ekonomi yang menunjukkan potensi tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Dalam skenario harga minyak dunia mencapai USD105 per barel dan nilai tukar rupiah menyentuh Rp17.000 per dolar AS, defisit APBN diproyeksikan berpotensi melampaui batas yang ditetapkan undang-undang.
Menurut GMNI DKI Jakarta situasi tersebut akan semakin diperburuk oleh konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang dapat mengganggu jalur perdagangan dan energi global, termasuk potensi gangguan di Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi migas ke Asia.
“Dalam kondisi ekonomi yang penuh tekanan seperti ini, pemerintah justru memaksakan program dengan nilai anggaran sangat besar. Hal ini berpotensi mempersempit ruang fiskal negara,” ujar Dendy.
GMNI DKI Jakarta secara khusus menyoroti anggaran besar yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, yang menurut mereka mencapai sekitar Rp418 triliun.
Menurut Dendy, kebijakan tersebut dinilai tidak tepat waktu karena dilakukan ketika kondisi ekonomi global tidak stabil.
GMNI DKI Jakarta berpendapat dana sebesar itu seharusnya difokuskan untuk memperkuat bantalan ekonomi rakyat, termasuk subsidi energi dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
Selain aspek fiskal, GMNI DKI Jakarta juga mengkritik keterlibatan unsur militer dalam sejumlah program sipil yang dinilai berpotensi memperluas peran militer di luar fungsi pertahanan negara.
GMNI DKI Jakarta menilai langkah tersebut berpotensi menciptakan struktur kekuasaan baru yang melibatkan jaringan politik dan ekonomi dalam pengelolaan program-program strategis pemerintah.
GMNI DKI Jakarta juga menyoroti rencana pengiriman pasukan Indonesia dalam misi internasional serta program Komponen Cadangan (Komcad) yang menyasar aparatur sipil negara (ASN).
Menurut organisasi mahasiswa tersebut, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik loyalitas dalam birokrasi sipil serta mengalihkan fokus negara dari penguatan ekonomi domestik.
Dalam pernyataan sikapnya, GMNI DKI Jakarta menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu:
1. Membatalkan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih serta mengalihkan anggaran untuk subsidi energi dan perlindungan ekonomi rakyat.
2. Meninjau kembali perjanjian perdagangan internasional yang dinilai merugikan kedaulatan ekonomi nasional.
3. Menghentikan rencana pengiriman pasukan ke luar negeri yang dianggap membebani anggaran negara.
4. Menghentikan program militerisasi ASN melalui skema Komponen Cadangan.
5. Melakukan audit menyeluruh terhadap kebijakan fiskal dan memastikan defisit APBN tetap sesuai ketentuan undang-undang.
GMNI DKI Jakarta menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan merupakan bagian dari kontrol demokrasi terhadap kebijakan pemerintah.
“Jika ruang dialog tidak mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, maka gerakan demokratis masyarakat akan terus menyuarakan aspirasi secara konstitusional,” ujar Dendy.
Pernyataan sikap tersebut ditutup dengan seruan perjuangan organisasi yang menegaskan komitmen GMNI untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat kecil atau kaum marhaen dalam kebijakan negara.
Sumber: JakartaSatu
Artikel terkait lainnya
