Gibran Tegaskan Bantah Bakal ‘Diasingkan’ ke Papua, Rakyat Kecewa?

DEMOCRAZY.ID – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kembali menegaskan bahwa Papua bukanlah wilayah pinggiran atau tempat pengasingan.

Gibran menegaskan Papua adalah bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus mendapat perhatian dan pembangunan setara dengan wilayah lain di Tanah Air.

“Dan tadi saya tekankan juga, Papua itu bukan tempat pengasingan atau pembuangan,” kata Gibran saat pertemuan tokoh adat.

Gibran juga sempat menyinggung soal kabar dirinya diasingkan di Papua. Ia pun menampik hal tersebut.

Baca Juga

TERKUAK! Video Netanyahu Beberapa Jam Lalu Ternyata AI, Rumor Kematian Netanyahu ‘Semakin Kuat’

“Bapak ibu mungkin sudah sering baca berita tentang saya, oh gibran diasingkan di Papua, tidak, itu tidak benar, Papua itu bagian dari NKRI, bagian dari NKRI dan harus kita berikan perhatian khusus,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa Papua bukanlah wilayah pinggiran atau tempat pengasingan.

Gibran menegaskan Papua adalah bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus mendapat perhatian dan pembangunan setara dengan wilayah lain di Tanah Air.

“Saya tegaskan jangan sampai ada anggapan bahwa Papua itu tempat pengasingan, Papua itu adalah bagian dari NKRI, Papua itu harus kita berikan perhatian khusus,” kata Gibran saat membuka rapat pleno Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025).

Baca Juga

Terungkap! Mojtaba Khamenei Sempat ‘Koma’ Sebelum Sampaikan Pernyataan Resmi Perdananya

Menurut Gibran, pemerintah pusat memiliki komitmen besar terhadap kemajuan Papua.

Ia menyebut sejak 2002 hingga 2024, total dana otonomi khusus (Otsus) yang digelontorkan untuk Tanah Papua mencapai Rp 190,9 triliun.

Dana sebesar itu belum termasuk transfer ke daerah (TKD) dan belanja kementerian/lembaga (KL).

Gibran meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan anggaran tersebut benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak salah sasaran.

Baca Juga

Restorative Justice Rismon Sianipar ‘Tak Bisa’ Diterima Meski Jokowi Memaafkan, Ini Penjelasan Pakar!

“Ini adalah tugas kita bersama untuk mengawal dan memastikan sekali lagi. Memastikan anggaran pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara maksimal dan tidak salah sasaran,” tegasnya.

Sumber: Republika