Gerbong Politik Sang Jenderal Belum Padu, Saatnya Kocok Ulang Koalisi?
DEMOCRAZY News
4 Januari 2026 12:41 pm
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Wacana pembentukan koalisi permanen ini muncul setelah adanya pertemuan empat pimpinan partai politik (parpol).
Empat parpol yang berkumpul terdiri dari PAN, PKB, Golkar dan Gerindra.
Entah siapa yang memotori pertemuan ini, namun tiga pimpinan parpol itu bertemu di kediaman Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di Jakarta pada Minggu (28/12/2025).
Meski pertemuan empat pimpinan parpol ini dibalut dengan agenda silaturahmi akhir tahun, namun publik menangkap makna berbeda.
Baca Juga
Apalagi selama setahun pemerintahan Prabowo masih menghadapi berbagai dinamika yang sedikit menghambat agenda-agenda strategis presiden.
Dalam ‘kacamata’ politik, memang setahun pemerintahan khususnya rezim baru, akan digunakan untuk melakukan konsolidasi baik internal maupun eksternal.
Hal ini terbukti dengan sejumlah kebijakan Prabowo yang sempat mengocok ulang susunan kabinetnya dengan berbagai alasan.
Maju Mundur Posisi PDIP di Rezim Prabowo
Sejak awal, Prabowo memang ingin merangkul semua parpol untuk ada berada di barisannya termasuk PDI Perjuangan (PDIP).
Namun belakangan, komunikasi politik Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadapi ‘jalan buntu’.
Entah faktor apa yang mendasari PDIP tak kunjung ‘berkoalisi’, namun proses itu membuat, konsentrasi ‘politik’ Prabowo dan sejumlah elite parpol terbelah.
Akibatnya, kebijakan strategis Presiden Prabowo tak berjalan mulus seperti halnya program ‘Makan Bergizi Gratis’ yang banyak bermasalah di awal-awal.
Sinyal kuat PDIP batal bergabung, bisa tergambar dengan dicopotnya Budi Gunawan (BG) sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Banyak pihak yang menilai masuknya BG dalam kabinet merah putih (KMP), sebagai upaya Prabowo ‘membujuk’ PDIP agar mau berkoalisi.
Sebab sosok BG merupakan salah satu orang dekat Megawati, meski tidak masuk dalam struktur PDIP.
Namun dengan pencopotan tersebut menunjukkan upaya negosiasi Prabowo dengan PDIP sudah berakhir.
Tak hal itu, pencopotan BG dari posisi Menko Polkam ini juga disinyalir karena mantan Kepala BIN ini telah gagal menjaga stabilitas politik dan keamanan.
Buktinya, pada bulan Agustus 2025 kemarin terjadi demo besar-besaran hampir di seluruh wilayah khususnya di Jakarta.
Demo yang berujung anarkis ini bahkan menimbulkan korban jiwa, seperti contohnya seorang sopir ojek online (ojol), Affan Kurniawan yang tewas usai dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob saat membubarkan demo di wilayah Jakarta Pusat.
Setelah kejadian tersebut, Prabowo memutuskan untuk memasukkan orang dekatnya dalam kabinet, salah satunya Djamari Chaniago.
Purnawirawan TNI senior ini masuk menggantikan posisi yang ditinggalkan BG sebagai Menko Polkam.
Keputusan ini ditangkap publik sebagai upaya Prabowo untuk menempatkan orang-orang kepercayaannya di lingkarannya.
Djamari sendiri diketahui merupakan kader senior Partai Gerindra.
Tak hanya itu, dalam setahun pemerintahan, Prabowo juga ‘menyingkirkan’ sejumlah orang-orang ‘titipan’ Jokowi, seperti halnya Hasan Nasbi hingga Budi Arie dari kabinetnya.
Keduanya dinilai publik sebagai ‘duri dalam daging’ kabinet Prabowo.
Dengan pertimbangan matang, Prabowo justru menambah orang-orangnya di kabinet yang ditempatkan di berbagai kementerian.
Meski, Pemilu atau Pilpres masih empat tahun lagi, namun upaya-upaya Prabowo untuk merapatkan barisannya sudah mulai terlihat.
Apalagi belakangan muncul wacana pembentukan koalisi permanen untuk menghadapi Pemilu 2029.
Tujuannya jelas, untuk mengamankan posisi Prabowo dan Gerindra pada kontestasi politik selanjutnya.
Parpol Koalisi Harus Solid hingga 2029
Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai koalisi parpol pendukung Presiden Prabowo saat ini masih cukup solid.
Hal ini terbukti dengan dukungan penuh seluruh parpol terhadap kebijakan-kebijakan strategis pemerintah, seperti program MBG, Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga sekolah rakyat.
Bahkan proses pembahasan undang-undang yang berjalan di DPR tergolong sangat lancar tanpa ada kendala selama pembahasannya.
“Saya melihat untuk sementara ini partai koalisi masih cukup solid, belum ada yang membalelo (membelot). Setiap undang-undang yang dibahas, selalu didukung pemerintah,” ujar Lili.
Menurutnya, belum ada tanda-tanda parpol yang ‘berkhianat’ terhadap Prabowo, karena proses pemilu masih empat tahun lagi.
Sehingga, soliditas koalisi pendukung Presiden Prabowo baru akan teruji setelah tiga tahun pemerintahan berjalan.
Biasanya pada fase tersebut, parpol sudah mulai sibuk menjalankan ‘misi’ masing-masing untuk pemenangan di Pemilu 2029.
“Pada masa itu akan terlihat partai mana yang loyal dan tidak,” tegasnya.
Lili menilai jika Prabowo harus menjaga koalisi saat ini tetap solid hingga lima tahun masa pemerintahannya. Tujuannya agar seluruh program prioritas Prabowo bisa berjalan sukses.
Meski begitu, Lili tidak menyinggung atau menyarankan dibentuknya koalisi permanen oleh Prabowo.
“Menurut saya, yang utama soliditas koalisi tersebut utk lima tahun pemerintahan ini dulu. Ini yang penting,” imbuhnya.
Sementara itu Peneliti politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati mengatakan, selama satu tahun pemerintahan belum ada tanda-tanda Prabowo akan ‘dikhianati’ oleh parpol koalisinya.
Karena dalam prosesnya, pemerintahan baru masih mencari ritme baku dalam menjalankan semua kebijakannya baik di pusat maupun daerah.
“Dinamika koalisi satu tahun terakhir sebenarnya masih berupaya mencari bentuk ideal terutama dalam menyelaraskan kepentingan di pusat dan daerah,” kata Wasisto.
Upaya penyelarasan itu terlihat dari munculnya wacana Pilkada dilakukan secara tidak langsung alias melalui mekanisme DPRD masing-masing daerah.
Wacana ini sebenarnya menjadi problematik tersendiri khususnya bagi masing-masing parpol. Namun mereka berupaya untuk tetap berada di barisan Prabowo dengan mendukung wacana tersebut.
“Soal pilkada lalu yang menjadi isu sentral di internal koalisi di mana pilihan langsung atau tidak langsung akan berimbas pada konstituen mereka di daerah,” imbuhnya.
Wasisto juga menyikapi datar soal pertemuan empat pimpinan parpol yakni PAN, PKB, Golkar dan Gerindra di akhir tahun 2026.
Dia justru menangkap pertemuan itu sebagai silaturahmi politik biasa untuk membahas isu-isu terkini khususnya soal Pilkada.
“Kalau terkait soal pertemuan empat ketum, itu bisa diartikan silaturahmi dan konsolidasi politik menyikapi isu-isu terkini,” katanya.
Wasisto menilai, pemerintahan Prabowo baru akan diuji satu tahun jelang Pemilu.
Biasanya pada fase tersebut, parpol sudah menunjukan jati dirinya masing-masing yakni mengamankan kepentingannya di Pemilu 2029.
Bahkan bukan tidak mungkin akan ada pendatang baru yang akan menantang Prabowo pada Pilpres 2029 nanti.
“Menjelang tahun politik 2029, bisa jadi terlihat indikasinya apakah KIM masih solid atau sudah ada manuver-manuver tertentu,” pungkasnya.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
