Gawat! Jika Gagal Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, China Akan Caplok Laut Natuna?
DEMOCRAZY News
15 Oktober 2025 6:07 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan ancaman kedaulatan bangsa akibat utang kereta cepat Whoosh.
Jika gagal bayar utang ke China, Mahfud MD ingatkan ancaman pencaplokan wilayah kedaulatan, misalnya Laut Natuna Utara.
Melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, Mahfud menilai utang pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh yang sangat besar dan sangat aneh.
Utang ini timbul dari kerja sama Business to Business (BtoB) antara BUMN dan BUMN China.
Baca Juga
Nilai utangnya terus bertambah. Bunga utangnya saja, mencapai Rp2 triliun per tahun, sedangkan pendapatan dari penjualan tiket hanya mendapat maksimal Rp1,5 triliun.
“Setiap tahun bertambah, bunga berbunga terus, negara nomboki terus. Kalau lihat term, bisa sampai 70-80 tahun ini hutangnya kalau normal, Masalahnya, utang bertambah terus,” kata Mahfud.
Dia menilai sudah tepat sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan agar pemerintah mengambil alih utang Whoosh.
Mahfud memaparkan awal rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Jepang.
Berdasarkan perhitungan para ahli Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada (UGM) saat itu, kereta cepat Jakarta-Bandung dapat dibangun dengan skema bunga utang 0,1 persen.
Namun, Pemerintah Jepang saat itu meminta ada kenaikan bunga, sehingga rencana kerja sama itu kemudian dibatalkan.
Pemerintah kemudian menjalin kerja sama dengan China dengan bunga 2 persen.
Dalam perkembangan kerja sama, terjadi over run atau pembengkakan biaya dengan bunga utang naik menjadi 3,4 persen.
“Menteri Perhubungan saat itu, Pak Ignatius Jonan, menyatakan tidak setuju. Ini tidak feasible, kata Pak Jonan. Lalu, Pak Jonan dipecat dan digantikan,” beber Mahfud.
Setelah memecat Ignatius Jonan, Presiden Jokowi saat itu memanggil ahli, Agus Pambagio.
Saran Agus Pambagio saat itu, ungkap Mahfud, proyek kereta cepat dengan hitungan biaya seperti yang dipaparkan, tidak feasible dan membuat kerugian negara.
“Lalu, Agus bertanya, “Ini atas ide siapa? Kok bisa dari Jepang beralih ke China dan biayanya besar?”. Lalu Jokowi mengatakan, “Ide saya sendiri gitu.”,” kata Mahfud menirukan percakapan Agus Pambagio dan Jokowi.
Baca Juga
Mendengar jawaban Jokowi, Agus Pambagio pun tidak memberi pertimbangan lagi.
“Ya sudah, kalau sudah ide bapak dan mau jadi kebijakan, kita gak bisa apa-apa,” kata Mahfud menirukan percakapan Agus Pambagio.
Meski Ignatius Jonan maupun para ahli sudah memperingatkan dampak bila proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Jokowi tetap memaksakan proyek ini hingga akhirnya kerja sama berjalan.
“Ternyata sekarang tidak mampu bayar dan Menteri Keuangan Purbaya tidak mau bayar (menanggung utang BUMN menjadi utang pemerintah,” tegas Mahfud.
Baca Juga
Mahfud menilai pembangunan kereta cepat Whoosh telah menjadi beban negara dan memberatkan bangsa.
“Kita membangun (Whoosh) tetapi menghilangkan pembangunan-pembangunan untuk rakyat yang lain. (Anggaran) kan hanya disedot untuk ini (Whoosh),” kata Mahfud.
Lantas, apa dampak jika BUMN PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak mampu membayar utang dan pokok pinjaman?
Mahfud menguraikan, dampak yang bisa muncul antara lain, perusahaan dipailitkan atau lakukan bail out oleh negara melalui Danantara. “Kita bail out terus-terusan,” ujarnya.
Ancaman Kedaulatan Bangsa
Mahfud MD mengingatkan ancaman kedaulatan bangsa akibat utang kereta cepat Whoosh yang terus membengkak.
“Akibatnya sangat berbahaya bagi rakyat. Karena misalnya kita gagal bayar, itu kan berarti China harus ngambil (wilayah Indonesia). Ini punya saya kalau gitu,” urai Mahfud.
“Tapi kan gak mungkin ngambil (wilayah) di tengah kota gitu kan. Pasti dia minta kompensasi, misalnya Natuna Utara. Hal itu pernah terjadi dengan Sri Lanka,” ungkapnya.
Mahfud membeberkan, saat itu Sri Lanka membangun pelabuhan, tetapi tidak mampu bayar.
Baca Juga
Akhirnya pelabuhannya diambil sampai sekarang oleh China karena tidak bisa bayar gitu.
Nah, kondisi serupa bisa terjadi dengan Indonesia jika gagal bayar utang proyek kereta cepat Whoosh.
Kata Mahfud, China bisa saja meminta kompensasi wilayah Laut Natuna Utara yang kini sedang dipersengketakan.
“Bagaimana kalau China meminta Natuna Utara lalu membangun pangkalan di sana selama 80 tahun. Nah, itu masalahnya. Jadi betul Pak Purbaya, Anda didukung oleh rakyat, jangan bayar Whoosh dengan APBN. Carikan jalan keluar agar tidak disita atau pailit,” urai Mahfud.
Dia juga meminta masalah utang kereta cepat ini diselesaikan secara hukum agar tidak terulang lagi pada generasi berikutnya.
“Kalau betul sampai terjadi Natuna Utara diambil, atau wilayah lain yang diambil sebagai kompensasi (utang kereta cepat Whoosh), itu pelanggaran terhadap ideologi dan konstitusi,” kata Mahfud.
Tujuan negara yang diatur dalam konstitusi adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Kalau sampai ada satu wilayah diambil karena kita gak mampu bayar dan karena kelalaian kita, satu meter tanah pun diambil oleh negara asing, itu melanggar konstitusi,” tegasnya.
Baca Juga
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
