Forum Purnawirawan TNI ‘Tolak’ RI Gabung BoP dan Kirim TNI ke Gaza
DEMOCRAZY News
27 Februari 2026 1:00 am
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI) menolak keras pengiriman pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza.
Mereka menilai pengiriman militer tanpa mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berpotensi kuat menyalahi konstitusi.
Mantan Wakil Panglima TNI, Jenderal (Purn) Fachrul Razi, mengingatkan bahwa Indonesia memiliki komitmen dan aturan main yang baku terkait penugasan internasional, yaitu dalam misi di bawah mandat PBB.
“Kita tahu bersama, selama ini kita punya komitmen bahwa pasukan Indonesia hanya dilibatkan dalam tugas internasional di bawah mandat PBB, bukan mandat-mandat organisasi lain,” ujar Fachrul Razi dalam pertemuan terbatas FPP-TNI di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026).
Selain itu, forum ini juga mengkritisi langkah pemerintah Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace, yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menurut Fachrul Razi, kebijakan ini mencederai sejarah diplomasi Indonesia dan menyinggung solidaritas terhadap Palestina.
“Kalau kita gabung di BoP, betul-betul sangat menyinggung perasaan teman-teman Palestina, padahal kita tahu Palestina adalah negara pertama, salah satu negara pertama yang menghasilkan kemerdekaan Indonesia,” ungkap Fachrul.
“Dan selama ini kita selalu berkomitmen mendukung kemerdekaan Palestina,” lanjutnya.
Lebih jauh, FPP-TNI mencurigai adanya skenario politik tingkat tinggi di balik keputusan ini.
Mereka menduga Presiden Prabowo Subianto sedang dijebak oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil kebijakan yang menabrak konstitusi.
Pelanggaran fatal ini dikhawatirkan sengaja diciptakan sebagai pintu masuk menuju pemakzulan.
Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto bahkan menyoroti adanya potensi pihak yang sengaja menjerumuskan Prabowo untuk mengambil langkah keliru.
“Ada pihak lain yang mungkin membuat Pak Prabowo ini berbuat sesuatu yang melanggar konstitusi karena itu sangat berat akibatnya,” ungkap Tyasno.
“Kalau betul-betul bisa dibuktikan bahwa seorang presiden melanggar konstitusi, akan sangat berbahaya ini bisa menjadi misi untuk penggulingan presiden dari jabatan. Nah ini yang sangat berbahaya,” tambahnya.
FPP-TNI saat ini tengah menyusun draf surat terbuka untuk memperingatkan Presiden secara langsung.
Baca Juga
Mereka mendesak agar setiap keputusan strategis mendapatkan persetujuan DPR dan tidak sekadar menuruti bujukan pihak lain.
Manuver kritis FPP-TNI dilandasi keyakinan bahwa kebijakan strategis negara rentan dipengaruhi kepentingan oligarki dan pihak asing.
Jika peringatan strategis tersebut sama sekali tidak direspons dan pemerintah tetap melanjutkan agenda pengiriman pasukan, FPP-TNI menyatakan siap menempuh jalur ekstra-parlementer sebagai langkah pamungkas.
Sumber: Tirto
Artikel terkait lainnya
