Eros Djarot: Peradaban Bangsa Dirusak, Ekonomi Dikuasai Satu Ras, Hukum Dibeli!
DEMOCRAZY News
24 Februari 2026 6:25 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Budayawan dan seniman senior Eros Djarot menyampaikan kritik keras terhadap kondisi kebangsaan Indonesia dalam wawancara dengan mantan Ketua KPK Abraham Samad di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up yang diunggah Ahad (22/2/2026).
Eros menilai peradaban bangsa telah rusak secara sistematis, kekuatan ekonomi hanya bergeser ke satu kelompok ras tertentu, hukum telah dibeli oleh kekuasaan, dan Indonesia kini adalah bangsa yang kehilangan nilai (nation without values).
Pondasi Bobrok tak Pernah Dibenahi
Eros menggunakan metafora rumah untuk menggambarkan persoalan berulang di Indonesia.
Menurutnya, setiap pergantian rezim hanya mengganti “pintu dan jendela”, sementara fondasi yang bobrok tidak pernah disentuh.
Hal ini berlaku sejak era Orde Lama ke Orde Baru hingga era reformasi.
“Kalau pondasinya dibiarkan, dibangun setinggi apapun, dia tidak akan berubah. Tetap rapuh,” kata Eros. Ia menilai Presiden Prabowo Subianto pun tidak berani mengubah fondasi tersebut, bahkan justru semakin membuka lebar celah yang ada.
Peradaban Dirusak di Era Jokowi, Meritokrasi Dihancurkan
Eros mengungkapkan kemarahannya yang ia sebut bukan bersifat personal, melainkan soal peradaban.
Ia menilai era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi titik di mana etika, moral, dan meritokrasi hancur.
Baca Juga
Salah satu indikasinya adalah pemberian kepercayaan besar kepada putra Jokowi yang dinilai tidak memenuhi ukuran dan takaran yang layak.
“Adab dihilangkan semuanya, semua serba dipantas-pantaskan. Yang seharusnya tidak boleh pun lewat MK dijadikan boleh,” ujar Eros, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden.
Kekuatan Ekonomi Digeser ke Satu Kelompok Ras
Salah satu poin paling tajam yang disampaikan Eros adalah soal konsentrasi ekonomi.
Ia menyebut kekuatan ekonomi nasional secara sistematis hanya digeser ke satu kelompok ras tertentu, yang menurutnya terjadi lebih kentara di era Jokowi melalui berbagai proyek strategis nasional (PSN) dan konsesi yang diberikan kepada segelintir konglomerat.
Ia menegaskan bahwa pernyataannya bukan bentuk rasialisme.
Justru sebaliknya, ia menilai isu rasialisme kerap dijadikan tameng oleh pihak-pihak yang ingin menutup diskusi tentang ketimpangan ekonomi tersebut.
“Rasialisme dijadikan tameng politik mereka. Sedikit saja kita bicara, langsung disikat dengan tuduhan SARA,” tegasnya.
Hukum Hanya Performa, Substansinya Tidak Ada
Eros juga menyoroti hancurnya sistem hukum Indonesia.
Menurutnya, penegakan hukum di Indonesia hanya bersifat performatif, sedangkan substansinya telah lama mati.
Ia mengkritik praktik “makelar kasus” yang menyimpan uang triliunan rupiah, namun tidak ada pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang memberikan maupun menerima suap tersebut.
“Penegakan hukum itu performanya ada, tapi substansinya tidak ada. Yang ada bukan penegakan hukum, tapi pemberantasan — atau lebih tepatnya, pemeliharaan — mafia hukum,” kata Eros.
Ia juga menyinggung pelemahan KPK yang diakui terjadi namun kemudian diingkari oleh pihak yang bertanggung jawab.
Kritik Program MBG: Tujuan Mulia, Implementasi Dipertanyakan
Menanggapi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Prabowo, Eros mengakui tujuan program tersebut mulia. Namun ia mempertanyakan akuntabilitasnya.
Ia menduga adanya kebocoran anggaran yang signifikan, serta mencurigai bahwa pemilik dapur-dapur penyedia MBG merupakan pejabat atau kerabat pejabat — yang menurutnya merupakan konflik kepentingan nyata.
“Tujuannya mulia, supaya anak-anak bergizi, siapa yang tidak setuju? Tapi kalau 30 persen anggarannya menguap, ke mana itu? Harus diaudit,” ujarnya.
Sistem Politik Melahirkan Pemimpin Bermasalah
Eros juga mengkritik sistem politik yang menjadikan uang sebagai satu-satunya kekuatan.
Biaya pemilu yang sangat mahal membuat hanya mereka yang memiliki modal besar — atau yang didanai cukong — yang dapat menembus parlemen maupun jabatan kepala daerah.
Akibatnya, korupsi menjadi keniscayaan struktural bagi para pejabat yang harus mengembalikan “investasi” politik mereka.
“Kenapa banyak kepala daerah terlibat korupsi? Karena mereka perlu modal besar, pergi ke cukong, dan mau tidak mau harus mengembalikannya dengan cara apapun,” jelas Eros.
Kecewa Reformasi, Impian yang Tak Terwujud
Sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam gerakan reformasi 1998, Eros mengaku kecewa mendalam.
Ia merasa pengorbanan dan perjuangannya selama itu tidak membuahkan perubahan seperti yang dibayangkan.
“Lalu buat apa dulu saya mempertaruhkan nyawa, keringat, dan air mata? Ini kan we missed the golden chance,” ungkap Eros dengan nada penuh sesal.
Ia menyatakan bahwa secara pribadi ia bahagia dalam lingkup keluarga, namun tidak bahagia ketika melihat kondisi bangsa — orang-orang di sekitarnya susah mencari kerja dan makan, sementara para penguasa mengklaim Indonesia sebagai bangsa paling bahagia.
‘Nation Without Values’: Pemimpin Utamakan Pimpinan, Bukan Rakyat
Eros menyimpulkan bahwa akar dari semua persoalan adalah hilangnya nilai (values) dalam kehidupan berbangsa.
Baca Juga
Para pejabat, kata Eros, lebih mengutamakan pimpinannya daripada rakyat yang seharusnya mereka layani.
Penjilatan menjadi pijakan dasar budaya birokrasi, sementara guru honorer dibayar Rp300.000 per bulan dan rakyat susah mencari makan.
“Yang diutamakan adalah menyenangkan pimpinannya, bukan menyenangkan rakyatnya. Nation without values mau jadi apa bangsa ini?” pungkas Eros.
Wawancara ini berlangsung dalam suasana bulan Ramadan, dengan Eros menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bukan dilandasi sentimen pribadi, melainkan keprihatinan mendalam terhadap masa depan peradaban bangsa Indonesia.
Baca Juga
Abraham Samad menutup sesi dengan harapan pemaparan Eros dapat mencerahkan masyarakat.
Sumber: JakartaSatu
Artikel terkait lainnya
