EKSKLUSIF! Eks Karyawan Bandara Khusus di Morowali Blak-Blakan: Polisi, Tentara bahkan Bupati Enggak Bisa Masuk
DEMOCRAZY News
3 Desember 2025 4:53 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Keberadaan Bandara Khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah menjadi polemik setelah Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap temuan bandara yang beroperasi secara ilegal tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi.
Polemik ini makin riuh setelah rekaman eks karyawan IMIP mengungkap perubahan izin bandara, alur masuk tenaga kerja asing, dan dugaan penerbangan internasional yang tidak tercatat.
Eks karyawan yang dirahasiakan identitasnya itu mengungkap cerita yang selama bertahun-tahun tidak pernah muncul ke ruang publik. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kawasan tambang nikel tersebut menjadi urgensi yang tak dapat lagi diabaikan.
Karyawan X menjelaskan apa yang menurutnya merupakan fakta paling awal: pembangunan bandara khusus IMIP sejak 2015 dilakukan bukan untuk kepentingan publik, tetapi untuk mempercepat mobilisasi tenaga kerja asing asal Tiongkok.
Karyawan X mengingat dengan jelas masa ketika ia terlibat dalam proses land clearing hingga persiapan pembangunan fasilitas itu.
“Sebenarnya memang bandara itu diniatkan untuk mempermudah mobilisasi para tenaga kerja asing, sekali perjalanan itu rata-rata antara 50 sampai 100 orang setiap hari TKA Cina,” ungkapnya dilansir dari Program ‘Rakyat Bersuara’ di iNews TV, Rabu (3/12/2025) .
Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa apa yang terjadi di bandara khusus milik IMIP merupakan jalur masuk tenaga kerja asing secara massif yang tidak diketahui publik.
Mobilisasi besar-besaran itu dilakukan setiap hari dari Beijing menuju Indonesia melalui bandara-bandara domestik seperti Soekarno-Hatta dan Haluoleo.
Proses ini, menurutnya, berlangsung bertahun-tahun dengan ritme yang tetap, namun berada di luar pengawasan masyarakat maupun pemerintah daerah.
Isu semakin meruncing ketika Karyawan X menguraikan kondisi di dalam kawasan yang sepenuhnya tertutup.
Ia menyatakan bahwa fasilitas IMIP menggunakan sistem keamanan khusus bernama Morowali Security Service (MSS) yang menjadikan kawasan tersebut hampir mustahil diakses publik, termasuk aparat negara.
“Polisi, tentara bahkan bupati pun enggak bisa masuk,” katanya.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang di mana sebenarnya negara berada ketika akses pejabat pemerintahan sendiri pun terhalang oleh sistem keamanan privat sebuah perusahaan.
Lebih dari itu, kesaksian mengenai prosedur evakuasi ribuan TKA setiap kali ada sidak pejabat negara membuat situasi semakin janggal.
Karyawan X menguraikan bagaimana dua pintu gerbang utama memiliki sistem alarm khusus. Ketika ada tamu negara, alarm berbunyi dan seluruh TKA segera dipindahkan ke mes-mes tersembunyi di area hutan.
“Ketika ada kunjungan pejabat sirene bunyi disiapkan shuttle bus ribuan (tenaga kerja asing) bisa digeser langsung ke hutan,” ungkapnya.
Aspek lain yang memperkuat dugaan kejanggalan adalah aktivitas pelabuhan privat IMIP.
Menurut kesaksian Karyawan X, pelabuhan tempat masuknya kontainer-kontainer dari Tiongkok tidak diawasi oleh bea cukai maupun imigrasi.
Ia mengaku melihat secara langsung bagaimana kontainer berisi alat-alat berat, perkakas, hingga produk-produk Tiongkok masuk tanpa satu pun dokumen resmi.
“Pelabuhan privat tidak ada sama sekali bea cukai. Saya lihat sendiri kontainer dibuka, barang-barang dari Cina tanpa bea cukai tanpa imigrasi,” ucapnya.
Baca Juga
Namun dari seluruh kesaksian tersebut, pertanyaan paling penting adalah mengapa Karyawan X bersedia hadir dalam podcast dan membuka informasi yang sensitif ini?
Ia menjelaskan bahwa keputusan untuk berbicara merupakan bentuk tanggung jawab moralnya sebagai seseorang yang telah melihat segala proses tersebut terjadi dari dekat.
Ia mengaku prihatin terhadap nasib masyarakat lokal yang harus menanggung dampak buruk dari aktivitas industri.
“Saya kadang prihatin ya melihat tambang-tambang kita itu dikuasai oleh bukan kita masyarakat bukan merasakan kebahagiaan, mereka menderita,” sambungnya.
Baca Juga
Ia memandang bahwa apa yang terjadi tidak hanya merugikan masyarakat lokal, tetapi juga melemahkan kedaulatan negara.
[VIDEO]
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
