DEMOCRAZY.ID – Dalam sejarah sosial-politik Indonesia, jarang sekali muncul dua tokoh kakak-beradik yang berada di puncak struktur keagamaan dan politik sekaligus.
Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, dan Gus Yaqut, Menteri Agama, adalah dua nama yang seharusnya memancarkan keteduhan pesantren dan karakter moral warisan para kiai.
Namun hari ini, justru kedua nama itu menjadi pusat pusaran kritik, kekecewaan, bahkan kemarahan sebagian umat.
Dua skandal besar—kedekatan Gus Yahya dengan rezim Zionis Israel dan skandal penyelenggaraan haji yang menyeret Gus Yaqut—menjadi cermin tragis dari bagaimana kekuasaan dapat menggerus etika, bahkan pada mereka yang lahir dari keluarga ulama besar.
Gus Yahya dan Gus Yaqut bukan figur sembarangan. Mereka tumbuh di bawah bimbingan para kiai, dibesarkan oleh tradisi pesantren yang menekankan adab, kesederhanaan, keberpihakan kepada kaum lemah, serta prinsip agama sebagai pedoman moral, bukan alat negosiasi politik.
Namun perjalanan hidup mereka menunjukkan ironi yang menyayat: warisan spiritual itu tak cukup menjadi benteng saat keduanya memasuki orbit kekuasaan nasional.
Di satu sisi, legitimasi moral yang mereka bawa menjadi modal berharga—membuka pintu politik, memperkuat jaringan, dan memoles citra pemerintahan.
Tetapi di sisi lain, ketika langkah mereka tergelincir, kekecewaan publik menjadi berlipat ganda: mereka bukan hanya pejabat; mereka adalah “Gus”—gelar yang membawa ekspektasi moral yang sangat tinggi.
Dalam konteks geopolitik, sedikit tindakan yang lebih sensitif bagi umat Islam Indonesia selain sikap terhadap Palestina dan Israel.
Ketika Gus Yahya menunjukkan gestur-gestur kedekatan dengan tokoh-tokoh yang berhubungan dengan rezim Zionis, publik merasakan jarum panas menusuk jantung moralitas NU.
Organisasi yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme, yang selalu berdiri di garis depan pembelaan terhadap kaum tertindas, tiba-tiba dipimpin figur yang melangkah terlalu dekat dengan rezim yang membunuh, mengusir, dan menghapus eksistensi bangsa Palestina.
Bagi banyak orang, itu bukan sekadar langkah diplomasi; itu adalah pengkhianatan terhadap nilai yang dirawat para kiai selama ratusan tahun.
Tragedinya:
Ketua organisasi Islam terbesar di dunia terlihat menjauh dari penderitaan umat Islam yang paling nyata hari ini.
Bertolak belakang secara isu, tetapi sejajar secara moral, skandal yang melibatkan penyelenggaraan haji di bawah kepemimpinan Gus Yaqut memberi luka lain bagi umat.
Dugaan permainan kuota, ketidakberesan layanan, dan potensi penyalahgunaan kewenangan mengoyak rasa percaya masyarakat. Jamaah—kebanyakan orang tua yang menghabiskan tabungan seumur hidup demi satu ibadah sakral—menjadi korban sistem yang tidak transparan.
Kementerian Agama seharusnya menjadi lembaga yang paling suci dari godaan keuntungan; tetapi justru di sinilah kecurigaan publik tumbuh subur.
Tragedinya:
Ibadah yang seharusnya murni dan mulia berubah menjadi ruang komersialisasi dan permainan kepentingan.
NU, dengan seluruh warisan kearifan dan kebijaksanaan para kiai, kini berada dalam tekanan reputasional yang belum pernah sebesar ini. Dua tokoh yang berada di pucuk—dan kebetulan bersaudara—menjadi sumber kegelisahan publik.
Bagi sebagian warga NU, ini bukan semata kesalahan individual, tetapi gejala lebih besar:
terkikisnya jarak antara ulama dan kekuasaan.
Ketika tokoh agama terlalu dekat dengan pusat pemerintahan, maka yang hilang pertama kali adalah suara kebenaran; dan yang muncul justru kompromi, pembenaran, dan pembungkaman nalar kritis.
NU tidak jatuh karena serangan luar, tetapi karena keretakan dari dalam.
Jika kedua kasus ini dianalisis lebih dalam, keduanya sejatinya bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Meski berbeda gawang—Yahya di ranah geopolitik dan diplomasi, Yaqut di ranah pelayanan ibadah—keduanya menunjukkan pola yang sama:
Di era Jokowi, di mana kooptasi kekuasaan terhadap berbagai lembaga sangat kuat, dua bersaudara ini tanpa sadar menjadi simbol paling kasatmata dari proses tersebut: tokoh agama yang kehilangan independensi moralnya.
Kisah Gus Yahya dan Gus Yaqut bukan sekadar drama dua bersaudara.
Ini adalah kisah keruntuhan batas antara agama dan kekuasaan; kisah tentang betapa rapuhnya integritas ketika berada dalam lingkaran politik; dan kisah tentang bagaimana umat merasa ditinggalkan oleh mereka yang seharusnya membela.
Dua putra pesantren ini, yang sejak lahir membawa kehormatan nama besar kiai, justru menjadi simbol tragedi moral di era ketika kekuasaan begitu mudah melahap siapa saja yang mendekatinya.
Mereka adalah pengingat pahit bahwa tidak semua anak ulama akan menjadi penjaga moral umat.
Terkadang, mereka justru menjadi cermin paling jelas tentang bagaimana kekuasaan dapat merusak—bahkan yang lahir dari rumah yang paling mulia.
Sumber: FusilatNews