Dua Alasan Utama Publik ‘Setuju’ Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional
DEMOCRAZY News
9 November 2025 6:13 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan setuju mantan Presiden Soeharto diberi gelar pahlawan nasional.
Hasil survei Intelligence and National Security Studies (INSS) menunjukkan 84,25 persen responden mendukung, sementara 8,17 persen menolak, dan 7,58 persen lainnya ragu-ragu.
Direktur Riset dan Pengembangan INSS Ahmad Rijal menjelaskan, temuan ini menandakan adanya pergeseran cara pandang publik terhadap sejarah bangsa, khususnya terhadap sosok Soeharto.
“Masyarakat melihat Soeharto dari sisi keberhasilan pembangunan dan stabilitas nasional. Kontroversi masa lalu tetap diakui, tetapi tidak lagi menjadi faktor dominan dalam pembentukan persepsi publik,” ujar Rijal dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, 9 November 2025.
Alasan Dukungan dan Penolakan Publik
Survei INSS menunjukkan dua alasan utama masyarakat mendukung gelar pahlawan nasional bagi Soeharto, yaitu:
- Jasa besar dalam pembangunan ekonomi (50,58 persen)
- Upaya menjaga stabilitas nasional (33 persen)
Bidang jasa yang paling diingat publik adalah pertanian dan pangan (33,75 persen) — terutama program swasembada beras, disusul oleh ekonomi nasional (31,25 persen) dan stabilitas politik dan keamanan (30,83 persen).
Sementara itu, kelompok yang menolak penobatan Soeharto umumnya menyoroti isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebesar 7,42 persen, serta pelanggaran HAM sebesar 5,67 persen.
Ahmad Rijal menyebut, 61,08 persen responden berpendapat bahwa kontroversi masa lalu seperti KKN dan pelanggaran HAM tidak menjadi penghalang bagi pemberian gelar tersebut.
“Publik tetap kritis terhadap kekurangan di masa lalu, tetapi mereka mampu memisahkan antara catatan gelap politik dan jasa pembangunan yang konkret,” katanya.
Sebanyak 86,67 persen responden juga menilai pemerintah perlu menilai kembali jasa Soeharto secara objektif dan tanpa kepentingan politik.
“Temuan ini menunjukkan publik tidak menginginkan glorifikasi, tetapi penilaian yang berimbang. Masyarakat ingin sejarah dibaca secara adil, bukan dengan kebencian maupun nostalgia,” imbuhnya.
Lebih lanjut, 56,83 persen responden menilai pihak paling tepat untuk menentukan kelayakan gelar pahlawan nasional adalah kombinasi antara survei publik dan kajian akademik, bukan keputusan sepihak elite politik.
“Publik ingin pemerintah membuka ruang akademik dan sosial agar keputusan semacam ini tidak bersifat politis,” ujar Rijal menegaskan.
Survei bertajuk “Polemik Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Tahun 2025” dilakukan melalui telepon (tele-survey) terhadap 1.200 responden di 38 provinsi seluruh Indonesia, pada periode 1–8 November 2025.
Sumber: Herald
Artikel terkait lainnya
