Drama Kepemimpinan PBNU Memuncak: Zulfa Mustofa Ditunjuk, Gus Yahya Menolak!
DEMOCRAZY News
10 Desember 2025 2:43 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki babak baru yang lebih panas dan mengkhawatirkan.
Penetapan Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU dalam rapat pleno Jakarta, Selasa 9 Desember 2025.
Bukannya membawa ketenangan, justru memicu gelombang kegaduhan yang semakin melebar.
Proses yang seharusnya menjadi solusi atas kekisruhan kepemimpinan malah menjadi pemantik perpecahan baru di tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.
Zulfa Mustofa, yang ditunjuk sebagai Pj Ketum, menyebut kehadiran tokoh-tokoh Syuriyah sebagai tanda keseriusan organisasi menyelesaikan kekacauan.
Yang telah berbulan-bulan menghambat jalannya PBNU.
Namun narasi optimistis ini tidak sejalan dengan realitas di lapangan: mayoritas pihak yang menolak pleno justru berasal dari jajaran Tanfidziyah sendiri.
Termasuk Ketua Umum aktif PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Baca Juga
Zulfa mengklaim rapat pleno berlangsung “lengkap dan sah”, menghadirkan tokoh-tokoh besar, keluarga pendiri NU, serta perwakilan PWNU.
Bahkan ia menyampaikan rencana besar untuk menggelar acara akbar di Gelora Bung Karno pada 31 Januari 2026.
Sebagai simbol “kembalinya PBNU ke kondisi normal”.
Ironisnya, wacana tersebut justru memperkuat kesan bahwa kubu pleno bergerak tergesa-gesa menciptakan legitimasi politik sebelum muktamar 2026.
Baca Juga
Di sisi lain, Gus Yahya menolak mentah-mentah keabsahan pleno tersebut, menegaskan bahwa rapat itu cacat prosedur.
Karena digelar hanya oleh Syuriyah tanpa undangan dari Tanfidziyah.
Menurut AD/ART PBNU, pleno harus diundang oleh dua unsur tersebut secara bersama-sama, bukan satu pihak saja.
Dengan kata lain, seluruh keputusan pleno otomatis tidak sah.
Penolakan Gus Yahya bukan sekadar perbedaan tafsir, tetapi menegaskan adanya perebutan kekuasaan yang semakin terang-terangan di PBNU.
Ia menyebut keputusan ini sebagai langkah sepihak yang berpotensi merusak marwah jam’iyyah, terutama menjelang tahun politik internal menuju Muktamar 2026.
Situasi ini mencerminkan kegentingan organisasi yang selama ini ditutupi narasi persatuan.
Kehadiran tokoh-tokoh ternama di pleno tidak otomatis menunjukkan kohesi.
Tetapi justru menyingkap bahwa faksi-faksi internal PBNU tengah beroperasi secara agresif untuk mengamankan posisi politiknya.
Konflik yang meruncing ini membuat para nahdliyin di akar rumput kian resah.
Bukannya fokus pada penguatan organisasi dan pelayanan umat, energi PBNU kini tersedot pada kisruh tak berkesudahan yang menampilkan citra buruk di mata publik.
Kekisruhan internal PBNU dikhawatirkan berdampak pada agenda besar Jam’iyyah, termasuk konsolidasi menjelang muktamar dan stabilitas struktur daerah.
Baca Juga
Alih-alih selesai, penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum tampaknya menjadi titik awal dari perang legitimasi yang lebih panjang.
PBNU kini berdiri di persimpangan: memilih meredakan konflik demi persatuan.
Atau terjerembap lebih dalam dalam pusaran perebutan kekuasaan yang kian brutal.
Sumber: PojokSatu
Artikel terkait lainnya
