DEMOCRAZY.ID – Kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat.
Kali ini datang dari akademisi Universitas Indonesia, Ronnie H. Rusli, yang menyebut pemerintahan saat ini sebagai yang “paling jelek setelah Orde Baru (Orba)”.
Pernyataan tersebut disampaikan Ronnie dalam unggahan yang menyoroti berbagai program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia secara khusus mempertanyakan aspek transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran program tersebut.
“Penggunaan dana MBG siapa yang audit? Ada publikasi hasil audit dari luar pemerintah saat ini?” ujar Ronnie, mempertanyakan mekanisme pengawasan yang berjalan, Senin (6/4/2026).
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Namun, besarnya anggaran yang digelontorkan membuat program ini tak lepas dari sorotan publik.
Ronnie menilai, hingga saat ini belum terlihat adanya publikasi audit independen dari lembaga di luar pemerintah yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat.
Hal ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana transparansi pengelolaan dana tersebut.
Secara sistem, pengawasan keuangan negara berada di bawah kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lembaga ini memiliki mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk program-program strategis pemerintah.
Selain BPK, pengawasan juga biasanya dilakukan oleh aparat internal pemerintah seperti inspektorat dan badan pengawas di masing-masing kementerian atau lembaga.
Namun demikian, tuntutan agar audit dilakukan secara lebih terbuka dan melibatkan pihak independen terus menguat, terutama untuk program berskala besar seperti MBG.
Hingga saat ini, belum ada laporan resmi yang dipublikasikan secara luas mengenai hasil audit independen penggunaan dana MBG.
Kondisi ini menjadi salah satu alasan munculnya kritik dari berbagai kalangan, termasuk akademisi.
Pernyataan Ronnie H. Rusli menjadi bagian dari dinamika kritik terhadap pemerintahan saat ini.
Di tengah besarnya ekspektasi publik terhadap program-program unggulan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sumber: JakartaSatu