Dokter Tifa Heran, Status Tersangka Eggi Sudjana dan Damai Lubis Batal Hanya karena Sowan Jokowi
DEMOCRAZY News
16 Januari 2026 7:57 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pegiat media sosial yang menjadi tersangka kasus dugaan penyebaran fitnah Ijazah Joko Widodo, Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa heran dengan langkah yang diambil Polda Metro Jaya yang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus yang menjerat Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis
Dengan terbitnya SP3 tersebut, Eggi dan Damai Lubis lepas dari jerat status tersangka
Terbitnya SP3 tersebut hanya berselang beberapa hari usai keduanya bertemu Joko Widodo di Solo
Jokowi diketahui merupakan pelapor dalam perkara yang menjerat Eggi Sudjana dan Damai Lubis
Baca Juga
Tifa memandang keputusan tersebut sebagai tindakan ‘Abuse of Power’
Pasalnya, dia menganggap hukum seperti diperlakukan sesuka pihak tertentu saja.
“Sowannya dua orang Tersangka kepada orang yang mentersangkakan, dan dilanjutkan permintaan restorative justice, yang berujung kepada penetapan SP3 kepada Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, adalah pertunjukan Abuse of Power yang membuat penegakan hukum Indonesia serasa ditendang jauh-jauh ke TPA Bantar Gebang. SP3 terbit, bukan karena kasus tidak layak lanjutkan, tetapi karena sowan,” keluh dokter Tifa dikutip dari akun X pribadinya, Jumat (16/1/2026)
Seperti diketahui, Polda Metro Jaya resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menjerat Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.
Penghentian perkara tersebut ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) setelah para pihak menempuh mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice (RJ).
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imannudin, membenarkan telah diterbitkannya SP3 untuk kedua tersangka tersebut.
“Sudah (terbit SP3),” kata Iman saat dikonfirmasi, Jumat (16/1/2026).
Iman menjelaskan, penyidik mengakomodasi permohonan penyelesaian perkara melalui RJ sebagai bentuk penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak.
“Hukum ditegakkan dalam rangka menghadirkan rasa keadilan dan memberikan kepastian, sekaligus mewujudkan kemanfaatan hukum itu sendiri,” ujarnya.
Dalam penanganan perkara ini, penyidik membagi para tersangka ke dalam dua klaster.
Klaster pertama melibatkan Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.
Sementara klaster kedua mencakup Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Tifauziah Tyassuma alias dr. Tifa.
Sebelumnya, kuasa hukum Presiden Jokowi, Rivai Kusumanegara, telah membenarkan bahwa pihaknya mengajukan mekanisme RJ terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.
Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik dengan menerbitkan SP3.
“Benar, dan sudah terbit SP3 untuk Bang Eggi dan Bang Damai Hari Lubis,” ujar Rivai.
Rivai mengungkapkan, pengajuan RJ dilakukan setelah adanya pertemuan antara Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
Dalam pertemuan tersebut, tercapai kesepahaman yang menjadi dasar penyelesaian perkara di luar proses peradilan.
Dengan diterbitkannya SP3, proses hukum terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dinyatakan resmi dihentikan.
“Betul, Pak Jokowi tidak melanjutkan proses hukum terhadap keduanya,” kata Rivai.
Namun demikian, Rivai menegaskan bahwa penghentian penyidikan melalui RJ hanya berlaku bagi dua tersangka tersebut.
Proses hukum terhadap tersangka lain, baik di klaster pertama maupun klaster kedua, tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Untuk tersangka lain seperti Kurnia Tri Rohyani, Muhammad Rizal Fadillah, dan Rustam Effendi, proses hukumnya masih berlanjut,” ujarnya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga telah mengonfirmasi penerimaan permohonan RJ yang diajukan penasihat hukum pelapor kepada penyidik melalui surat tertanggal Rabu (14/1/2026).
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menegaskan bahwa seluruh tahapan penanganan permohonan RJ dilakukan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga akhirnya penyidik menerbitkan SP3 bagi dua tersangka.
Keputusan ini sekaligus menegaskan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara pidana tertentu, tanpa menghilangkan proses penegakan hukum terhadap pihak lain yang masih harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
Dalam perkembangan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah memastikan bahwa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah asli dan sah.
Kepastian itu disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri setelah penyidik menyita sebanyak 723 item barang bukti dalam proses penyelidikan.
Asep menjelaskan, salah satu barang bukti utama adalah dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menegaskan keabsahan ijazah Jokowi.
Temuan tersebut diperkuat dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri, baik dari aspek analog maupun digital.
“Penyidik telah menyita 723 item barang bukti, termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Ir. H. Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal ini juga diperkuat hasil pemeriksaan Puslabfor Polri,” ujar Asep.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
