Di Balik Tarif 0% dan Surplus Ratusan Triliun: Strategi Sunyi Indonesia Menata Ulang Posisi Global!
DEMOCRAZY News
1 Maret 2026 4:00 am
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pemerhati politik dan ekonomi, Agus M Maksum, menilai kesepakatan perdagangan terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat bukan sekadar soal angka tarif 19 persen atau fasilitas 0 persen bagi ribuan produk strategis.
Menurutnya, yang sedang terjadi adalah reposisi senyap Indonesia dalam peta geopolitik dan ekonomi global yang tengah terfragmentasi.
“Kalau kita hanya berhenti di angka 19% dan 0%, kita sedang melihat papan catur hanya dari satu petak,” ujar Agus dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2026).
Agus mengingatkan, dalam sejarahnya Indonesia pernah berada di tengah tarik-menarik dua blok besar dunia saat Perang Dingin.
Di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia memilih politik bebas aktif—tidak tunduk pada Blok Barat maupun Blok Timur.
Momentum seperti Konferensi Asia Afrika dan lahirnya Gerakan Non-Blok menjadi simbol posisi strategis Indonesia kala itu.
“Bedanya sekarang, Indonesia bukan hanya punya posisi geopolitik, tapi juga leverage ekonomi,” katanya.
Indonesia saat ini memiliki cadangan nikel terbesar dunia, menjadi produsen utama sawit global, serta menguasai mineral kritis untuk baterai dan kendaraan listrik.
Dengan pasar domestik sekitar 280 juta jiwa dan posisi strategis di jalur perdagangan Asia, Indonesia dinilai memiliki daya tawar yang jauh lebih kuat dibanding era 1960-an.
Berdasarkan data yang dipaparkan Agus, pada 2024 ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai sekitar Rp472 triliun, dengan impor Rp170 triliun dan surplus Rp302 triliun.
Untuk 2025, ekspor diproyeksikan naik menjadi Rp583 triliun dan impor Rp185 triliun, sehingga surplus berpotensi mencapai Rp398 triliun.
Tarif yang sebelumnya berada di kisaran 32 persen disebut turun menjadi 19 persen, dengan sekitar 1.800 produk strategis Indonesia memperoleh fasilitas tarif 0 persen.
“Dalam perdagangan global, selisih 5% saja bisa menggeser pangsa pasar. Apalagi 0%. Ketika pesaing membayar tarif dan kita tidak, pasar akan bergerak,” ujarnya.
Dalam skenario realistis 2026, Agus memperkirakan surplus bisa meningkat sekitar Rp40 triliun dibanding baseline.
Dengan efek multiplier 1,4 hingga 1,6, tambahan aktivitas ekonomi bisa mencapai Rp56–64 triliun.
Dalam skenario optimistis, surplus bahkan berpotensi naik Rp64 triliun dengan dampak ekonomi mendekati Rp100 triliun per tahun.
“Itu setara proyek infrastruktur besar nasional. Itu ruang fiskal. Itu daya tawar,” tegasnya.
Terkait kekhawatiran bahwa Indonesia akan semakin tergantung pada impor energi dari Amerika, Agus menyebut impor LPG dari Amerika memang sudah berlangsung lama, bahkan sebelum perjanjian ini ada.
Menurutnya, reposisi alur impor bisa dibaca sebagai penataan ulang tata niaga, bukan semata-mata tekanan sepihak.
“Dalam catur, kadang langkah bukan untuk menyerang langsung, tetapi memperbaiki posisi,” ujarnya.
Agus juga menanggapi kekhawatiran bahwa fasilitas tarif 0 persen bagi produk Amerika akan membanjiri pasar domestik.
Ia menilai tidak semua produk Amerika akan otomatis kompetitif di pasar mass market Indonesia karena struktur biaya produksi yang relatif tinggi.
Di sektor digital, ia menekankan bahwa platform global seperti Google dan Meta Platforms telah lama beroperasi di Indonesia.
Menurutnya, yang terpenting adalah penegakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta penguatan keamanan siber nasional.
“Kebocoran data adalah isu keamanan siber, bukan otomatis bukti kedaulatan dijual,” katanya.
Dalam konteks global yang kembali memanas—dengan aliansi ekonomi baru, sanksi, dan perang tarif—Agus menilai Indonesia memilih duduk di meja perundingan sebagai pemain aktif.
“Berada di meja perundingan bukan berarti tunduk. Bisa jadi itu cara mengganggu dominasi sepihak dari dalam,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kritik terhadap perjanjian tetap penting sebagai mekanisme demokrasi. Namun, menurutnya, strategi nasional harus bergerak lebih cepat daripada sekadar respons emosional.
“Kalau hanya sibuk memotret kekhawatiran, kita menjadi penonton. Kalau bergerak cepat, kita menjadi pemain,” katanya.
Agus menyimpulkan, perjanjian ini bukan hanya soal teks hukum atau jumlah kata dalam dokumen, melainkan bagian dari strategi jangka panjang Indonesia dalam menata ulang posisinya di tengah perubahan global.
“Ini soal posisi, bukan sekadar pasal. Dunia sedang bermain keras, dan Indonesia memilih duduk di papan permainan,” ujarnya.
Menurutnya, di balik tarif 0 persen dan surplus ratusan triliun itu, terdapat strategi sunyi yang tidak selalu tampak di permukaan, tetapi berpotensi menentukan arah ekonomi nasional ke depan.
Sumber: RadarAktual
Artikel terkait lainnya
