Desakan Pemakzulan Prabowo–Gibran Menguat, Pengamat Nilai Konstitusional: Dapat Dijalankan

DEMOCRAZY.ID – Desakan pemakzulan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai mulai menguat di ruang publik.

Hal itu disampaikan pemerhati politik dan kebangsaan, M. Rizal Fadillah, yang menilai opsi tersebut merupakan langkah konstitusional sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Rizal menyatakan, mekanisme pemakzulan telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UUD 1945, sehingga tidak perlu dikhawatirkan akan menimbulkan kekosongan kekuasaan.

Ia menegaskan bahwa proses tersebut memiliki prosedur yang jelas dan dapat dijalankan melalui mekanisme ketatanegaraan.

Baca Juga

GEGER Mobil MBG di Indramayu Lindas Balita Sedang Main, Sang Ibu Tangis Histerius, Begini Kondisi Korban

“Pemakzulan itu konstitusional, sudah diatur syarat dan mekanismenya. Tidak ada kekosongan kekuasaan karena sudah ada aturan tindak lanjutnya,” ujar Rizal dalam keterangannya, Kamis (9/4) di Jakarta.

Ia juga menilai Presiden Prabowo telah menyadari adanya aspirasi pemakzulan dengan merujuk pada pengalaman historis pergantian kepemimpinan nasional, seperti yang dialami Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid.

Dalam pandangannya, terdapat sejumlah alasan yang mendorong munculnya wacana pemakzulan tersebut.

Di antaranya, dugaan ketidakpuasan terhadap proses politik dalam pemilu, ketergantungan pemerintahan saat ini terhadap pengaruh Presiden sebelumnya, serta penilaian bahwa pemerintah dinilai kurang responsif terhadap aspirasi publik.

Baca Juga

Aspek Penting yang Menentukan Slot Online Saat Ini

Selain itu, Rizal juga menyoroti kondisi ekonomi yang menurutnya belum menunjukkan perbaikan signifikan, dengan daya beli masyarakat yang dinilai menurun dan tingkat pengangguran yang masih tinggi di tengah tekanan global.

Ia menilai, kombinasi kepemimpinan saat ini belum mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa.

Oleh karena itu, ia memandang perlunya evaluasi menyeluruh terhadap jalannya pemerintahan.

Meski demikian, wacana pemakzulan merupakan isu serius yang memerlukan pembuktian kuat secara hukum dan politik.

Baca Juga

Respons Menohok Dedi Mulyadi ‘Ditantang’ Wagub Kalbar Jadi Gubernur Bangun Kalbar Pakai Rp 6 Triliun

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, proses tersebut harus melalui tahapan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), hingga keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait pernyataan tersebut.

Sumber: LiraNews

Baca Juga

TGPF Kerusuhan Mei 1998 Kembali Singgung Prabowo dan Sjafrie, Ungkap Fakta Mengejutkan!