Desakan Menguat: Prabowo Subianto Harus “Cuci Gudang” Kabinet, Singkirkan Menteri Titipan Era Joko Widodo!
DEMOCRAZY News
12 April 2026 12:45 pm
.
3 menit membaca
Desakan Menguat: Prabowo Subianto Harus “Cuci Gudang” Kabinet, Singkirkan Menteri Titipan Era Joko Widodo!
Oleh: Andrianto Andri | Penggiat Kebijakan Publik
Publik sudah terlalu lama menelan kekecewaan. Lebih dari satu dekade, arah pemerintahan terasa jauh dari harapan rakyat.
Kritik datang bertubi-tubi, masif, dan nyaring—menandakan ada yang tidak beres dalam tata kelola kekuasaan.
Kini, sorotan tajam mengarah ke kabinet Prabowo Subianto. Banyak kalangan menilai komposisi kabinet saat ini bukanlah cerminan aspirasi rakyat, melainkan kompromi politik yang sarat “dagang sapi” dengan rezim sebelumnya, yakni era Joko Widodo.
Baca Juga
Sejumlah menteri yang masih bercokol justru membawa beban masa lalu—rekam jejak kinerja yang dipertanyakan, bahkan dianggap gagal.
Publik melihat aroma kuat “menteri titipan” yang lebih merepresentasikan kepentingan politik lama ketimbang agenda perubahan.
Lebih jauh, beberapa nama yang kini duduk di lingkar kekuasaan pernah berada di barisan yang mendorong wacana kontroversial perpanjangan masa jabatan presiden.
Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, hingga Muhaimin Iskandar, tercatat aktif menggulirkan ide “tiga periode”—sebuah manuver yang oleh banyak pihak dianggap sebagai ancaman terhadap konstitusi.
Baca Juga
Dari sini, pertanyaan mendasar muncul: bagaimana mungkin figur-figur dengan rekam jejak seperti itu tetap dipercaya mengelola negara?
Kinerja pun tak berbicara banyak. Di tengah dinamika global yang penuh gejolak, publik tidak melihat adanya mitigasi yang kuat.
Kebijakan berjalan tanpa arah yang jelas, bahkan cenderung reaktif dan minim terobosan.
Ambil contoh Zulkifli Hasan. Saat menjabat Menteri Perdagangan, kebijakan impor yang masif justru menghantam industri dalam negeri, terutama sektor tekstil.
Aroma persoalan pun sempat mencuat, mulai dari dugaan praktik KKN hingga kebijakan yang merugikan pelaku industri nasional.
Rekam jejak masa lalu pun tak luput dari sorotan. Saat menjadi Menteri Kehutanan, namanya sempat dikaitkan dengan isu alih fungsi hutan, bahkan mendapat kritik tajam dari aktor internasional Harrison Ford terkait kerusakan kawasan konservasi.
Dengan beban seperti itu, wajar jika muncul desakan: sudah saatnya ia mundur. Bukan hanya demi etika, tapi demi kepentingan pemerintahan yang lebih bersih dan kredibel.
Hal serupa juga mengarah ke Airlangga Hartarto. Kinerjanya di sektor ekonomi dinilai belum mampu menjawab tantangan struktural.
Ditambah lagi, bayang-bayang persoalan hukum yang sempat mencuat membuat posisinya semakin sulit dipertahankan secara moral maupun politik.
Tak berhenti di situ, Erick Thohir pun ikut menjadi sorotan. Kinerja BUMN selama masa jabatannya dinilai belum menunjukkan transformasi signifikan.
Bahkan muncul kritik terkait praktik kekuasaan yang dianggap sarat konflik kepentingan.
Sementara itu, sejumlah menteri lain justru tenggelam—minim gaung, minim capaian.
Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pariwisata, misalnya, lebih sering menjadi bahan kritik ketimbang sumber solusi.
Semua ini bermuara pada satu kesimpulan: kabinet saat ini butuh perombakan total.
Ini bukan sekadar reshuffle biasa. Ini soal keberanian politik. Prabowo Subianto dituntut mengambil langkah tegas—memutus ketergantungan pada bayang-bayang kekuasaan lama, dan membersihkan kabinet dari figur-figur yang tak lagi relevan.
Jika tidak, kepercayaan publik akan terus terkikis.
Momentum masih ada. Tapi waktunya tidak banyak.
Cuci gudang kabinet—sekarang, atau kehilangan dukungan rakyat. ***
Artikel terkait lainnya
