Deretan 5 Kasus Pungli dan Korupsi Bantuan Bencana di Indonesia yang Bikin Publik Naik Darah, Nomor 3 Paling Edan!
DEMOCRAZY News
3 Desember 2025 3:56 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Dugaan pungli password WiFi Starlink untuk korban banjir di Sumatra Utara kini menjadi sorotan publik.
Meski layanan itu secara resmi telah digratiskan oleh Starlink bagi warga terdampak, muncul laporan warga yang dimintai bayaran.
Publik pun geram, namun faktanya, kejadian seperti ini ternyata bukan pertama kali terjadi.
Sejarah mencatat, Indonesia beberapa kali diguncang kasus pungli atau penyelewengan bantuan ketika bencana melanda.
Baca Juga
Berikut lima kasus paling menonjol yang menunjukkan bagaimana bantuan kemanusiaan kerap dimanfaatkan oknum demi keuntungan pribadi.
1. Korupsi Dana Tsunami Aceh (2004–2010)
Tsunami Aceh 2004 adalah bencana terbesar dalam sejarah Indonesia. Namun di balik gelombang bantuan internasional yang mengalir.
KPK mencatat puluhan kasus korupsi dalam penggunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi.
Modusnya bermacam-macam mark up pembangunan rumah korban, proyek fiktif, hingga penggelapan anggaran rehabilitasi infrastruktur.
Laporan KPK menyebut bahwa kerugian negara mencapai triliunan rupiah.
Skandal ini menjadi salah satu contoh paling kelam bagaimana bencana justru berubah jadi lahan korupsi.
2. Korupsi Bansos Covid-19 oleh Pejabat Tinggi (2020)
Saat pandemi Covid-19 melanda, jutaan orang kehilangan pekerjaan dan bergantung pada paket bantuan sosial.
Namun publik terkejut ketika KPK mengungkap korupsi besar yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara.
Ia menerima fee dari setiap paket sembako, sehingga nilai korupsi mencapai puluhan miliar rupiah.
Kasus ini memicu kemarahan besar karena dilakukan saat masyarakat sedang berada dalam masa paling terpuruk.
Skandal ini menjadi bukti bahwa bahkan di masa krisis nasional, masih ada pejabat yang mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat.
3. Pungli Bantuan Gempa Palu & Donggala (2018)
Setelah gempa dan tsunami Palu-Donggala, muncul laporan pungli terhadap warga yang ingin mendapatkan rumah bantuan.
Warga mengaku diminta membayar antara Rp500 ribu hingga Rp1 juta agar nama mereka “dipastikan masuk”.
Kasus ini cukup besar hingga mendapat perhatian langsung dari KPK, yang akhirnya turun memberikan supervisi.
Publik mengecam keras, mengingat banyak warga Palu yang kehilangan keluarga dan rumah, tetapi masih harus berhadapan dengan pungli.
4. Skandal Bantuan Lombok Pascagempa (2018–2019)
Gempa Lombok memicu kerusakan luar biasa. Pemerintah memberikan bantuan dana untuk membangun rumah tahan gempa.
Namun banyak laporan bahwa sejumlah oknum pendamping meminta “uang administrasi” kepada warga agar proses pencairan bantuan dipercepat.
Nominal pungutan bervariasi, mulai dari Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta.
Beberapa oknum akhirnya diproses hukum.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana kesempatan untuk mengambil keuntungan selalu muncul ketika bantuan tidak diawasi ketat.
5. Pungli Bantuan Pengungsi Sinabung (2013–2017)
Letusan Gunung Sinabung memaksa ribuan warga mengungsi selama bertahun-tahun. Di tengah keterbatasan itu, muncul laporan pungli terhadap logistik dan bantuan daging.
Beberapa laporan menyebut adanya oknum yang menahan bantuan, atau mengatur pembagian agar mendapatkan keuntungan pribadi.
Meski tidak selalu terbukti secara hukum, banyak saksi dan warga yang menceritakan pola serupa bantuan datang, tapi tidak sampai sepenuhnya ke tangan korban.
Deretan kasus ini menunjukkan pola yang sama ketika bencana datang, selalu ada oknum yang mencoba mengambil kesempatan dari penderitaan orang lain.
Karena itu, dugaan pungli password Starlink meski masih perlu pembuktian tetap penting untuk diselidiki.
Bukan hanya soal WiFi atau Rp20 ribu, tetapi tentang memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Sumber: PojokSatu
Artikel terkait lainnya
