Demi Redam Inflasi, Prabowo Minta Menu Telur Ayam MBG ‘Diganti’ Telur Puyuh
DEMOCRAZY News
21 November 2025 3:24 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan arahan strategis terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan digulirkannya.
Arahan tersebut berfokus pada penyesuaian bahan pangan utama dalam menu program tersebut.
Khususnya, penggunaan telur ayam diminta untuk sementara dikurangi dan diganti dengan komoditas lain.
Penggantian ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk menjaga stabilitas harga pangan di pasar nasional.
Komoditas telur ayam akan disubstitusi dengan daging sapi atau telur puyuh. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi langkah antisipatif terhadap potensi lonjakan harga.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menyampaikan arahan ini di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis.
Menurut Nanik, instruksi Presiden Prabowo ini bertujuan khusus untuk mengantisipasi peningkatan permintaan telur menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Lebaran, yang kerap memicu inflasi harga.
Antisipasi Gejolak Harga Pangan Menjelang Nataru
Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti telur ayam dengan telur puyuh atau daging sapi dalam program MBG merupakan respons terhadap potensi gejolak harga pangan.
Permintaan telur ayam secara historis cenderung meningkat signifikan menjelang hari raya keagamaan seperti Nataru dan Lebaran. Peningkatan permintaan ini seringkali berujung pada kenaikan harga yang membebani masyarakat.
Nanik S. Deyang menjelaskan bahwa Presiden Prabowo secara langsung menyampaikan kekhawatirannya mengenai kondisi pasar.
“Tadi Pak Presiden pesan, ‘wah, ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru nih, kemudian Lebaran. Nanti, mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi, tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh’,” ujar Nanik menirukan pernyataan Presiden Prabowo.
Gejala kenaikan harga pangan, khususnya pada komoditas daging ayam, telur, dan buah, mulai terdeteksi di lapangan.
Meskipun kenaikan saat ini masih tergolong kecil, tanda-tanda awal inflasi sudah mulai terlihat.
Oleh karena itu, kebijakan substitusi bahan pangan ini menjadi langkah proaktif pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.
Strategi BGN untuk Kemandirian Pangan Nasional
Selain mengatur substitusi bahan pangan dalam program MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) juga mempercepat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Upaya ini ditujukan untuk mencapai kemandirian bahan baku MBG secara berkelanjutan.
Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi landasan hukum yang kuat untuk percepatan ini.
Kemandirian bahan baku menjadi krusial agar program MBG tidak terlalu bergantung pada fluktuasi pasar.
BGN berupaya membangun ekosistem produksi pangan yang kuat dari hulu ke hilir. Hal ini mencakup peningkatan produksi lokal dan distribusi yang efisien.
Koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak diharapkan mampu menciptakan rantai pasok yang lebih stabil dan terjangkau.
Dengan demikian, program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal tanpa terganggu oleh lonjakan harga komoditas pangan. Ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Dukung Produksi Pangan
Untuk mendukung kemandirian bahan baku program MBG, BGN menjalin kerja sama erat dengan berbagai institusi.
TNI Angkatan Darat akan menggerakkan Komando Distrik Militer (Kodim) di seluruh Indonesia untuk aktif menanam sayur dan beternak ayam. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan pasokan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
Kementerian Koperasi juga turut berperan dengan menyiapkan pembiayaan awal hingga Rp300 miliar.
Dana ini dialokasikan untuk koperasi yang bergerak di bidang penanaman buah, sayur, dan pengembangan peternakan.
Dukungan finansial ini bertujuan untuk memberdayakan koperasi sebagai tulang punggung produksi pangan di tingkat lokal.
Tidak hanya itu, BGN juga berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menggerakkan bupati dan wali kota.
Mereka didorong untuk memanfaatkan lahan kosong di tingkat RT/RW sebagai area produksi pangan.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dan optimalisasi sumber daya lahan yang ada.
Terakhir, untuk memudahkan pasokan ke Sistem Penyediaan Pangan Gizi (SPPG), kelompok tani yang belum memiliki koperasi akan didorong membentuk usaha dagang bersama.
Pembentukan usaha dagang ini bertujuan agar mereka dapat terhubung langsung ke rantai penyediaan MBG, memastikan pasokan yang stabil dan harga yang lebih baik bagi petani.
Sumber: Merdeka
Artikel terkait lainnya
