Ekonomi

Darah Nenek Saudah Bikin DPR Murka, Mafia Tambang Ilegal Pasaman Terancam Dibabat Habis!

DEMOCRAZY.ID – Jeritan pilu seorang lansia dari pedalaman Pasaman, Sumatera Barat, kini menggema hingga ke ruang rapat parlemen di Senayan, Jakarta. Kasus dugaan penganiayaan brutal terhadap Nenek Saudah, seorang perempuan renta yang berani menolak aktivitas tambang ilegal, telah menyulut amarah para wakil rakyat dan memicu desakan keras untuk membongkar praktik lancung yang merusak lingkungan tersebut. […]

. 1 minggu yang lalu

Gus Yahya Buka Suara: Tambang Jadi ‘Biang Kerok’ Kisruh di Tubuh PBNU?

DEMOCRAZY.ID – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, memberikan pernyataan terbuka terkait gejolak internal yang sempat melanda organisasinya. Gus Yahya mengakui bahwa persoalan pengelolaan tambang menjadi salah satu faktor pemicu konflik di tubuh PBNU. “Mungkin memang tambang menjadi salah satu faktor, tapi pastinya bukan satu-satunya. Isu yang […]

. 2 minggu yang lalu

Kata Bappenas: MBG Lebih Mendesak Ketimbang Pembukaan Lapangan Kerja!

DEMOCRAZY.ID – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menekankan soal pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Rachmat mengaku pernah diminta untuk membandingkan program MBG dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, ia menilai keduanya sama-sama penting, namun MBG lebih mendesak untuk dijalankan. “Pada waktu saya […]

. 2 minggu yang lalu

Gila! Ada Karyawan Punya Rekening Rp 12 Triliun, Skandal Ini Dibongkar PPATK

DEMOCRAZY.ID – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat sepanjang 2025 menghasilkan 173 hasil analisis, 4 hasil pemeriksaan dan 1 informasi terkait sektor fiskal. Nilai transaksi yang dianalisis mencapai Rp 934 triliun. Dari hasil analisis hingga pemeriksaan di sektor fiskal tersebut, PPATK mengungkapkan adanya satu temuan signifikan di sektor perdagangan tekstil. Ada pihak-pihak tertentu […]

. 2 minggu yang lalu

Auriga Nusantara: Pencabutan Izin 28 Perusahaan Hanya “Pura-Pura”!

DEMOCRAZY.ID – Direktur Penegakan Hukum Auriga Nusantara, Roni Saputra, mengkritik keras langkah pemerintah yang mengumumkan pencabutan izin 28 perusahaan pascabencana longsor di Sumatra dan Aceh. Menurutnya, pencabutan tersebut hanya bersifat administratif dan justru memperbolehkan perusahaan tetap beroperasi. “Tiba-tiba ada pencabutan, sudah kita amini pencabutan, eh diperbolehkan beroperasi. Mestinya ada pelanggaran pidana, tapi enggak diproses, enggak […]

. 2 minggu yang lalu

Istana Tak Masalah Perusahaan Yang Dicabut Izinnya Masih Beroperasi di Sumatera, Loh Kok Gitu?

DEMOCRAZY.ID – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tak masalah ada sejumlah perusahaan di Sumatera yang masih beroperasi meski izin usahanya sudah dicabut oleh pemerintah imbas bencana Sumatera. Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pencabutan izin dan proses penegakkan hukum terhadap 28 perusahaan itu tidak menggangu kegiatan ekonomi masyarakat setempat. “Bahwa masih ada beberapa, atau […]

. 3 minggu yang lalu

INFO! Proyek Peternakan Ayam Rp20 T Danantara Mulai Dibangun 28 Januari 2026

DEMOCRAZY.ID – Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menyatakan, akan membangun 12 unit pabrik peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi, dengan nilai investasi mencapai Rp20 triliun, mulai 28 Januari 2026 mendatang. Adapun pendanaan proyek tersebut berasal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Amran mengatakan, proyek pembangunan pabrik peternakan ayam itu akan […]

. 3 minggu yang lalu

JATAM: Negara Lindungi Korporasi ‘Terafiliasi Elite’ di Balik Bencana Sumatra!

DEMOCRAZY.ID – Pencabutan izin 28 perusahaan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dinilai Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) tidak menyentuh akar persoalan kejahatan lingkungan dan kemanusiaan di Sumatra. Kebijakan tersebut dianggap sebagai langkah reaktif yang sarat kepalsuan politik karena tidak disertai penegakan hukum pidana maupun perdata terhadap korporasi pelaku perusakan lingkungan. Berdasarkan pembaruan data Badan Nasional […]

. 3 minggu yang lalu

Jangan Kaget! Intip Gaji Fantastis Thomas Djiwandono Keponakan Prabowo Jika Menjadi Deputi Gubernur BI

DEMOCRAZY.ID – Keponakan Presiden Prabowo Subianto sekaligus wakil menteri keuangan, Thomas Djiwandono, masuk calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Selain Thomas Djiwandono, ada dua nama lagi yang diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu Dicky Kartikoyono dan Solikin M Juhro. Bursa calon Deputi Gubernur BI membuat banyak mata tertuju pada jabatan itu, terutama mengenai gajinya. […]

. 3 minggu yang lalu

WALHI Bongkar 9 Juta Ha Sawit Tak Bayar Pajak, Langsung Setor ke Jokowi?

DEMOCRAZY.ID – Selama satu dekade pemerintahan Joko Widodo, sektor kelapa sawit kerap dipuji sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Namun di balik narasi pertumbuhan, temuan mengejutkan justru datang dari organisasi lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) berulang kali menyampaikan bahwa sekitar 9 juta hektare kebun sawit di Indonesia tidak membayar kewajiban pajak secara semestinya. Menurut WALHI, […]

. 3 minggu yang lalu
Lihat Postingan Lainnya