Ekonomi

INFO! Bos BGN Umumkan Setiap Dapur MBG Bakal Terima Rp 500 Juta/Hari

DEMOCRAZY.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) membawa pola baru dalam tata kelola anggaran negara melalui mekanisme penyaluran dana yang langsung menyentuh bawah tanpa melalui pemerintah daerah. Sebanyak 93% dari total anggaran BGN disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan dari total anggaran Rp 268 triliun, kurang […]

. 4 minggu yang lalu

Alhamdulillah! Yayasan Didirikan Presiden Prabowo Ikut ‘Proyek MBG’

Alhamdulillah Yayasan Didirikan Presiden Prabowo Ikut Proyek MBG Oleh: Yunus Hanis Syam | Pemerhati Politik dan Sosial Alhamdulillah. Negeri ini memang penuh kejutan yang menenteramkan batin. Ketika rakyat kecil masih sibuk menghitung harga beras dan cabai, kabar menggembirakan datang dari jagat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu dapur program tersebut ternyata dikelola oleh Yayasan […]

. 4 minggu yang lalu

Kenapa SPPG Membagikan Uang ke Anak-Anak?

Kenapa SPPG Membagikan Uang ke Anak-Anak? Jawabannya sederhana sekali: Karena rakyat Indonesia itu memang begitulah. Kasih uang 10.000, beres, rakyat lupa dgn menu berminggu-minggu, berbulan-bulan yg entahlah. Kasih amplop, kaos, sembako, bansos saat pemilu, rakyatnya lupa 5 tahun gaji rendah, nyari kerja susah, dll dsbgnya. Bahagiaaa banget. Duh Rabbi, hanya orang bodoh yg takjub saat […]

. 1 bulan yang lalu

GEMPAR! Menag Usul Zakat ‘Dikelola’ Pemerintah Seperti Zaman Nabi Dulu, Tuai Pro-Kontra

DEMOCRAZY.ID – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menekankan pentingnya pengelolaan zakat di Indonesia. Ia mengimbau sebaiknya zakat disentralisasikan atau dikelola oleh pemerintah langsung. Umar menyampaikan jumlah pemberi dan penerima manfaat zakat cenderung terus bertambah. Dengan demikian, pengelolaan tersebut diharapkan dapat membuat pendistribusian zakat lebih terbuka dan tepat sasaran. “Karena saat ini makin banyak penerima zakat. […]

. 1 bulan yang lalu

Waduh! China ‘Jengah’ Kesepakatan Prabowo-Trump, Mau Cabut Investasi di Indonesia?

DEMOCRAZY.ID – Pemerintah China memberikan respons resmi terkait kesepakatan perdagangan resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang baru saja ditandatangani oleh Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Sorotan utama Beijing tertuju pada poin kesepakatan di mana Indonesia berkomitmen untuk menyelaraskan kebijakan pembatasan impornya dengan kebijakan yang diambil oleh Washington terhadap negara ketiga. Juru Bicara Kementerian […]

. 1 bulan yang lalu

Buntut Kontroversi “Cukup Aku WNI”, LPDP Hitung Refund Beasiswa AP Suami Mbak DS Plus Bunga, Jumlahnya Mencengangkan!

DEMOCRAZY.ID – Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) saat ini tengah melakukan proses audit mendalam untuk menentukan nilai total pengembalian dana beasiswa yang harus dibayarkan oleh alumni berinisial AP. Langkah tegas ini diambil menyusul polemik di media sosial yang melibatkan istri AP, yakni Dwi Sasetyaningtyas (DS), yang dinilai telah merendahkan martabat bangsa melalui unggahan terkait kewarganegaraan […]

. 1 bulan yang lalu

Demokrat Curigai Ada ‘Gerombolan Pemain’ Impor Mobil Pikap India di Agrinas

DEMOCRAZY.ID – Politikus Partai Demokrat, Rommi Irawan, melontarkan kecurigaan keras terhadap arah kebijakan dan manuver bisnis di tubuh Agrinas. Ia mempertanyakan apakah ada “gerombolan” lama pemain impor beras dan gula yang kini beralih sektor setelah ruang impor pangan makin diperketat. Menurut Rommi, jangan sampai setelah tidak lagi leluasa bermain di komoditas beras dan gula, para […]

. 1 bulan yang lalu

Rp2,2 Triliun Mengalir ke Bhayangkari, ICW Desak KPK Bongkar ‘Skema’ Dapur MBG Polri!

DEMOCRAZY.ID – Indonesia Corruption Watch (ICW) resmi melayangkan surat kepada Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (24/2/2026). Dalam surat tersebut, ICW mendesak KPK melakukan monitoring, pemantauan, serta kajian menyeluruh terhadap skema pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Permintaan ini merujuk pada mandat hukum KPK sebagaimana diatur […]

. 1 bulan yang lalu

Tambang Ilegal dan Denda Rp500 Miliar: “Sinetron Politik” di Balik Airmata Sherly Tjoanda

DEMOCRAZY.ID – Di tengah puja-puji atas lonjakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, publik dikejutkan oleh babak lain yang jauh lebih getir: polemik tambang ilegal di kawasan hutan lindung yang menyeret nama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Di satu sisi, angka-angka makro berbicara tentang investasi, hilirisasi, dan triliunan rupiah yang berputar. Di sisi lain, muncul denda Rp500 […]

. 1 bulan yang lalu

Dari BoP sampai Perjanjian Dagang: Lawatan Prabowo ke AS Dianggap Tabrak Konstitusi, Ini Alasannya!

DEMOCRAZY.ID – Akademisi Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai aktivitas Presiden Prabowo Subianto di Amerika Serikat telah melangar Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Ativitas yang dimaksud ialah ihwal sejumlah penandatangan kesepakatan yang dibuat Prabowo baik di Board of Peace (BoP) maupun perjanjian dagang Amerika Serikat (AS)-Indonesia yang diteken Prabowo dan Presiden AS Donald Trump di […]

. 1 bulan yang lalu
Lihat Postingan Lainnya