DEMOCRAZY.ID – Hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinilai belum tentu akan berjalan mulus hingga 2029.
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi membaca adanya potensi “pecah kongsi” jika kalkulasi politik menjelang Pilpres 2029 tidak berjalan sesuai ekspektasi kedua belah pihak.
Burhanuddin menyoroti satu titik krusial: kursi calon wakil presiden pendamping Prabowo pada periode kedua.
Menurutnya, kursi tersebut hanya satu, sementara peminatnya banyak.
Jika Prabowo memilih figur lain dan tidak lagi menggandeng Gibran Rakabuming Raka, Jokowi disebut memiliki alasan politik untuk mencari opsi berbeda.
“Kalau paket Prabowo–Gibran tidak terjadi, jangan salahkan kalau Jokowi dan PSI mencari opsi lain,” ujar Burhanuddin, menggambarkan logika politik yang mungkin berkembang.
Ia menjelaskan, konstelasi Pilpres 2029 akan jauh lebih cair setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan presidential threshold nol persen.
Artinya, setiap partai yang lolos sebagai peserta Pemilu 2029 berhak mengajukan pasangan capres-cawapres, termasuk partai baru.
Selain aturan main, faktor elektabilitas Prabowo sebagai presiden petahana juga menjadi penentu.
Saat ini, elektabilitas Prabowo masih tertinggi, namun belum menyentuh angka dominan di atas 50 persen.
Burhanuddin menilai isu ekonomi—seperti daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, dan ekspansi usaha—menjadi catatan yang memengaruhi persepsi publik.
Situasi tersebut membuka peluang munculnya tokoh-tokoh alternatif.
Sejumlah nama, seperti Dedi Mulyadi, Anies Baswedan, hingga Gibran Rakabuming Raka, disebut mulai muncul dalam simulasi survei, meski belum tentu maju sebagai capres.
Burhanuddin menegaskan, sinyal “Prabowo–Gibran dua periode” yang sempat disampaikan Jokowi hanyalah ekspektasi politik, bukan jaminan.
Jika ekspektasi itu tidak terpenuhi, manuver politik dari berbagai pihak dinilai sangat mungkin terjadi.
Dengan threshold nol persen dan banyak kepentingan yang bertemu di satu kursi cawapres, Burhanuddin memprediksi Pilpres 2029 akan berlangsung lebih cair, terbuka, dan penuh negosiasi politik.
Sumber: Herald