BUMN Karya ‘Sakit’ Akibat Syahwat Infrastruktur Era Erick Thohir
DEMOCRAZY News
27 Maret 2026 7:51 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Alih-alih meraup untung sebagai lokomotif pembangunan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi atau BUMN Karya justru terjebak dalam kubangan utang dan kerugian sistemis.
Pangkal persoalannya: mereka dipaksa keluar dari ‘khittah’ bisnisnya demi memenuhi ambisi pembangunan pemerintah era sebelumnya.
Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai kondisi BUMN Karya saat ini sangat menyedihkan.
Menurutnya, perusahaan konstruksi yang sejatinya bergerak di bidang jasa pembangunan, kini dipaksa memikul beban berat sebagai investor sekaligus operator infrastruktur yang kurang perhitungan.
“Kasus yang dialami oleh BUMN Karya ini memang menyedihkan. Mereka dipaksa keluar dari kodratnya untuk menjalankan hasrat pemerintah membangun infrastruktur yang kurang perhitungan,” tegas Herry saat dihubungi di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Warisan ‘Kacau’ dan Beban Utang Menahun
Herry lalu membedah akar masalah yang terjadi di Kementerian BUMN. Secara lazim, BUMN Karya bertugas membangun konstruksi dan menerima bayaran setelah proyek selesai. Namun, fakta di lapangan justru berbalik 180 derajat demi mengejar target pembangunan fisik.
“Mereka diminta membiayai proyek dan berperilaku seperti investor. Akhirnya, proyek ditutup dengan utang yang menjadi beban di kemudian hari. Setelah proyek jadi, seperti Jalan Tol Trans Sumatera, mereka dipaksa lagi menjadi operator. Inilah yang membuat semuanya kacau, dan pangkalnya ada di Kementerian BUMN era Erick Thohir,” tuturnya tajam.
Kini, tata kelola yang dianggap buruk itu menjadi ‘warisan panas’ bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kewajiban keuangan yang menumpuk membuat Badan Pengelola (BP) Danantara dan pemerintah pusat harus memutar otak ekstra keras.
Herry juga menyoroti proses konsolidasi BUMN Karya yang hingga kini belum tuntas karena sebagian posisi strategis masih diisi oleh gerbong lama.
Titah Keras Prabowo: Siap-siap Dipanggil Kejaksaan!
Presiden Prabowo Subianto nampaknya sudah habis kesabaran melihat kinerja BUMN yang melenceng dari fungsinya sebagai alat kemakmuran rakyat.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan tidak akan menoleransi praktik yang merugikan bangsa dan rakyat.
“Saya ingatkan siapapun, terutama yang mengelola kekayaan rakyat, jagalah kehormatan dan keselamatan rakyat. Kalau kau meneruskan praktik-praktik yang merugikan bangsa, pemerintah akan gunakan segala kekuatan tanpa pandang bulu,” ujar Presiden Prabowo di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/3/2026).
Visi besar Prabowo jelas: menjadikan BUMN sebagai alat pemerataan ekonomi, bukan sekadar ‘menara gading’ bagi para pejabatnya.
Tak hanya sekadar teguran, Prabowo bahkan mengancam akan menyeret para pimpinan BUMN terdahulu ke ranah hukum jika terbukti melakukan penyimpangan.
“Pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab, jangan enak-enak saja kau. Siap-siap kau dipanggil Kejaksaan,” tegas Prabowo dalam Rakornas Kepala Daerah di SICC Sentul, beberapa waktu lalu.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pembersihan besar-besaran di tubuh BUMN bukan lagi sekadar wacana, melainkan agenda utama untuk menyelamatkan aset negara.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
