DEMOCRAZY.ID – Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Syafruddin Karimi, menilai wajah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini masih kuat mencerminkan gaya tata kelola era Erick Thohir.
Pola lama yang mengutamakan konsolidasi dan ekspansi masih menyisakan masalah pada profitabilitas.
Syafruddin mencatat tiga hal utama yang menjadi jejak Erick.
Pertama, kelanjutan restrukturisasi portofolio dan rencana merger BUMN Karya.
Kedua, dominasi penugasan negara pada proyek strategis yang membuat BUMN terlihat aktif namun lemah secara arus kas.
Ketiga, narasi transformasi yang dinilai belum menyentuh akar masalah.
“Jadi, tampilan BUMN saat ini masih membawa warisan Erick yakni lebih terstruktur, lebih terkonsolidasi, dan lebih agresif secara korporasi. Masalahnya, warisan itu juga masih menyisakan pola lama, yaitu proyek besar, beban besar, dan hasil yang tidak selalu sehat,” ujar Syafruddin, Jumat (27/3/2026).
Kondisi sekarang dianggap sebagai masa transisi menuju standar tata kelola yang lebih disiplin di bawah kendali Danantara dan Presiden Prabowo.
Syafruddin menyebut Prabowo menuntut BUMN dikelola lebih efisien dan bersih dari korupsi.
“Jika reset ini berjalan serius, wajah BUMN akan berubah dari korporasi yang sibuk membangun menjadi korporasi yang juga kuat dalam laba, arus kas, akuntabilitas, dan integritas,” tegasnya.
Secara data, kinerja BUMN di era Erick memang mencatatkan hasil beragam.
Di satu sisi, ada perbaikan agregat dengan total aset mencapai Rp10.402 triliun pada 2023 dan laba bersih Rp327 triliun.
Sebanyak 20 BUMN bahkan masuk daftar Fortune Southeast Asia 500 tahun 2024.
Namun, angka-angka tersebut tidak bisa menutupi persoalan kronis pada sejumlah perusahaan negara, khususnya di sektor konstruksi.
“Di sisi lain, angka agregat itu tidak menutup masalah serius pada sejumlah BUMN karya yang tetap menanggung rugi, arus kas lemah, dan utang tinggi sampai 2025. Rencana penggabungan tujuh BUMN karya menjadi tiga juga menunjukkan bahwa model bisnis lama belum sehat,” tutur Syafruddin.
Syafruddin juga menyoroti keselarasan tata kelola era Erick dengan Asta Cita Prabowo.
Meski membawa agenda transformasi, ia menilai warisan Erick belum sepenuhnya memenuhi standar integritas dan efisiensi yang diminta pemerintahan saat ini.
“Akan tetapi, jika Asta Cita menuntut pemerintahan bersih, efisiensi anggaran, pemberantasan korupsi, dan tata kelola yang kuat, maka warisan BUMN era Erick jelas belum memenuhi standar itu secara utuh,” kata dia.
Menurutnya, apa yang terlihat pada BUMN hari ini barulah fondasi awal yang belum tuntas, bukan sebuah model tata kelola yang sudah final.
“Artinya, masalah BUMN hari ini lebih tepat dibaca sebagai fondasi transformasi yang belum selesai, bukan sebagai model tata kelola yang sudah matang dan final,” pungkasnya.
Sumber: Inilah