Bukannya Dibela, Golkar Malah Tuding Ada Kepentingan Jusuf Kalla Yang Terganggu Sehingga Tebarkan Isu Chaos
DEMOCRAZY News
11 April 2026 4:45 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Ruang publik kembali memanas seiring munculnya pernyataan kontroversial dari mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), yang memprediksi potensi terjadinya kekacauan atau “chaos” pada periode Juli–Agustus 2026.
Alih-alih diterima sebagai peringatan dini, narasi ini justru memantik reaksi tajam dari internal Partai Golkar yang mencium adanya motif terselubung.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menilai ucapan JK sudah melampaui batas analisis politik biasa.
Menurutnya, penyebutan waktu yang spesifik mengindikasikan adanya target operasi tertentu yang bertujuan menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Kalau sebuah pernyataan sudah menentukan kapan akan terjadi sesuatu, itu bukan lagi prediksi. Itu seperti sudah ada skenario dan target operasi,” tegas Idrus dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).
Ia mengingatkan bahwa narasi dengan tingkat kepastian tinggi seperti itu memiliki efek destruktif, yakni mendorong masyarakat menyesuaikan perilaku secara antisipatif yang justru dapat memicu realitas negatif tersebut.
“Ketika narasi seperti itu beredar luas, publik tidak hanya menerima informasi, tetapi mulai menyesuaikan perilaku secara antisipatif yang justru dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kondisi yang diprediksi,” kata Idrus.
Karena itu, Idrus menilai pernyataan JK berpotensi menciptakan efek yang mendorong realitas itu sendiri.
Sentilan Soal Harga BBM dan Kepentingan Rakyat
Idrus secara terbuka menyayangkan sikap JK yang terkesan kontraproduktif dengan upaya keras pemerintah menjaga daya beli masyarakat.
Di saat Kementerian Keuangan dan BPS mencatat indikator ekonomi yang relatif terjaga, termasuk keputusan menahan kenaikan harga BBM di tengah tren kenaikan minyak global, narasi ketidakstabilan justru muncul dari tokoh bangsa.
“Di saat pemerintah sedang mati-matian mempertahankan harga BBM agar tidak membebani rakyat, beliau justru seperti mendorong narasi yang tidak stabil. Lha ini gimana? Kalau harga dinaikkan, kan risikonya ada di rakyat dan pemerintah juga,” ungkapnya dengan nada lugas.
Lebih jauh, Idrus Marham mencurigai adanya kepentingan pihak tertentu yang tidak tercapai, sehingga isu “chaos” dijadikan alat tawar atau instrumen penekan oleh JK terhadap pemerintah.
Baca Juga
Ia menekankan bahwa dalam fase transisi pemerintahan, stabilitas nasional adalah harga mati yang tidak boleh diganggu oleh narasi yang memancing kemarahan publik.
“Boleh jadi ada kepentingan yang terganggu atau tidak tercapai, lalu dijadikan instrumen penekan,” imbuhnya.
Polarisasi di Media Sosial
Pantauan di platform digital seperti X (sebelumnya Twitter) dan TikTok menunjukkan kata kunci “chaos 2026” sempat menjadi trending topic.
Masyarakat terbelah; sebagian melihatnya sebagai bentuk kewaspadaan tokoh senior, namun tak sedikit yang menganggapnya sebagai provokasi yang memicu ketakutan kolektif.
Baca Juga
Polemik ini menjadi pengingat bagi para tokoh publik bahwa di tengah ketidakpastian global, setiap kata memiliki beban tanggung jawab.
Disiplin dalam menyampaikan narasi bukan sekadar etika, melainkan pondasi utama dalam menjaga kepercayaan rakyat dan kekuatan ekonomi nasional dari ancaman perpecahan.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
