Bongkar Jurus Jenderal 08: Misi Selamatkan NKRI dari Krisis & Ancaman Asing
DEMOCRAZY News
5 April 2026 12:30 pm
.
6 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pemerintah mulai melakukan berbagai cara untuk mengatasi ancaman krisis energi dampak dari konflik Timur Tengah (Timteng) antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS).
Sebab, imbas konflik tersebut sudah mulai nampak dalam beberapa waktu belakangan.
Salah satu yang menjadi ancaman global adalah krisis energi khususnya pasokan minyak dan gas.
Dampak ini diakibatkan karena, Iran masih menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pasokan minyak dunia.
Baca Juga
Sikap tegas Iran ini berdampak terhadap melambungnya harga minyak dunia.
Menurut data terbaru, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat per Jumat (3/4/2026) naik lebih dari 11 persen atau 11,42 Dolar AS menjadi 111,54 Dolar AS per barel.
Sementara itu, minyak mentah Brent sebagai acuan internasional naik hampir 8 persen atau 7,87 Dolar AS ke posisi 109,03 Dolar AS per barel.
Kenaikan harga minyak dunia ini tidak serta merta diakibatkan oleh penutupan Selat Hormuz saja melainkan sikap keras Presiden AS Donal Trump yang memberi sinyal akan terus melakukan agresi militer ke Iran dalam beberapa minggu ke depannya.
Mengacu pada tren kenaikan harga minyak tersebut, Pemerintah Indonesia langsung bergegas mengambil sejumlah kebijakan strategis.
Meski memutuskan tak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri, namun pemerintah melakukan sejumlah efisiensi.
Salah satunya, menerapkan sistem work from home (WFH) setiap hari Jumat kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain itu, pemerintah juga membatasi pembelian BBM untuk kendaraan maksimal 50 liter per kendaraan dalam beberapa waktu ke depan.
Tak sampai disitu, seluruh kantor milik pemerintah juga diwajibkan untuk menghemat listrik setelah jam kerja selesai.
Contohnya, Gedung DPR melakukan pemadaman listrik setelah pukul 17.00 WIB untuk menghemat energi.
WFH ASN Jadi ‘Obat Penawar’ Sementara Ancaman Krisis
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan WFH ini tidak hanya diberlakukan di instansi pemerintah saja, tapi juga di sektor swasta.
Adapun untuk WFH bagi sektor swasta akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.
“Pengaturan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja,” kata Airlangga saat konferensi pers secara virtual, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Kebijakan efisiensi juga terjadi pada program unggulan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah memutuskan untuk memangkas pelaksanaan pemberian MBG dari enam hari menjadi lima hari dalam seminggu.
Airlangga mengatakan, kebijakan pemangkasan pelaksanaan ini membuat pemerintah bisa menghemat anggaran hingga Rp20 triliun dari MBG.
Baca Juga
Penghematan ini diharapkan bisa dimanfaatkan pemerintah untuk kebutuhan lainnya yang bisa memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah dinamika global.
“Keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan,” pungkas Airlangga.
Serangkaian kebijakan pemerintah ini hanya bersifat temporer.
Sehingga kedepannya harus ada kebijakan permanen yang bisa menjaga postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bisa tetap sehat dan tidak jebol hanya karena mempertahankan kebijakan populis saja.
Salah satu langkah konkret yang dimaksud yakni, pemerintah tetap harus menaikkan harga BBM untuk mengurangi beban subsidi pada APBN.
Sebab postur subsidi yang ditetapkan pemerintah di APBN hanya sebesar 70 Dolar AS hingga 75 Dolar AS per barel.
Sedangkan harga minyak dunia saat ini sudah tembus hingga 109 Dolar AS per barel.
Guru Besar Departemen/Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Unand) Andalas, Syafruddin Karimi mengatakan pemerintah harus membuat skenario darurat guna mengantisipasi harga minyak dunia di tengah konflik Timteng.
Baca Juga
Sehingga kedepannya, subsidi yang digunakan tidak hanya untuk menutupi selisih harga minyak dunia saja, tapi juga bisa membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Penajaman subsidi bagi kelompok rentan, penghematan belanja yang tidak prioritas, penguatan bantuan sosial yang langsung menyasar rumah tangga miskin, serta langkah serius mempercepat efisiensi energi dan diversifikasi sumber pasokan,” kata Syafruddin kepada inilah.com.
Langkah antisipatif perlu diambil pemerintah agar nantinya tidak menjadi ‘bom’ waktu yang membuat gejolak di tengah masyarakat akibat kondisi saat ini.
“Tanpa skenario darurat yang jelas, subsidi hanya akan menunda masalah, lalu menghadirkan tagihan fiskal yang jauh lebih mahal di belakang hari,” imbuhnya.
Asing ‘Berenang’ di ‘Air Keruh’
Pekerjaan Rumah (PR) pemerintah tidak hanya menyiapkan kebijakan-kebijakan strategis saja, melainkan harus menghadapi ‘serangan’ pihak asing yang ingin memanfaatkan kondisi global untuk menggoyang Presiden Prabowo Subianto.
Munculkan isu ini dilatarbelakangi dari maraknya kritikan-kritikan tajam terhadap pemerintahan Prabowo di media sosial (medsos).
Bahkan beredarnya narasi negatif ini diduga sebagai operasi untuk mengganti rezim pemerintahan sah melalui jaringan opini global dan pendanaan lembaga tertentu
Operasi semacam itu kerap menggunakan instrumen seperti jaringan aktivis, opini akademik, lembaga swadaya masyarakat, hingga propaganda digital untuk membentuk persepsi bahwa pemerintahan yang sah tidak memiliki legitimasi moral di mata publik.
Publik sebelumnya sempat digemparkan kabar bocornya dokumen internal Open Society Foundations (OSF), jaringan filantropi global milik miliarder Amerika Serikat, George Soros.
Dokumen tersebut mengungkap alokasi dana fantastis senilai 1,8 juta Dolar atau sekitar Rp28 triliun untuk periode 2026-2028 yang menyasar gerakan masyarakat sipil di Indonesia melalui Yayasan Kurawal di Jakarta.
Melansir laporan Sunday Guardian Live pada 8 Maret 2026, OSF menyokong 80 persen dari total dana tersebut.
Sementara itu, 20 persen sisanya berasal dari Taiwan Foundation for Democracy, sebuah lembaga berbasis di Taipei yang mendapatkan pendanaan langsung dari pemerintah Taiwan.
Baca Juga
Dokumen strategi Kurawal periode 2024-2029 yang bertajuk Building Bridges, Filling Gaps secara terang-terangan melontarkan kritik pedas terhadap arah politik Indonesia.
Sejumlah pihak sangat menyayangkan munculnya isu ini karena bertentangan dengan sistem demokrasi yang ada.
Sebab di tengah ketidakpastian global ini semua pihak dan elemen bangsa harusnya bisa bahu membahu bergerak mendukung pemerintah agar bisa mengambil kebijakan yang tepat.
“Jika ada yang ingin menjatuhkan (kudeta) terhadap pemerintahan hari ini, maka itu terlalu absurd, apalagi alasannya adalah persoalan gejolak geopolitik itu terlalu ngadi-ngadi.
Baca Juga
Pemerintahan Presiden Prabowo masih on the track dalam menjalankan Visi, Misi, Program Kerja dan UU,” Managing Director Public Policy & Politics Adidaya Institute, Ahmad Fadhli kepada inilah.com.
Menurutnya, secara garis besar seluruh agenda prioritas pemerintaha Prabowo sudah berjalan dengan baik.
Bahkan, hal itu mendapatkan pengakuan dari masyarakat terkait kinerja pemerintahan saat ini.
Sehingga tidak tepat jika ada pihak yang sengaja ingin mengambil keuntungan dari situasi global untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo.
Fadhli menyebut, berdasarkan hasil survei Adidaya Institute pada November 2025 terhadap 1.240 responden di 38 provinsi menunjukkan mayoritas responden menilai kondisi politik nasional relatif stabil..
Indikator kepuasan ini meliputi soal komitmen pemerintah dalam menjalankan agenda prioritas, termasuk pemberantasan korupsi dan penguatan loyalitas kebangsaan.
Sebanyak 73,1 persen responden menyatakan stabilitas politik terjaga, 76,5 persen menilai kebebasan berpendapat berjalan baik, dan 74,4 persen menilai penegakan hukum berada dalam kondisi positif.
“Sementara itu, pada survei lembaga negara paling dipercaya, Presiden menempati urutan pertama sebanyak 94,8 persen, disusul TNI 92,3 persen, MPR RI 79,8 persen, Bawaslu 78,8 persen dan di urutan kelima Kejaksaan Agung sebanyak 78,2 persen,” pungkasnya.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
