BOCOR! Keretakan Gus Yahya-Gus Ipul Ternyata Gara-Gara ‘Rebutan’ Investor Tambang 26 Ribu Hektare, Bukan Masalah Organisasi
DEMOCRAZY News
29 November 2025 7:31 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memanas akhir-akhir ini khususnya antara Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) ternyata lebih dari sekadar perselisihan ideologi atau perbedaan komunikasi.
Memang ada masalah serius di internal karena beda pandangan soal siapa investor yang akan mendampingi PBNU dalam mengelola tambang.
Di balik manuver politik dan wacana keagamaan, isu investasi tambang muncul sebagai akar konflik yang serius dan itu menunjukkan betapa kuatnya interseksi antara ekonomi, politik, dan struktur internal ormas besar seperti PBNU.
Konflik Bisnis: Konsesi Tambang Jadi Pemantik
Menurut penjelasan Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla, perpecahan itu dipicu oleh “perbedaan pilihan investor dalam pengelolaan konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU.”
Konsesi ini bukan tambang kecil — lahan seluas sekitar 26.000 hektare di Kalimantan Timur, bekas zona izin usaha pertambangan (PKP2B) milik perusahaan batu bara besar, kini dialihkan ke PBNU.
Dengan nilai lahan dan potensi tambang sebesar itu, keputusan memilih investor bukan sebatas urusan finansial melainkan soal siapa yang akan mendapatkan akses kontrol atas aset besar, sekaligus masuk ke dalam jaringan modal dan politik.
Pilihan ini jadi petak strategis bagi siapa pun di dalam elite PBNU.
Perbedaan pandangan antara Gus Yahya dan Gus Ipul tidak hanya soal teknis melainkan orientasi politik yang berbeda.
Gus Yahya ingin mengganti investor lama dengan investor baru yang “memiliki posisi politik kuat” di pemerintahan sekarang dianggap perlu agar PBNU sejalan dengan pemerintah.
Sebaliknya, Gus Ipul tetap mempertahankan investor lama, sebagai bentuk komitmen pada kesepakatan awal ketika izin tambang pertama kali diberikan di era pemerintahan sebelumnya.
Menurut Ulil, perbedaan prinsip inilah yang membuat hubungan mereka “bermasalah” hingga berimbas pada krisis kepercayaan dan tarik-menarik kekuasaan di tubuh PBNU.
Risiko Reputasi dan Masa Depan Ormas
Isu tambang bagi ormas keagamaan seperti PBNU memunculkan tantangan serius. Bukan hanya soal struktur organisasi internal, tetapi potensi dampak reputasi, akuntabilitas, dan politik eksternal.
Membuat ormas rentan terhadap tekanan eksternal dari segi ekonomi, politik, dan pengaruh modal.
Pilihan investor bukan sekadar mitra bisnis, tetapi bisa menentukan arah ideologi organisasi serta hubungannya dengan kekuasaan.
Dengan demikian, konflik ini menunjukkan bahwa PBNU dan secara lebih luas organisasi keagamaan di Indonesia saat ini menghadapi persimpangan penting
Apakah mempertahankan tradisi dan komitmen, atau membuka diri terhadap realitas politik-ekonomi kontemporer.
Mengapa Isu Investor Tambang Mengusik Struktur Organisasi?
Beberapa alasan kenapa keputusan investor menjadi sangat sensitif.
Besarnya luas konsesi (sekitar 26.000 hektare) dan nilai ekonominya menjadikan keputusan ini berdampak jangka panjang bagi keuangan dan independensi PBNU.
Potensi konflik kepentingan internal investor lama telah memiliki ikatan sejak awal menggantinya bisa menimbulkan rasa dikhianati baik secara bisnis maupun loyalitas.
Dimensi politik investor baru diinginkan agar berada di orbit kekuasaan saat ini menunjukkan bahwa keputusan bersifat strategis guna menjaga kedekatan dengan pemerintah.
Baca Juga
Risiko reputasi keputusan bisnis di sektor tambang bisa menimbulkan persepsi negatif publik terhadap ormas keagamaan, terutama jika tidak ada transparansi penuh.
Kisruh PBNU bukan sekadar drama elite. Konflik ini mengingatkan bahwa organisasi keagamaan yang kini memasuki ranah ekonomi besar bisa terkoyak ketika orientasi bisnis, politik, dan ideologi berjalan bertabrakan.
PBNU berada di titik krusial apakah akan menjaga keutuhan internal dengan kompromi atau mengikuti arus kekinian dengan risiko fragmentasi dan potensi kehilangan kepercayaan publik.
Hasil dari keputusan ini bisa menentukan masa depan ormas ini dalam dekade mendatang.
Sumber: PojokSatu
Artikel terkait lainnya
![[UPDATE] Tiga Tokoh Nasional Turun Gunung ke Polda Metro Jaya, Kawal Kasus Ijazah Jokowi dan Tolak Kriminalisasi Peneliti!](https://democrazy.id/wp-content/uploads/2026/02/UPDATE-Tiga-Tokoh-Nasional-Turun-Gunung-ke-Polda-Metro-Jaya-Kawal-Kasus-Ijazah-Jokowi-dan-Tolak-Kriminalisasi-Peneliti.jpeg)
