Blak-Blakan! Eks Ketua DPRD Morowali: Saya Tolak Bandara IMIP, Saya Dipenjara
DEMOCRAZY News
2 Desember 2025 4:45 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Morowali, sebuah kabupaten kecil yang tanahnya digerus industri besar dan langitnya dipenuhi debu nikel, kembali menjadi panggung nasional.
Aroma logam dan suara mesin smelter yang berdentum saban malam bukan lagi rahasia, tapi kali ini, kegaduhan datang dari udara—dari sebuah bandara yang disebut-sebut beroperasi seperti negara kecil dalam negara besar.
Tak ada imigrasi, tak ada bea cukai, tapi pesawat sekelas Airbus dan Boeing hilir-mudik empat kali sehari.
Bukan penumpang yang turun, kata mereka, melainkan sesuatu yang lebih berat dari tubuh manusia.
Di tengah riuh itu, seorang lelaki duduk di kursi podcast, wajahnya tenang tapi suaranya memikul beban tahun-tahun yang ia simpan seperti benda tajam di laci gelap.
Namanya Irwan Arya, mantan Ketua DPRD Morowali periode 2014–2019.
Ia lahir di tanah itu, tumbuh di antara perbukitan nikel, dan malam itu, ia membuka semuanya—seperti seseorang yang akhirnya bosan menyimpan luka.
“Saya ditangkap karena menolak bandara IMIP,” katanya datar, seolah-olah penjara hanyalah fase kecil dalam hidup seorang pejabat daerah.
“Kami dibatasi masuk ke kawasan industri. Ketua DPRD sekalipun. Masa rakyat saya tidak boleh masuk tanahnya sendiri?”
Ia tertawa kecil, tapi terdengar getir.
Dalam rekaman itu, jeda-jeda napasnya seperti memanggil kembali memori 2017–2018, ketika bandara IMIP berdiri di tengah kawasan industri, berdampingan dengan Bandara Maleo yang dibangun pemerintah.
Dua bandara di kabupaten selebar telapak tangan, katanya, adalah kemewahan yang lebih mirip kejanggalan.
Baca Juga
Bandara IMIP, menurut Irwan, bukan untuk publik. Landas pacunya panjang, cukup untuk Airbus dan Boeing.
Setiap hari ada tiga sampai empat pesawat mendarat—tanpa imigrasi, tanpa bea cukai, tanpa aparat yang semestinya menjadi gerbang negara.
“Lalu apa yang mereka bawa? Barang apa yang keluar masuk tanpa pengawasan? Kami hanya tanya itu. Tapi kami malah disebut menyebar hoaks.”
Ia menatap ke kamera. Ada ketegasan yang muncul dari seseorang yang sudah tidak takut rugi.
Baca Juga
“Jokowi itu bohong kalau bilang tidak tahu. Masa tiba-tiba ada bandara tanpa sepengetahuannya?” sergahnya.
Pernyataan yang membuat suasana studio mengeras, seperti udara sebelum hujan lebat.
Irwan bercerita tentang dualisme bandara, tentang protes yang ia layangkan, tentang perusahaan yang menutup kawasan industri hingga pejabat daerah pun harus mengantre seperti orang asing di tanah sendiri.
Tentang warga yang tak kunjung sejahtera meski nikel mengalir seperti sungai tak berujung.
Tentang PAD yang hanya Rp200 miliar setahun—angka yang terlalu kecil dibanding nilai ekspor yang tak pernah benar-benar dikabarkan secara jujur.
Di luar layar, imajinasi publik menyambar-nyambar: pesawat besar mendarat di malam hari, truk-truk bergerak ke hanggar tertutup, bayangan besar negara bayangan berdiri tegak di antara kepulan asap tungku peleburan.
Lalu, kalimat Irwan menggantung di udara studio:
“Kalau DPRD bungkam, kalau bupati tidak berani bersikap, Morowali bisa jadi Nepal kedua.”
Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang menimpali.
Hanya suara mesin smelter yang seolah tetap berdengung di kepala, bahkan setelah kamera mati.
Morowali sekali lagi membuat Indonesia menoleh, bukan karena nikelnya, tapi karena satu suara yang menolak diam—dan mengaku pernah dipaksa untuk diam.
[VIDEO]
Baca Juga
Sumber: Herald
Artikel terkait lainnya
