Bintang Mahaputera untuk Kapolri: Prabowo Serius Mau Begini?
DEMOCRAZY News
16 Februari 2026 1:48 pm
.
6 menit membaca
Bintang Mahaputera untuk Kapolri: Prabowo Serius Mau Begini?
Oleh: Edy Mulyadi | Wartawan Senior
“Silakan Bingung. 1) Rakyat menuntut adili Jokowi – dijawab Hidup Jokowi. 2) Rakyat menuntut copot Kapolri – dijawab akan diberikan Bintang Mahaputra. 3) program MBG yang benyak diprotes karena banyak masalah – Kepala MBG diberikan bintang jasa utama. Au ah elap.”
Baris-baris kalimat itu sejak kemarin berseliweran di grup-grup WA dan juga platform media sosial.
Penulisnya si Manusia Merdeka, Mohamad Said Didu. Ada kegetiran menyengat dari sini. Kemarahan? Sepertinya, ya.
“Lembaga Negara Berbisnis? Polisi dapat “jatah” (sementara) 1.700 dapur (SPPG) untuk program MBG. Diperkirakan untung sekitar Rp 340 milyar per bulan atau sktr Rp 4 trilyun per tahun. Terus uang tersebut dibagi ke siapa? Bagaimana dengan Parpol dan instansi lain yang juga kebagian dapur SPPG?”
Bagian ini kian memperterang suasana kebatinan Said Didu. Saya menerjemahkannya sebagai kekecewaan yang amat dalam.
Betapa tidak, baru sekitar dua pekan sebelumnya dia dan sejumlah tokoh kritis lain mendapat “kepastian”, bahwa Presiden bersama rakyat.
Setelah itu, kepada publik Said bicara banyak hal soal komitmen Presiden Prabowo untuk Indonesia yang lebih baik. Tiba-tiba saja dia berubah jadi seolah-olah semacam Jubir Presiden!
Tapi, dua bagian tulisannya di akun @msaid_didu tadi menunjukkan kekecewaan yang teramat dalam.
Kalau Anda masih belum sependapat, silakan simak kalimat terbarunya pagi ini (Senin, 16/2). Begini bunyinya:
“Negara yang sehat memberikan bintang kepada pahlawan – bukan kepada koordinator maling uang rakyat dan perampok negara. Itu saja.”
Dipaksa menelan logika jungkir balik
Bagaimana Anda membaca tiga bagian Curhat Said Didu secara berurut tadi? Ini bukan cuma kecewa. Ini. Marah. Marah yang betul-betul marah!
Hari-hari ini publik sedang dipaksa memahami logika yang jungkir balik.
Rakyat menuntut evaluasi serius terhadap Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Respons yang muncul justru rencana pemberian Bintang Mahaputera kepadanya.
Rakyat mempertanyakan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait keterlibatan institusi negara dalam operasional 1.700 dapur SPPG dengan potensi keuntungan ratusan miliar per bulan.
Responsnya bukan audit terbuka, melainkan apresiasi. Ini bukan lagi soal setuju atau tidak setuju. Ini soal arah kekuasaan.
Baca Juga
Jika benar ada potensi keuntungan sekitar Rp340 miliar per bulan dari 1.700 dapur SPPG milik Polri, publik berhak bertanya: dari mana modal itu berasal?
APBN? Atau dari para oligarki yang selama ini ditenggarai memang jadi bohir institusi? Bagaimana mekanismenya? Siapa pengelolanya?
Ke mana aliran dananya? Lembaga penegak hukum didesain untuk menjaga hukum, bukan memasuki ruang abu-abu bisnis negara. Rangkaian pertanyaan itu sah. Bahkan wajib.
Dalam dua pekan terakhir, Presiden terlihat sangat aktif melakukan konsolidasi. Tokoh-tokoh kritis dirangkul. Oposisi moral diajak berdialog. Elite ekonomi ditemui.
Secara politik, ini langkah cerdas. Presiden seperti membangun benteng berlapis: meredam tekanan dari luar lingkaran. Saya menyebutnya “Prabowo menang banyak.”
Namun justru di tengah konsolidasi itulah muncul keputusan paradoks. Di ruang publik, tuntutan reformasi Polri belum surut.
Kritik terhadap penegakan hukum, netralitas, hingga masa jabatan Listyo Sigit yang kelewat panjang masih menjadi percakapan serius.
Dalam sejumlah diskusi menyimpulkan reformasi struktural Polri mustahil tanpa perubahan kepemimpinan.
Bahkan usai diterima Presiden di Hambalang, Jumat (30/1), mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, malam itu para tokoh sepakat reformasi polri baru nyata jika Kapolri diganti.
Lalu publik melihat sinyal berbeda. Bukan koreksi dan evaluasi, melainkan apresiasi. Di sinilah kebingungan berubah menjadi kecurigaan. Apakah loyalitas kini lebih penting daripada reformasi? Apakah stabilitas politik ditempatkan di atas tuntutan akuntabilitas? Apakah konsolidasi kekuasaan lebih prioritas dibanding pembenahan institusi?
Omon-omon yang paradoks
Bukankah Prabowo dalam berbagai pidatonya doyan mengulang-ulang narasi “Saya hanya takut kepada Tuhan dan kepada rakyat. Saya siap mati demi dan bersama rakyat”?
Jika benar Presiden hanya takut kepada Tuhan dan rakyat, maka seharusnya yang paling didengar adalah suara publik yang resah. Bukan sekadar laporan internal. Bukan pula kalkulasi stabilitas jangka pendek. Rakyat tidak sedang meminta balas dendam. Rakyat hanya meminta evaluasi dan koreksi.
Ketika Presiden justru menyiapkan penghargaan di tengah gelombang kritik, pesan yang terbaca berbeda: loyalitas lebih penting daripada evaluasi. Stabilitas lebih utama daripada akuntabilitas. Atau, dalam bahasa sederhananya: peduli apa dengan rakyat?! Inilah paradoks itu.
“Saya hanya takut kepada Tuhan dan rakyat. Saya siap mati demi dan bersama rakyat.” Takut kepada Tuhan berarti setia dan jadi penegak keadilan. Takut kepada rakyat berarti peka terhadap suara yang tak menyenangkan.
Jika dua hal itu benar-benar menjadi kompas, maka keberanian terbesar adalah melakukan koreksi, meski pahit dan tidak populer di lingkaran kekuasaan sendiri. Kalimat-kaimat heroik itu akan kehilangan bobot moral jika kebijakan justru menabung kemarahan rakyat. Kepercayaan publik bukan tabungan yang tak terbatas. Ia bisa tergerus. Habis.
Baca Juga
Husnuzhon yang terkuras
Seorang presiden memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi seorang presiden wajib membaca getaran batin rakyatnya. Ketika keadilan terasa jauh, ketika reformasi terasa lambat, ketika bintang penghargaan diberikan di saat tuntutan evaluasi menguat, publik berhak bertanya: di mana posisi kekuasaan berdiri?
Presiden tentu memiliki pertimbangan strategis. Tetapi dalam politik, bukan hanya niat Presiden yang dinilai. Cara dan momentum menentukan makna. Saya, Edy Mulyadi, mati-matian menjaga husnuzhon kepada Presiden Prabowo. Prasangka baik itulah yang membuat saya tak menyerang Presiden untuk merendahkan, menistakan apalagi menggulingkan.
Niat Prabowo memperbaiki negeri ini tak layak diragukan. Namun cara yang ditempuh berulang kali terasa seperti menguras cadangan kepercayaan publik. Said Didu mengemas dalam satu kalimat, “Saya percaya 1.000% terhadap niat Prabowo memperbaiki Indonesia, tapi saya frustasi caranya.”
Api kemarahan terhadap institusi kepolisian belum padam. Ia hidup dalam memori kasus demi kasus. Dalam rasa frustrasi masyarakat kecil. Pada keresahan aktivis dan akademisi. Memberikan penghargaan Bintang Mahaputra kepada Kapolri di tengah situasi seperti ini bukan meredam api. Itu seperti menyiramkan bensin ke kobaran api.
Bagi pemerintah, bahaya terbesar bukan pada kemarahan rakyat. Bahaya terbesar adalah ketika rakyat berhenti berharap. Ketika publik menyimpulkan bahwa perubahan tidak lagi mungkin. Bahwa kritik hanya berakhir pada akomodasi simbolik. Negara yang sehat bukan negara tanpa kritik. Negara yang sehat adalah negara yang mampu menjawab kritik dengan reformasi nyata.
Jika MBG adalah program strategis nasional, transparansikan sepenuhnya. Jika Polri ingin dipulihkan wibawanya, jawab tuntutan reformasi dengan tindakan konkret. Copot Kapolri. Ini bukan soal personal. Ini soal pesan bahwa hukum tidak boleh berdiri di bawah kuasa politik. Ganti dengan yang kapabel, kredibel, dan berintegritas. Jika Presiden ingin berdiri di atas semua golongan, maka dengarkan suara, yang tidak menyenangkan sekalipun.
Karena legitimasi tidak lahir dari banyaknya tangan yang dijabat di ruang tertutup. Legitimasi lahir dari rasa keadilan yang dirasakan di ruang publik. Dan jika keputusan-keputusan simbolik terus berseberangan dengan rasa keadilan itu, yang tergerus bukan hanya kepercayaan kepada satu pejabat. Yang tergerus adalah fondasi moral kekuasaan itu sendiri. Atau, memang itu yang Prabowo inginkan?
Artikel terkait lainnya
