Berani Banget! Wali Kota Denpasar Ungkap ‘Penonaktifan’ BPJS Instruksi Presiden Prabowo, Mensos Langsung Klarifikasi
DEMOCRAZY News
14 Februari 2026 10:00 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyatakan bahwa kebijakan penonaktifan BPJS Kesehatan bagi kelompok tertentu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan melalui Kementerian Sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan Jaya Negara saat menjelaskan kondisi nonaktifnya kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Denpasar yang menyasar kelompok desil 6 hingga 10.
“Omswastiastu kepada warga Denpasar yang kami hormati, memang sekarang ada instruksi Presiden melalui Kementerian Sosial untuk menonaktifkan BPJS Kesehatan yang desil 6 sampai 10,” ujar I Gusti Ngurah Jaya Negara.
Ia mengungkapkan, sekitar 24 ribu lebih warga Denpasar terdampak kebijakan tersebut.
“Untuk warga Denpasar itu kena sebanyak 24.401 jiwa karena kami melihat walaupun itu instruksi Presiden kami melihat di Perpresnya itu kan kami punya tanggung jawab juga melindungi jaminan sosial kepada masyarakatnya,” jelasnya.
Menindaklanjuti kondisi itu, Pemerintah Kota Denpasar memutuskan untuk mengambil alih tanggung jawab pembiayaan bagi warga yang terdampak penonaktifan dari pusat.
“Nah untuk itulah kami di Kota Denpasar mengambil keputusan membiayai warga yang dinonaktifkan oleh pusat itu,” kata Wali Kota Denpasar.
Ia menyebut kebutuhan anggaran untuk menanggung kepesertaan tersebut mencapai sekitar Rp9,72 miliar.
Baca Juga
Namun, pemerintah daerah mengaku telah menyiapkan cadangan untuk perlindungan jaminan sosial warganya.
“Nah memang itu kebutuhan biayanya sekitar Rp9,72 miliar. Nah astungkara kami sebenarnya sudah punya cadangan terhadap 113.000 jiwa warga Kota Denpasar yang kami cadangkan,” ujarnya.
Menurut Jaya Negara, kebutuhan pembiayaan bagi 24 ribu warga terdampak telah dapat dipenuhi dan tinggal menunggu koordinasi teknis dengan BPJS Kesehatan untuk mengaktifkan kembali status kepesertaan mereka.
“Nah jadi 24.000 ini sudah bisa terpenuhi. Jadi sekarang, besok, kami akan koordinasi dengan BPJS berdasarkan rapat hari ini bahwa semua warga Kota Denpasar yang dinonaktifkan itu sebanyak 24.000 kita aktifkan,” katanya.
Baca Juga
Ia memastikan seluruh warga Denpasar yang terdampak kebijakan pusat tetap akan memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya.
“Jadi warga Denpasar tetap akan mendapat pelayanan BPJS Kesehatan, itu dari kami,” tutupnya.
Ternyata kabar mengenai penonaktifan BPJS itu benar2 terjadi. Salut buat pemkot Denpasar yang berani berterus terang mengenai asal muasal instruksi penonaktifan adalah dari Presiden. Dan pemkot akhirnya mengambil solusi dengan membayarnya dengan APBD. pic.twitter.com/0ZosMeVBAg
— SobatMiskinTV (@MiskinTV_) February 12, 2026
Mensos Sebut Pernyataan Wali Kota Denpasar Soal Penonaktifan BPJS PBI Menyesatkan!
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyesalkan pernyataan dari Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara yang mengatakan bahwa penonaktifan BPJS PBI merupakan instruksi khusus Presiden.
Mensos yang karib dipanggil Gus Ipul ini mengaku telah melayangkan surat untuk meluruskan pernyataan yang dianggap menyesatkan tersebut.
“Hari ini saya kirim surat kepada wali kota dimaksud untuk meluruskan pernyataannya karena itu bisa menyesatkan,” kata Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (13/2/2025).
“Saya terus terang menyesalkan pernyataan salah satu wali kota ya, yang menyatakan bahwa seakan-akan penonaktifan PBI itu merupakan instruksi Presiden,” sambungnya.
Gus Ipul menyampaikan bahwa penonaktifan ini mengacu pada pemutakhiran data penerima manfaat agar bantuan lebih tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan.
“Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 itu adalah tentang data tunggal,” ujarnya.
Berdasarkan Inpres tersebut, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah tidak boleh memiliki data sendiri-sendiri selain data dari DTSEN.
“Datanya tunggal, namanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yang menjadi pedoman bersama dalam melaksanakan program,” jelas dia.
Dengan demikian, Gus Ipul menegaskan kembali bahwa tidak ada perintah dari Kepala Negara untuk menonaktifkan peserta BPJS BPI.
“Jadi tidak ada perintah apalagi dari presiden untuk menonaktifkan peserta BPJS Kesehatan yang merupakan bagian dari bantuan iuran, tidak ada, sekali lagi, tidak ada,” tuturnya.
Sumber: Kompas
Artikel terkait lainnya
